RadarOnline.id, JAKARTA – Ferry Kili Kili, seorang aktivis masyarakat mendesak polisi untuk segera mengamankan aset-aset ilegal KSP Indosurya, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Penegasan itu disampaikan untuk melindungi hak-hak para korban.
“Jika ada laporan tentang aset-aset yang dipindahkan secara ilegal, polisi harus segera mengamankan dan mengosongkan lokasi-lokasi tersebut. Ini penting untuk mencegah aset-aset ini berpindah tangan tanpa kontrol yang jelas,” kata Ferry.
Ferry menyoroti bahwa banyak korban KSP Indosurya tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga mengalami dampak emosional. Ia berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, tanpa ada aset yang lolos dari pantauan.
“Pengamanan aset ini adalah langkah krusial untuk memastikan keadilan bagi semua korban,” tambahnya. Desakan Ferry menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap nasib mereka yang terdampak, serta upayanya untuk memastikan bahwa hak-hak para korban tidak diabaikan.
Apa yang di sampaikan Fery itu didukung oleh Ali Fanser Marasabessy. Di tengah gejolak kasus KSP Indosurya yang mengguncang ribuan nasabah, Ali Fanser Marasabessy selaku Ketua Umum AKUMALUKU (Aliansi Pemuda Maluku-Maluku Utara) dan Ketua Umum Pemuda Bravo 5, berdiri teguh sebagai suara yang mewakili para korban. Dengan tekad yang kuat, Ali meminta agar pemerintah segera bertindak untuk mengembalikan hak-hak nasabah melalui penjualan aset yang telah disita.
“Para nasabah ini telah menjadi korban penipuan besar-besaran. Kami berharap kepada Kejaksaan, PPA, dan LPSK untuk segera melelang ratusan unit properti dan kendaraan terkait KSP Indosurya guna membayar kerugian nasabah,” ujar Ali Fanser Marasabesy.
Ali mendapat informasi bahwa ada aset-aset Indosurya yang tidak terdaftar secara resmi dan berpotensi digunakan untuk pencucian uang. Ini harus diwaspadai agar tidak merugikan lebih banyak nasabah.
Ketika berbicara tentang proses penggantian kerugian, Ali menekankan pentingnya transparansi dan keadilan. “Audit dan investigasi yang mendalam sangat diperlukan untuk memastikan pengembalian kerugian nasabah berjalan maksimal. Proses ini harus adil dan terbuka, tanpa diskriminasi antara nasabah prioritas dan nasabah biasa,” tegas Ali.
Ali menggambarkan kejahatan finansial sebagai kejahatan yang “membunuh secara perlahan.” Sementara pembunuhan mengakibatkan penderitaan langsung, kejahatan keuangan seperti ini mengakibatkan dampak yang berlarut-larut. “Kasus kejahatan keuangan tidak hanya menghancurkan nasabah, tetapi juga keluarga mereka,” tegas Ali.
(Thomson)
