RadarOnline.id, KOTA DEPOK — Kepala daerah bupati atau wali kota dan dibantu seorang Wakil bupati, Wakil wali kota. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pasangan tersebut dicalonkan oleh partai politik dan/atau independen.
Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, khususnya di Kota Depok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, mengandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Depok dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok, menggelar Ghatering, bertajuk “Sinergi Media Informasi untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”
Adapun giat tersebut dihadiri anggota KPU Provinsi Jawa Barat Abdullah Syaifi, dan Ketua PWI Depok Rusdy Nurdiansyah, serta Ketua IJTI Depok Iyung Rizki, berlangsung, Kamis (22/8/2024), di Hotel Savero, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jawa Barat Abdullah Syaifi mengharapkan kolaborasi antara KPU dan media massa dalam memastikan jalannya Pilkada yang bersih, jujur, dan adil. ” Sebab, media memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi pemilu secara akurat dan transparan kepada masyarakat,” ujar Abdullah.
Disebutkannya, bahwa KPU akan memberikan akses lebih luas kepada jurnalis untuk meliput kegiatan terkait pemilu, termasuk menyediakan klarifikasi jika diperlukan. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi publik.
“Jadi, media berfungsi sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah, membantu memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Tanpa kebebasan pers, demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik,” ucapnya, dan selanjutnya, pers adalah penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya, menjembatani antara publik dengan suprastruktur politik,” tambah Abdullah.
Ditempat yang sama Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah, selaku narasumber mengungkapkan, bahwa esensi demokrasi terletak pada penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Karena, pers memiliki pengaruh besar tidak hanya pada proses dan hasil pemilu, tetapi juga dalam mengawasi pemerintahan agar tetap menjalankan amanat konstitusi.
“Jadi, PWI sangat mendukung kolaborasi ini, karena melalui media, kita dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” ujar Rusdy, yang juga pemegang Kartu Pers Utama atau Kartu Pers Number One (PCNO), dari Presiden RI itu.
Sedangkan dengan Iyung Rizki, selaku Ketua IJTI Depok, diri mengusulkan kepada KPU Depok untuk menyediakan media center yang dapat memudahkan jurnalis dalam melakukan konfirmasi dan peliputan.
“Jadi, pentingnya KPU memiliki juru bicara yang siap memberikan jawaban tepat dan cepat kepada media, guna memastikan alur informasi tetap lancar dan terpercaya,” imbuh Iyung.
Ditempat yang sama anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Syaif menanggapi ha itu, KPU berjanji akan berusaha memenuhi hasil diskusi ini. “Artinya, kami menyadari pentingnya dukungan dari media dalam menyukseskan Pilkada 2024, terutama dalam menyebarluaskan informasi yang objektif dan transparan kepada publik,” ujar Abdullah.
Abdullah menegaskan, bahwa dengan adanya sinergi ini, diharapkan proses Pilkada 2024 di Kota Depok, dapat berjalan lebih lancar, dengan partisipasi penuh dari masyarakat yang mendapatkan informasi yang benar dan akurat.
“Jadi, terjalinnya kerja sama antara KPU, PWI, dan IJTI ini diharapkan tidak hanya memperkuat jalannya demokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang berlangsung khususnya di Kota Depok ini,” imbuhnya.
MAULANA
