RadarOnline.id, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Raja Juli Antoni diminta proaktif menangani dan menyelesaikan kasus mafia tanah yang timbul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cisalak, Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Relawan Militan Solidantas Merah Putih (SOLMET), Silfester Matutina, SH, dalam acara Silaturahmi Relawan Militan Solidantas Merah Putih (Solmet) dengan Jajaran Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu, (11/10/2023) di DPN Solmet, Ciputat, Jakarta.
Ia menyebutkan, bahwa sebagai relawan militan Presiden Jokowi, Solmet selalu tampil dan respon terhadap segala permasalahan yang dihadapi rakyat untuk dilaporkan kepada bapak presiden agar ditangani dan diselesaikan dengan cara bijaksana. “Diantaranya, permasalahan yang saat ini dihadapi rakyat adalah masalah pertanahan seperti kasus Rempang dan kasus mafia tanah yang terjadi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (VIII) Depok,” ucap Silfester saat memberi kata sambutan dalam acara tersebut.
“Kebetulan ada Wamen ATR/BPN RI, Bro Raja Juli, mohon pak Wamen lebih pro aktif menyelesaikan permasalahan mafia tanah yang timbul dalam PSN UIII Depok” sambung Silfester di hadapan Raja Juli yang mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. Diminta langsung oleh Ketum Solmet tersebut nampak Raja Juli mengangguk-angguk sambil tersenyum tanda memahami apa yang diminta Ketum Solmet itu.
Menanggapi permintaan Ketum Solmet tersebut, saat sesi tanya jawab dengan awak media, Raja Juli mengatakan faham terhadap apa yang diminta Ketum Solmet. Ia mengatakan akan bicarakan soal kasus mafia tanah di lahan PSN UIII secara resmi di kantornya. “Kita akan tangani dan akan selesaikan secepatnya. Kita bicara nanti di kantor saya” jawab Raja Juli saat seorang jurnalis mempertanyakan responnya terhadap permintaan Ketum Solmet.
Sementara itu, Anggota Tim Relawan Militan Solmet DPD Kota Depok yang juga selaku penerima kuasa ahli waris Pemilik Tanah Adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, Yoyo Effendi, pada acara yang sama ke pewarta menjelaskan tentang kasus mafia tanah yang timbul dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) UIII sebagaman dikemukakan oleh Ketum Solmet. Tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus mafia tanah dimaksud adalah berkenaan dengan tindakan perampasan tanah milik ahli waris pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka oleh instansi pemerintah yaitu Departemen Penerangan RI atau RRI yang dahulu dilakukan pada masa pemerintahan orde baru kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan saat ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
“Kasus mafia tanah dalam PSN UIII tersebut sudah kami laporkan kepada Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI satu setengah tahun lalu. Namun hingga saat ini belum ditangani secara serius padahal kasus mafia tanah yang kami laporkan menyangkut Proyek Strategis Nasional yang semestinya ditangani dan diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN Ri dengan cepat dan efektif.
Kebetulan ahli waris pemilik tanah yang menjadi korban mafia dalam PSN UIII tersebut adalah para anggota relawan militan Solmet maka sudah sepantasnya Pak Ketua Umum Solmet begitu serius mendukung usaha dan perjuangan ahli wars dalam memberantas mafia tanah yang telah merugikan hak dan kepemilikannya atas tanah warisan nenek moyang mereka di Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut,” jelas Yoyo.
Diketahui, kasus perampasan tanah milik ahli waris Kampung Bojong-Bojong Malaka yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (VIII) telah dilaporkan juga oleh Ketua Umum Relawan Militan Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, SH secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Rembug Nasional Relawan Solmet di Gedung Putih Tio Ma Bogor, 16 Sepptember 2023 lalu. Terakhir, Ahli Waris mendatangi Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pengaduan tentang kinerja buruk Kementerian ATR/BPN RI dalam menangani dan menyelesaikan kasus mafia tanah yang mereka laporkan.
YEN/MUL
