RadarOnline.id, KOTA DEPOK, JAWA BARAT — Sejumlah 38 anggota DPRD Kota Depok, menetujui dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Namun, harus transparan dan jangan dipolitisasi. Bahkan, dinilai arogan dan kerap melakukan politisasi program dan pelanggaran undang-undang.
” Maka, Wali Kota Depok, Mohammad Idris akan mendapat mosi tak percaya dari 38 anggota DPRD Kota Depok. Mosi tak percaya juga akan ditujukkan kepada Ketua DPRD Kota Depok, TM Yusufsyah Putra. Kemudian, dari sekian banyak persoalan kepemimpinan Idris, setidaknya ada dua persoalan yang dinilai penuh dengan nuansa politisasi dan arogansi kekuasaan yakni program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan progam mutasi dan promosi tersebut,” tegas Juru Bicara (Jubir) dari 38 anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, Senin (9/5/2022), di Warung Betawi Ngoempoel Depok, Jawa Barat.
Ia menyebutkan, bahwa dari sebantak 38 anggota DPRD Kota Depok itu di luar PKS yakni berasal dari partai PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, PPP dan PSI. Jumlah total anggota DPRD Kota Depok yakni 50 orang.
“Kami menilai program KDS sudah di politisasi. KDS itu merupakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang di bahas dan di setujui DPRD Kota Depok. Jadi, KDS itu bukan program partai,” ucap Babai.
Menurutnya, bahwa anggaran yang digunakan untuk KDS itu uang negara yang berasal dari APBD Kota Depok. Bukan uang Wali Kota atau Wakil Wali Kota Depok dan bukan juga uang PKS. Jangan di politisasi KDS digunakan untuk kegiatan politik PKS. Selanjutnya, kami juga mempertanyakan KDS yang kartunya dengan warna dominan orange yang merupakan warna khas PKS serta juga terdapat foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
“Untuk itu, kami tidak pernah menemukan kartu-kartu serupa di daerah lain warnanya disesuaikan dengan warna partai dan juga ada foto wali kota, bupati atau gubernur. Presiden saja tidak pasang foto di Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). KDS itu progam Pemkot Depok, mestinya kartunya berlogo Pemkot Depok dan berwarna biru,” tutur Babai.
Babai menambahkan, bahwa KDS dengan anggaran miliaran diluncurkan Wali Kota Depok pada 15 September 2021 lalu itu semestinya disalurkan ke seluruh warga pra sejahtera di Kota Depok untuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pembimbing rohani, bantuan santunan kematian dan bantuan renovasi rumah tak layak huni (RTLH).
“Namun dengan kenyataannya, tidak jelas bentuk bantuannya, berupa uang Rp 250 ribu per bulan kah atau berbentuk barang. Penerima manfaat KDS juga tidak mengacu pada data warga pra sejahtera yang dimiliki Pemkot Depok, bahkan di sinyalir banyak betul kader-kader PKS yang menerima bantuan KDS.
Kemudian bantuan untuk pembimbing rohani untuk semua agama juga pilih kasih. Inilah dasar kenapa kita akan gugat mosi tak percaya dan akan lakukan hak interpelasi,” tandas politisi PKB Kota Depok itu.
Peryataan Babai Suhaimi itu juga diamini anggota dewan dari PDIP, Ikravani Hilman, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Depok, termasuk anggota dewan dari PDIP mendukung KDS. “Akan tetapi , enam dari tujuh program KDS itu progam lama yang setiap tahun diperjuangkan seluruh anggota dewan. Bahkan, para anggota dewan kerap berdebat dengan Pemkot Depok yang tak mau memperluas program jaringan sosial,” papar politisi PDIP Kota Depok itu.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Hamzah menambahkan, bahwa mosi tidak percaya yang akan dibuat bukan hanya soal KDS tapi juga banyak persoalan lainnya dalam hal keputusan dan kebijakan yang dinilai banyak melanggar peraturan dan melanggar undang-undang (UU).
“Seperti contohnya, terkait dengan mutasi yang kerap dilakukan tidak sesuai peraturan yang berlaku, seenaknya, suka dan tidak suka. Dalam satu bulan, seorang ASN bisa dua kali naik jabatan. Jadi, kami tegaskan bahwa seluruh anggota dewan, selain dari PKS akan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok dan Wali Kota Depok,” pungkas politisi Partai Gerindra Kota Depok itu.
Dalam pantauan dilokasi, pernyataan sikap tersebut, hadir juga para ketua partai dan perwakilan dari 38 anggota DPRD Kota Depok, diantaranya, Ketua Partai Gerindra Pradi Supriatna dan Ketua Partai PDIP, Hendrik Tangke Allo. Ketua PPP, Mazab, fan yang lainnya.
MAULANA SAID
