Terpasungnya Perseorangan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

_Oleh: Nasrullah

Komisioner Bawaslu 2012-2017

-UU vs PKPU_

RadarOnline.id, MAKASSAR – Tanpa terasa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 semakin mendekati fase pendaftaran pasangan calon. Hampir semua aktor Pilkada sibuk mempersiapkan diri menuju fase tersebut. Tapi, bagi pemilih masih terlihat santai dan tidak ada beban.

Sangat berbeda bagi Peserta Pilkada. Bakal Pasangan calon yang melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, ada yang sudah memperoleh rekomendasi dan ada yang belum memperoleh rekomendasi. Bagi yang telah memperoleh rekomendasi, tentu lebih siap. Sementara yang belum, tentu masih sibuk kasak-kusuk meyakinkan DPP Partai, agar rekomendasi diperolehnya.

Demikian halnya bagi bakal pasangan calon perseorangan, tentu sangat super sibuk menyiapkan dokumen syarat dukungan yang bersumber dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dari Kemendagri. Bahkan saat ini, proses penyerahan dokumen syarat dukungan sudah dilaksanakan, dan hasilnya ada yang sedang diproses verifikasi administrasi dan ada yang sedang bersengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota atau mungkin di Bawaslu Provinsi.

Sementara aktor penyelenggara pemilu, tentu disibukkan dengan kerja verifikasi administrasi dan faktual atau mungkin ada yang disibukkan secara bersaman dengan kerja verifikasi dan bersengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota/Provinsi.

Sengketa tersebut berupa mekanisme verifikasi administrasi bakal calon perseorangan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat UU No. 10 Tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pelaksanaan verifikasi admnistrasi dan faktual, KPU menggunakan dua peraturan, yakni PKPU No. 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program, dan PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan. 

Kedua PKPU yang digunakan KPU tersebut, dianggap tidak sesuai dengan semangat UU No. 10 Tahun 2016. Khusus PKPU No. 16 Tahun 2019, terdapat pembedaan tahapan antara pengecekan jumlah dan sebaran syarat dukungan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi pasca penyerahan dokumen syarat dukungan oleh bakal calon perseorangan kepada KPU Kab/Kota/Prov. KPU menilai pengecekan jumlah dan sebaran dukungan adalah bukan merupakan bagian tahapan dari verifikasi administrasi. Pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan (tanggal 23 s/d 26 februari 2020), sementara verifikasi administrasi (27 Feb s/d 25 Maret 2020). Jadi sangat jelas perbedaannya. 

Sehingga terhubung (connected) di dalam PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan. Kerja teknis administrasinya dilakukan dengan cara, setelah bakal pasangan calon atau Tim yang diberi kuasa menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada KPU setempat, langsung dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan atau saya menyebutnya pra verifikasi administrasi. Apabila syarat dukungan tidak mencapai dan atau persebarannya tidak merata, langsung dinyatakan tidak lengkap atau ditolak. Namun apabila lengkap, langsung diverifikasi administrasi.

Padahal menurut Pasal 48 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, tidak ada pemisahan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan dengan verifikasi administrasi. Atau tidak ada istilah pra verifikasi administrasi. Coba lihat Pasal 48 ayat (1) dan (2) huruf a dan b:

Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. 

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

Berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan pasal 48 ayat (1) tersebut diatas, pasangan calon perseorangan atau Tim yang diberi kuasa oleh pasangan calon, menyerahkan syarat dukungan pencalonan kepada KPU setempat untuk dilakukan verifikasi administrasi. Dengan demikian, seluruh dokumen syarat dukungan yang telah diserahkan, langsung diverifikasi adminsitrasi oleh KPU setempat. Caranya adalah mencocokkan dan meneliti berdasarkan NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamat berdasarkan E-KTP atau Suket dari DUKCAPIL; dan verifikasi administrasi berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dari Kementrian Dalam Negeri, berupa : Pertama, mengecek dokumen syarat dukungan berasal atau bersumber dari DPT pemilu terakhir dan DP4; Kedua, mengecek jumlah dukungan sebagai pemenuhan syarat minimal dari DPT pemilu terakhir dan DP4; dan Ketiga, mengecek perseberan dukungan dari DPT pemilu terakhir yang berbasis Desa atau Kelurahan. 

Dengan demikian kerja teknis administrasi berupa pengecekan jumlah dan sebaran dukungan serta mencocokkan dan meneliti NIK, nama, tempat tanggal, jenis kelamin dan sebagainya seperti yang dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) huruf, a) tersebut, adalah merupakan kerja teknis yang terintegrasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ranah verifikasi administrasi. 

Konsekuensinya, bisa berdampak hilangnya hak konstitusional bakal calon perseorangan. Karena, jika pengecekan jumlah dan sebaran dukungan merupakan bagian dari verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Ps. 48 ayat (1) dan (2) huruf a dan b, maka bakal calon perseorangan masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan untuk tahap verifikasi administrasi selanjutnya. Prosesnya masih on going, bahkan bisa diverifikasi faktual. Tetapi jika dipisah atau menggunakan perspektif verifikasi KPU, maka bakal pasangan calon yang tidak mencukupi jumlah dan sebaran dukungan, langsung di tolak, dan tidak akan pernah diverifikasi administrasi.

ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pasal 18 ayat (7))

Entah apa yang melatarbekangi sehingga aparatur sipil negara (ASN), Kepala Desa dan perangkat desa tidak dapat mendukung bakal pasangan calon perseorangan atau sebaliknya bakal pasangan calon perseorangan dilarang mencari dukungan dari ASN dan perangkat desa dalam pemenuhan syarat dukungan untuk berkontestasi dalam Pilkada.

Dugaan alasan tersebut, bisa jadi karena pendekatan ASN, Kepala Desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam politik praktis (berpartai). Atau mungkin dilarang ikut serta kampanye, rentan dimobilisasi serta rentan dimanfaatkan. Tetapi sampai saat ini, ASN adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Kedudukannya dalam UU ASN sekalipun tidak melarangnya untuk memilih dan dipilih. Berbeda dengan TNI/POLRI, yang sudah jelas tidak ikut untuk melibatkan dirinya untuk memilih dan dipilih. Meski, sesungguhnya memiliki hak konstitusional. 

Dalam proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU setempat dengan merujuk kepada Pasal 18 ayat (7) PKPU 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan, disebutkan: “Dalam hal pada formulir B. 1-KWK perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai anggota TNI, Polri, PNS, penyelenggara pemilu, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir B.1.1-KWK perseorangan untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.”

Pasal 18 tersebut diatas tidak spesifik menyatakan mencoret dukungan ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa dalam dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan. Namun harus ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. Apabila dalam verifikasi faktual tersebut ditemukan kebenarannya, maka ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa tersebut dicatut identitasnya, dan ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa tersebut sungguh-sungguh memberi dukungan. 

Bagi yang dicatut identitasnya dan tidak mendukung, tentu patut untuk dicoret. Tapi bagi yang dicatut identitasnya, namun mendukung, tentu berbeda perlakukannya. Apalagi secara terang-terangan memberi dukungan dalam pemenuhan dokumen syarat pencalonan. 

Sepanjang ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa memberi dukungan dalam pemenuhan dokumen syarat pencalonan, secara subtansi tidak bermasalah. Berbeda dengan netralitas mereka dalam aktifitas kampanye. Undang-undang yang terkait pemilihan gubernur, bupati dan walikota, memang membatasi bagi pasangan calon untuk tidak melibatkan mereka dalam kampanye. Tetapi hak mereka untuk mengetahu visi, misi dan program setiap kandidat. Visi, misi dan program itulah yang menjadi modal dalam mengeksekusi pilihan mereka pada saat pemungutan suara berlangsung. 

Penyelenggara pemilu harus mempu membedakan maksud dan tujuan dalam setiap tahapan pemilu. Jika ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa dibatasi untuk tidak dilibatkan oleh pasangan calon dalam aktifitas kampanyenya, bukan berarti ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa tidak dapat memberi dukungan dalam pemenuhan syarat pada tahapan pencalonan, serta tidak dapat memilih pada tahapan pemungutan suara.   

Demikian halnya TNI/Polri yang dibatasi tidak menggunakan hak untuk memilih pada tahapan pemungutan suara. Bukan berarti TNI/POLRI samasekali tidak terlibat dalam dalam urusan pemilu atau pilkada. POLRI berfungsi dalam penegakan hukum (Sentragakumdu) dan keamanan dalam seluruh tahapan pemilu/pilkada. Sedangkan TNI berfungsi untuk memastikan negara-negara lain tidak terlibat mencampuri urusan pemilu atau pilkada di Negeri ini. 

Dengan demikian pembatasan masing-masing dalam setiap tahapan pilkada sangat jelas. Oleh sebab itu, sebaiknya perlu dipertimbangkan dengan baik. ASN/PNS, Kepala Desa dan perangkat desa maupun calon perseorangan, sesungguhnya memiliki hak konstitusional yang sama. Disatu sisi adalah pendukung dan disisi lain yang didukung. Menghilangkan hak untuk si pedukung maupun yang didukung, sama saja menghilangkan hak kosntitusional seseorang. 

Semangat Konstitusi

Teringat sejarah lahirnya calon perseorangan dalam pilkada, dan bagaimana menjaga serta mengawal keikutsertan mereka dalam konstestasi politik lokal. Setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan : Pertama, lahirnya calon perseorangan secara Nasional tidak terlepas dari lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hanya berselang dua tahun dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang seperempat pasalnya mengatur tentang Pilkada. Bahkan hanya berselang setahun dimulainya Pilkada 2005, aceh sudah mengenal calon perseorangan. Aceh selalu memulai, mendahului dan menjadi referensi Nasional, termasuk Pilkada serentak.   

Kedua, peran Mahkamah Konstitusi. Setidaknya lembaga ini telah dua kali memberi semangat dalam Putusan Konstitusionalnya terhadap calon perseorangan, terutama terhadap uji materi Pasal 59 UU No. 32 Tahun 2004, dimana saat itu pilkada hanya melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik saja. Mahkamah Konstitusi berpendapat: a) bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis”, tidak memberi batasan dalam pengisian jabatan Gubernur, bupati, dan walikota hanya melalui partai politik. Berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah jelas membatasi hanya melalui partai politik; b) jika hanya melalui partai politik saja, maka rentan diskriiminasi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip persamaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)  UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan; c) dalam rangka penegakan hak politik sipil yaitu memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil  dan Politik); d) bahwa calon perseorangan sudah diterapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Putusan ini termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU/V/2007.

Semangat putusan Mahkamah Konstitusi lainnya adalah saat menguji sumber data yang dijadikan batasan dalam pemenuhan syarat dukungan sebagai bakal calon perseorangan dari yang bersumber data kependudukan menjadi data pemilih. Mahkamah memberi kemudahan terutama dalam pemenuhan jumlah dukungan, yang relatif lebih ringan dibanding bersumber dari data kependudukan. 

Ketiga, konsistensi DPR dan Pemerintah dalam mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap calon perseorangan. Meskipun DPR terdiri dari orang-orang partai, tapi cara pandangnya lebih luas dalam menjaga calon perseorangan. Dulu, metode verifikasinya sangat sulit, sebab harus lolos verifikasi administrasi dulu (tahap pertama atau perbaikan) baru di faktual. Sekarang, melalui UU No. 10 Tahun 2016, verifikasi administrasi dijalankan, sembari memproses secara faktual. Jika tidak memenuhi syarat, bisa dilakukan perbaikan terhadap verifikasi administrasi, lalu difaktual.

Keempat, Partai Politik. Meskipun calon perseorangan adalah kompetitor partai politik, bukan berarti kehadirannya akan terpasung oleh partai. Partai politik sadar betul bahwa kehadiran calon perseorangan adalah merupakan korektif-positif terhadap prilaku partai politik, berupa praktek pragmatis transaksional bernama “mahar politik”. Meskipun, tidak semua partai politik melalukan praktek demikian. Kritik terhadap partai melalui politik tanpa mahar, direspon oleh Partai Nasdem. Meski sebagai pendatang baru, melalui gagasan restorasinya mampu mempraktekkan politik tanpa mahar. Semestinya partai politik lain bisa mengikuti, agar seluruhnya menerapkan politik tanpa mahar.

Manfaat lain kehadiran calon perseorangan adalah, meminimalisir praktek melawan kotak kosong. Nampaknya, melawan benda mati tapi mematikan ini semakin meningkat. Sejak dibukanya ruang melawan kotak kosong, praktek borong partai marak. Bagi yang tidak ingin susah dan memiliki finansial yang banyak, tergoda dengan cara instan ini. Namun pelajaran yang amat berharga adalah peristiwa pemilihan Walikota Makassar 2018 yang dimenangkan oleh benda mati tapi mematikan bernama kotak kosong. 

Solusi

Terdapat 3 (tiga) cara untuk menjawab persoalan tersebut diatas, Pertama, inisiasi KPU. KPU harus segera merevisi PKPU No. 16 Tahun 2019, dengan tidak memisahkan jadwal tahapan pengecekan jumlah dan sebaran dengan verifikasi administrasi. Selain itu, KPU harus segera merevisi PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan, dengan cara mengintegrasikan pengecekan jumlah, sebaran, NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sebagai bagian dari verifikasi administrasi. Atau KPU segera membuat surat edaran. Intinya, segera selamatkan hak konstitusional calon perseorangan dan ASN/PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa, tanpa harus bersengketa di Bawaslu setempat. Hindari sekecil apapun untuk bersengketa dimanapun tempatnya. Seandainya, sudah terlanjur bersengketa dan yang benar menurut lembaga pemutus adalah calon kandidat, maka hindari banding atau kasasi. KPU adalah wakil negara, sementara calon kandidat adalah warga negara. Kurang elok jika warga negara merasa terdzolimi mencari keadilan dan dibenarkan oleh pemutus, lalu negara hadir dengan keberatannya. Negara harus menerima apapun dibalik putusan itu. 

Kedua, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi. Bisa jadi bola panas ada di bawaslu setempat. Tetapi, bola panas bisa jadi dingin, jika cara pandang atau berpikir yang dimiliki bawaslu lebih luas, cerdas, responsif dan progresif dalam menyelesaikan sengketa. Tidak hanya karena terdapat “asas lex superior derogat legi inferiori”, bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang rendah. Dan jika ada pertentangan antara yang lebih tinggi dengan yang rendah, maka patut dikesampingkan peraturan yang rendah. Melainkan, budaya dan paradigma berhukum pemilu yang dimiliki, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan pada kepentingan rakyat terhadap hak politik yang dimilikinya, dan konstitusional. 

Ketiga, Institusi Peradilan. Seidaknya terdapat 2 (dua) pendekatan dalam memberi solusi terhadap kasus ini, 1) kewenangan yang dimiliki PTTUN dan MA dalam penyelesaian sengketa TUN Pilkada. Sebagaimana diketahui, apabila calon perseorangan dikalahkan di Bawaslu setempat, maka proses lanjutannya dapat ditempuh di PTTUN. Dan apabila masih kalah di PTTUN,  upaya hukum masih tersedia di MA. Putusan MA final dan mengikat. 2) melakukan uji materi terhadap PKPU No. 16 Tahun 2019 dan PKPU 1 Tahun 2020 di MA, terutama yang terkait dengan metode pengecekan jumlah dan sebaran bukan merupakan bagian dari verifikasi administrasi dan yang terkait tercoretnya dukungan calon perseorangan yang berasal dari ASN/PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Meskipun cara terkahir ini, sebaiknya dihindari oleh KPU dengan merevisi PKPU.  

Dari uraian tersebut diatas, konsistensi mengawal calon perseorangan dalam proses kontestasi politik lokal, mestinya dapat beriringan dengan nilai kemanusiaan dan semangat konstitusi yang dimiliki. Bukan sebaliknya mencari cara guna memasung hak-hak politik mereka. Penyelenggara pemilu harus cerdas dan selalu hadir bersemai dalam diri rakyat guna menyelematkan pemilu atau pilkada.  

BACHTIAR BARISALLANG

Share.

About Author

Leave A Reply