Perlindungan Konsumen Lintas Batas : Kunci Pertumbuhan Indonesia Emas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menuju US$7,000 pada tahun 2045 perlu didukung kepercayaan bertransaksi. Hal ini didukung data bahwa 56% GDP Indonesia tahun 2018 ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga.

“Peningkatan PDB dan perkembangan ekonomi digital membuat transaksi ekonomi yang terjadi semakin banyak, cepat, mudah dan lebih tersebar sampai kepelosok. Tentunya hal ini meningkatkan potens iterjadinya komplain dan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.”

Pembahasan diatas sebagai bahan BPKN dalam menerima kunjungan dari delegasi Consumer Affair Agency of Japan yang didampingi National Consumer Affairs Center of Japan dan ODR Room Network dan Mitsubishi IFJ Research and Consulting yang bertempat di Ruang Auditorium, Kementerian Perdagangan, pada Rabu (8/1).

Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak menyampaikan “Pertemuan dengan Consumer Affair Agency of Japan membuka peluang pendalaman atas permasalahan penanganan sengketa melalui ODR maupun untuk kerjasama pembangunan ODR lebih lanjut sehingga bisa menjadi solusi penanganan sengketa lintas batas (cross-border) khususnya antara Indonesia dan Jepang.”

“Beberapa potensi kendala perlindungan konsumen diera digital yang terjadi saat ini, yaitu penyesuaian kebijakan akibat teknologi yang cepat berubah, penguatan kerjasama lintas batas, peningkatan dampak penarikan produk diera digital, penyelesaian sengketa secara online sebagai solusi pemulihan hak yang cepat dan efisien serta Perlindungan Konsumen yang rentan diera digital,” ujar Rolas.

Hal ini ditunjang dengan banyaknya pengguna digital di Indonesia sebanyak 268,2 juta, namun yang menggunakan mobile phone lebih besar yaitu 355,5 juta (penetrasi 132,55%), pengguna internet 150 juta, pengguna sosial media yang aktif 150 juta, dan pengguna mobile sosial media 130 juta. Dibandingkan dengan data
pengguna digital didunia sebanyak 7.677 miliar, namun yang menggunakan mobilephone hanya 5.112 miliar (penetrasi 66,59%), pengguna internet 4.388 miliar, pengguna sosial media yang aktif 3.484 miliar, dan pengguna mobile sosial media 3.256 miliar.

Meningkatnya transaksi digital berpotensi meningkatan permasalahan sengketa konsumen secara online, maka dari itu diperlukan penerapan ODR yang bisa menangani pengaduan dengan cepat dan efisien di Indonesia sebagai suatu cakrawala baru dibidang penyelesaian sengketa konsumen.

National Consumer Affairs Center of Japan (NCAC)

Menurut National Consumer Affairs Centerof Japan (NCAC) dari tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pengaduan melalui ODR dimana tahun 2016 terdapat 891.000 pengaduan, tahun 2017 sejumlah 941.000 pengaduan, dan tahun 2018 sejumlah 992.000
pengaduan. Selain itu, pada tahun 2018 ada 5.882 kasus yang dikemukakan oleh NCAC terkait pengaduan lintas batas, namun ada 43% permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dikarenakan lokasi pelaku usaha tidak bisa ditemukan.

Juga terungkap pengaduan tertinggi yang diterima dari sektor barang dan jasa sebanyak 23% terkait perangkat lunak/software. Secara garis besar permasalahan transaksi lintas batas 62% didominasi oleh permasalahan pemutusan kontrak secara sepihak dan terdapat barang palsu serta dugaan penipuan.

Kartu kredit menjadi metode pembayaran pembelian barang/jasa lintas batas yang paling banyak memiliki permasalahan, sejumlah 4.344(74%) dari total pengaduan. Sebagian besar transaksi lintas batas didominasi oleh E-Commerce.

Shinju Ueda, Consumer Affairs Agency of Japan menyampaikan, “Konsultasidan pengaduan konsumen di Jepang ditangani 1,200 kantor Consumer Affairs Center lokal yang terkoordinir dibawah National Consumer Affair Center. NCAC juga menangani Cross-border Consumer Center Japan (CCJ) yang menangani sengketa lintas batasdengan negara lain.”

“Mengacu kepada pengalaman Jepang, pembangunan Online Dispute Resolution (ODR) merupakan keniscayaan bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan kepulauan yang besar ke depan. Pemerintah beserta pemangku kepentingan lainnya harus bahu membahu mewujudkannya agar kepercayaan bertransaksi meningkat dan konsumen semakin berdaya sehingga target US$ 7 Trilyun PDB pada tahun 2045 bisa tercapai”, pungkas Rolas.

EDISON MUNTHE

Share.

About Author

Leave A Reply