HOT

Rolas Sitinjak: Negara Harus Hadir Memulihkan Hak Konsumen Travel Umrah

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir di situs MA pada Jumat pekan lalu memutuskan menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara dinilai tak memberikan kepastian perlindungan konsumen.

” Putusan Kasasi MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan
Menyerahkan seluruh aset First Travel kepada Negara tak memberi kan rasa keadilan dan kepastian perlindungan konsumen. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Negara,” kata Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak di Jakarta, Sabtu (23/11).

Terlebih, lanjut Rolas, ada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebutkan agar uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau diberangkatkan.

“BPKN sudah melakukan rekomendasi kepada menteri agama pada tahun 2016 tentang pelaksanaan perlindungan jemaah umrah,” tuturnya.

Advokat yang sedang menyelesaikan gelar doktor bidang hukum bidang perlindungan konsumen di Universitas Trisakti Jakarta ini, meminta pemerintah tidak bisa menutup mata dari masukan masyarakat yang bersifat masif. Bahkan, Rolas pun mengapresiasi langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menunda lelang aset First Travel dan mentatakan mengupayakan langkah hukum dalam peninjauan kembali (PK).

“Transparansi kasus travel seharusnya disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntanbilitas,” jelas Rolas.

Perintah UU Perlindungan Konsumen adalah agar negara menjamin rasa keadilan, rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam mengkonsumsi barang/jasa termasuk konsumen calon jemaah umrah.

“Harapan BPKN agar memulihkan hak konsumen melalui pengembalian uang jemaah yang gagal berangkat atau mencarikan solusi agar jemaah diberangkatkan,” tegas Rolas.

Rolas Sitinjak bercerita, ada dua kasus meledak tahun 2017. Selain penipuan yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).ada pula PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours. Atas kedua kasus besar ini, pemerintah lalu aktif mengupayakan perlindungan konsumen. Alhasil, pada 7 Mei 2018 lahir perjanjian bersama antara BPKN, Kapolri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah.

“Karena itu, implementasi perlu dibuktikan dalam kasus First Travel ini,” tukasnya.

Untuk diketahui, First Travel terbukti melakukan penipuan perjalanan umrah dan tindak pidana pencucian uang dari uang setoran calon jemaah umrah yang mencapai mencapai Rp 905 miliar yang terbukti mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 orang calon jemaah.

“Korban jemaah ini harus diperhatikan, apalagi kebanyakan adalah masyarakat kecil yang menyisihkan uangnya dari hasil tabungan selama bertahun-tahun” ujar Rolas dengan raut sedih.

YEN

Share.

About Author

Leave A Reply