Polres Jakarta Utara Tebang Pilih, Setahun Laporan SPDP Belum Dikirim?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Penyidik Harda Polres Jakarta Utara belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan padahal, bukti petunjuk berupa 3 Surat yang terdiri dari 2 lembar kwitansi masing-masing senilai Rp.10 juta dan 1 lembar Surat Perjanjian jual beli sudah dipegang Penyidik.

Kemudian berdasarkan 3 lembar surat bukti itu penyidik sudah memeriksa 4 orang saksi dari pelapor. Dan bahkan penyidik sudah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) konfrontir antara terlapor dengan pelapor.

Dan dalam BAP konfrontir itu terlapor mengakui perbuatannya sebagaimana isi laporan tersebut.

Laporan polisi nomor: LP/1111/K/IX/2018/PMJ/Resju, tanggal 27 September 2018 tentang perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2008, PKL 20.00 WIB, Koja Jakarta Utara, atas nama terlapor Halomoan Silaen, yang terkait jual beli tanah fiktif.

Kemudian atas laporan polisi itu, keluarlah Surat Penyelidikan No: Sp. Lidik/1359/X/Tes.1.11/2018/Reskrim, Oktober 2018.

Terakhir tanggal 27 September 2019 penyidik memanggil terlapor dan pelapor ke Polres dan dilakukan pemeriksaan BAP Konfrontir. Terlapor dan pelapor dikonfrontir tentang adanya transaksi jual Beli tanah seharga Rp20 juta sebagimana yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli tanah seluas 172 m2 yang berlokasi di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara tgl 3 Agustus 2008, antara Thomson Gultom (pembeli) dan terlapor Halomoan Silaen (Penjual).

“Konfrontir ini kita lakukan karena terlapor tidak mengakui apa yang dituduhkan pelapor. Jadi kita mau dengar secara langsung pengakuan kedua belah pihak,” ujar Pelapor kepada radaronline.id, menirukan perkataan penyidik saat dilakukan BAP Konfrontir.

Dalam konfrontir itu penyidik menanyakan kepada terlapor Halomoan Silaen terkait dengan 2 lembar kwitansi pembayaran tanah masing-masing bernilai Rp.10 juta yang ditulis sendiri oleh terlapor, dan terlapor Halomoan Silaen mengakui.

“Saudara Halomoan, apakah anda menerima uang Rp.20 juta dari saudara Thomson untuk pembayaran tanah itu?” Yang dijawab; “saya menerima.”

Bahkan terlapor sendiri yang mengungkapkan bahwa yang menulis kwitansi itu adalah terlapor sendiri. “Saya akui bahwa yang menulis isi kwitansi itu Saya. Tapi yang membuat surat perjanjian ini bukan saya,” ujar pelapor menirukan Pernyataan pengakuan terlapor.

Kemudian penyidik bertanya lagi: saudara Halomoan Silaen, saudara sudah menerima uang Rp.20 juta sebagai hak saudara dari saudara pelapor Thomson, apakah saudara sudah melakukan kewajiban anda untuk menyerahkan tanah yang uangnya sudah saudara terima? Jawabnya, sudah.

Lalu penyidik bertanya kepada pelapor. Saudara pelapor, apakah benar terlapor sudah menyerahkan kewajibannya menyerahkan tanah yang sudah saudara beli dari terlapor? Yang dijawab; belum ada! “Belum ada penyerahan secara administrasi, hanya menunjukkan bidang tanahnya. Karena surat tanah yang dijanjikan akan diberikan dan atau diserahkan setelah pembayaran lunas. Tetapi ketika tanah itu mau kita pagar, sudah ada yang membangun rumah dilahan itu. Dan yang membangun lahan itu mengaku bahwa lahan itu adalah tanah mereka. Dan ketua RT dan saksi yang ada disekitar itu mengaku bahwa yang merawat dan memagar lahan itu adalah orang yang sedang membangun disitu,” ujar terlapor menjelaskan saat pemeriksaan BAP konfrontir itu.

Kemudian penyidik bertanya lagi kepada terlapor. Saudara terlapor, saudara sudah mendengar sendiri jawaban pelapor, bahwa saudara terlapor belum menyerahkan tanah yang dibeli itu dari saudara, tetapi saudara terlapor mengaku sudah menyerahkan tanah itu, apa buktinya anda telah menyerahkan kewajiban anda itu? Apakah saudara menyerahkan dokumen atau surat tanah/sertifikat? Yang dijawab, tidak ada.

Kalau begitu, apa buktinya bahwa saudara telah menyerahkan tanah itu kepada pelapor? Yang dijawab: “Saya tunjukkan lahannya dan saya bilang: inilah tanahnya, rawatlah itu,” ujar pelapor menirukan perkataan terlapor menjawab
Penyidik.

Jadi saudara tidak memiliki bukti kepemilikan, dan hanya berdasarkan pengakuan saja? Yang dijawab: “Memang begitu keadaan nya! Kan itu tanah garapan tidak ada surat-suratnya,” ujar Halomoan dengan enteng tanpa merasa bersalah.

Jadi benar bahwa saudara terlapor sendiri yang membuat atau menulis kwitansi Rp.10 juta yang 2 lembar yang saudara terlapor terima itu? Yang dijawab, benar.

Menurut sejumlah penggiat hukum bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas tersebut, bukti laporan itu sudah sangat lengkap.

Namun pada kenyataannya ketika Thomson (pelapor) mengkorfirmasi Brigadir Satrio (penyidik) tentang perkembangan laporan itu, Brigadir Satrio menjawab, masih Lidik. “Belum dikirim SPDP ke kejaksaan. Masih Lidik. Rencana Senin (11/11/19) ke lokasih tanah,” jawab Brigadir Satrio melalui WhatsApp kepada Thomson, pada Jumat (8/11/2019).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa SPDP belum dikirim ke kejaksaan? Ada apa?

Menurut Advokat Dr. Fernando Silalahi ST SH MH, CLA, bahwa dua alat bukti permulaan untuk melakukan penyidikan sudah cukup. “Minimal dua alat bukti petunjuk bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan itu kan untuk membuat terang nya sebuah perkara. Oleh karena itu penyidik mengirimkan SPDP setelah adanya dua alat bukti petunjuk itu sebagai tindaklanjut laporan masyarakat,” ujar Fernando.

Menurutnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dia mengatakan, SPDP adalah kewenangan penyidik.

Dr. Fernando Silalahi mengutip pernyataan Wakapolri Komjen. Pol. Syafruddin saat terjadi polemik terkait SPDP Ketua KPK Agus Raharjo dan Saut Situmorang pada tahun 2017 silam.

Wakapolri Komjen Syafrudin meminta masyarakat tidak berpolemik terkait penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Polri atas pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Sebab, penerbitan SPDP dari kepolisian tidak identik dengan penetapan tersangka.

“Jadi apa yang dikatakan Wakapolri itu sudah benar dan juga menjadi pedoman bagi penyidik polri dalam menindak lanjuti laporan masyarakat,” ucap Fernando menerjemahkan pernyataan Wakapolri itu terkait SPDP yang merupakan tindak lanjut laporan polisi.

Oleh karena itu, Fernando menyayangkan penyidik Polres Jakarta Utara yang belum mengirimkan SPDP ke kejaksaan, sementara bukti petunjuk sudah lengkap dan berkas pemeriksaan saksi-saksi juga sudah memenuhi unsur untuk penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntutan umum, namun faktanya SPDP saja belum dikirimkan penyidik kepolisian ke kejaksaan.

Terkait berita ini pihak penyidik belum dapat dikonfirmasi.

RESTU

Share.

About Author

Leave A Reply