Waka BPKN, Rolas Sitinjak: Konsumen Indonesia Berhutang Kepada Habibie

Waka BPKN, Rolas Sitinjak: Konsumen Indonesia Berhutang Kepada Habibie


RadarOnline.id, JAKARTA –
Kabar meninggalnya Presiden Ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/9) pukul 18.05 WIB, kerena sakit membawa duka bagi seluruh warga di tanah air dan dunia internasional. Pasalnya, BJ Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan disegani di Indonesia bahkan di luar negeri.

Wakil Ketua Badan Pelayanan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak mengatakan bahwa almarhum Presiden Ke-3 RI, Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng sangat berjasa dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

“Di massa era BJ Habibie menjabat sebagai Presiden, RUU Perlindungan Konsumen (RUU PK) disahkan menjadi Undang-Undang, yakni UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dimana, RUU PK yang sudah dibahas 10-an tahun sebelumnya, mengalami percepatan pengesahan saat BJ Habibie menjabat sebagai Presiden,” kata Rolas Sitinjak, Jumat (13/9).

RUU PK disahkan BJ Habibie jelas tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999. Bahkan, lanjut Rolas, sesorang yang jenius dengan IQ 200 pun berjasa dalam pengendalian tembakau. Dimana, Habibie mampu menelorkan PP No. 19/1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

” Waktu itu Menteri Kesehatan dijabat Farid Anfasa Moeloek. Substansi PP tersebut mengatur secara ketat pengendalian tembakau, terutama dari sisi iklan rokok di media elektronik yang regulasinya dinilai sangat progresif untuk ukuran Indonesia,” ungkapnya.

Meski demikian, regulasi ini mengalami revisi di era Presiden Ke-4 RI,
Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Dimana, iklan rokok yang semula dilarang total di media elektronik, diturunkan hanya dilarang di luar jam 21.30 hingga 05.00 WIB saja, papar Rolas.

Oleh karena itu, Rolas Sitinjak meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengadopsi kebijakan perlindungan konsumen dan pengendalian tembakau. Pasalnya, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, memberi perlindungan serta membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

“Dalam konteks perlindungan konsumen BPKN meminta Presiden Jokowi untuk memperkuat kebijakan perlindungan dan memperkuat pembiayaan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2OI9 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional ,” tegas Rolas.

RED

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *