IPW: Calon Pimpinan KPK Harus Tegas

IPW: Calon Pimpinan KPK Harus Tegas

RadarOnline.id, JAKARTA – Proses seleksi yang ketat dilakukan Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) terhadap calon Pimpinan (Capim) KPK patut diacungi jempol. Pasalnya, dari 104 capim pansel berhasil menyisihkan 64 dan menyisakan 40 orang, termasuk menyisihkan tiga Jenderal Senior Polri.

“Pada proses assessment 8-9 Agustus mendatang, Pansel KPK bisa menyeleksi secara ketat capim yang tersisa hingga menyisakan 4 Polisi dan 2 Jaksa dan 14 figur lainnya yang punya kompetensi untuk ikut seleksi tahap akhir 10 besar Capim KPK. Mengingat kepemimpinan selama ini gagal membangun soliditas KPK, IPW menyarankan agar pansel tidak mengikutkan petahana dalam 10 besar,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, Kamis (15/8).

IPW berharap, Pansel KPK tidak perlu menggubris isu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, LHKPN bukanlah hal prinsif dalam sistem rekrut Capim KPK yang dilakukan pansel KPK. Sebab mereka baru tahap seleksi, kecuali mereka sudah dinyatakan menjadi pimpinan KPK.

“Undang-Undang juga tidak mewajibkan LHKPN itu diminta saat proses seleksi. Jadi adalah salah kaprah jika ada pihak yang mempermasalahkan LHKPN di tahap seleksi. Kalaupun ada capim yang menyerahkan LHKPN nya tentu tidak masalah. Lagian di UU tidak menyebutkan adanya sanksi bagi pejabat negara yang tidak menyerahkan LHKPN,” jelas Neta.

Lalu kenapa orang-orang ribut soal LHKPN dalam proses seleksi capim KPK. “Aneh, bagi IPW, LHKPN itu tidak penting, sepanjang UU tidak menegaskan sanksinya. LHKPN itu sekadar basa basi yg tak penting dipersoalkan,” tegasnya.

Masih menurut Neta, IPW melihat KPK kedepan harus diisi oleh 2 Pati polri sebagai pimpinan, agar pimpinan KPK bisa tegas dan tidak takut pada bawahan dan WP KPK. “Selama ini ketidaktegasan pimpinan KPK dan sikap takut mereka pada bawahan menjadi sumber kacaunya KPK. Ke depan hal ini hrs segera diperbaiki,” ungkapnya.

IPW melihat banyak hal yang harus diperbaiki di KPK, yakni meliputi instrumental (UU dan PP), pengembangan struktural dengan titik berat pada orientasi (public education). pemberantasan korupsi dengan pendekatan prevention, tugas pembantuan program pemerintah, peningkatan pendapatan negara dan daerah, recovery asset negara dan daerah, memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dgn instansi yg bertugas dlm pemberantasan korupsi.

“Selanjutnya tugas penegakan hukum law enforcement terhadap tindak pidana korupsi dangan titik berat kerugian negara dan perekonomian negara sebagaimana pasal 11 UU No. 30 th 2002. Fakta fakta inilah yang menjadi tantangan pimpinan kpk 2019-2023,” terangnya.

Pasalnya, selama ini KPK sudah menjelma menjadi monster yang sangat ditakuti. “Ini sangat bahaya, jika suatu lembaga menjadi lembaga yang sangat ditakuti maka tidak ada yang berani mengkoreksi. KPK pun menjadi otoriter dan sok benar sendiri. Apa pun yang terjadi dan apapun yang dilakukannya, sekalipun keliru atau salah akan dianggap selalu benar,” ungkap Neta.

IPW sangat respek dan apresiasi kepada Ketua dan anggota BPK. Sebab baru tahun 2018 ini, BPK berani menilai LKP KPK tahun 2018 dengan predikat WDP.

“Inikan sangat memalukan, Lembaga superbody dalam pemberantasan korupsi itu tidak tampil WTP. Dengan WDP berarti banyak kekeliruan dlm penggunaan anggaran yg ujung-ujungnya potensi korupsinya tinggi. Tapi siapa yang berani mengusut dugaan korupsi di KPK. Inilah masalah besar yang harus diperbaiki di KPK dan bukan masalah LHKPN capimnya. Untuk itu, pansel harus benar-benar bisa mendapat pimpinan KPK yang membawa aura baru di lembaga anti rasuha itu,” pungkas Neta.

YEN RED

administrator

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *