Ramses Pasaribu Diduga Hukum Orang Yang Tidak Bersalah, Pelaku Utama Bebas?

Ramses Pasaribu Diduga Hukum Orang Yang Tidak Bersalah, Pelaku Utama Bebas?

RadarOnline.id, JAKARTA – Hakim Ramses Pasaribu menjatuhkan vonis 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Reginald Rorimpandey karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum turut serta melakukan pelanggaran Pasal 263 KUHP, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Dalam amar putusannya, Ramses mengatakan Terdakwa Reginald selaku Pemegang Saham 20 persen di PT. DCG Indonesia pada tanggal 24 Februari 2014 telah ikut menandatangani risalah hasil RUPS-LB. Padahal Roh Jae Chung selaku Direktur Utama PT. DCG Indonesia tidak berada di Indonesia, tetapi sedang berada di Korea Selatan.

Tetapi RUPS-LB itu dibuat seolah-olah bahwa Roh Jae Chung hadir sebagai perserta dalam RUPS-LB itu.

Hasil RUPS-LB tersebut dikatakan menyetujui pemindahkan domisili PT. DCG Indonesia dari Kemayoran, Jakarta Pusat ke Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Penjualan seluruh saham milik Ny. Yannie sebesar 20% (nominal USD.200.000) kepada Mr. Brent G Woo

Perubahan komposisi pemegang saham perseroan, menjadi: Mr. Brent G Woo sebesar 40 persen, (nominal USD.400.000), Roh Jae Chung sebesar 35 persen (nominal USD.350.000), Reginald Rorimpandey, SE, sebesar 25 persen (nominal USD.250.000).

Susunan pengurus; Semula Presiden Direktur dijabat Mr. Roh Jae Chung (35 persen saham) warga negara Korea Selatan digantikan menjadi Mr. Brent G Woo (40 persen saham) Warga Negara Korea Selatan, sementara posisi direktur dijabat oleh Mr. Roh Jae Chung.

Dan hasil RUPS-LB tanggal 24 Februari PT. DCG Indonesia itu lahirlah Akta 02 Lies Safitri tanggal 26 February 2014.

Hakim Ramses Pasaribu menyebutkan berdasar Akte 02 Lies Safitri tanggal 26 February itu Mr. Brent G Woo menjual aset PT. DCG Indonesia berupa 1 unit alat berat senilai Rp. 9 miliar.

Akibat perbuatan Brent G Woo itu Roh Jae Chung merasa dirugikan dan melaporkan Brent G Woo dan Reginald Rorimpandey kepolisi. Oleh penyidik kepolisian kedua terlapor disangkan dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (1) KUHP.

“Terdakwa Reginald Rorimpandey bukan lah pelaku utama atau otak pelaku dalam perbuatan itu tetapi Terdakwa Reginal telah ikut serta memuluskan rencana Mr. Brent G Woo untuk menjual aset PT. DCG Indonesia karena telah ikut mengadakan RUPS-LB 24 February 2014. Karena berdasarkan Akte No.02 Lies Safitri 26 February 2014 itu lah Brent G Woo menjual aset PT. DCG Indonesia, sehingga Terdakwa Reginald Rorimpandey dijatuhi hukuman 6 bulan pidana penjara,” ujar Ramses Pasaribu saat menjatuhkan vonisnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf dari Kejaksaan Agung RI menjatuhkan Tuntutan 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Reginald Rorimpandey.

Atas putusan itu terdakwa menyatakan banding.

Ramses Pasaribu ketika dikonfirmasi usai persidangan tidak dapat menjawab pertanyaan media ini, terkait pemidaan pasal 55, sementara pasal 263nya belum dibuktikan.

Bagaimana hakim menyidangkan perkara ini dan membuktikan pasal 55 sementara pelaku utama belum disidangkan? Tanya wartawan, yang dijawab; “Pengadilan tidak bisa menolak berkas yang diajukan ke pengadilan. Terkait pelaku utama yang tidak dapat dihadirkan Jaksa itu urusan penyidik. Tanya penyidik lah,” jawab Ramses.

Lalu bagaiman hakim menjatuhkan Vonis Bersalah terhadap terdakwa pasal 55, sementara pasal pokok 263 KUHP belum dibuktikan? Tanya media ini, yang dijawab: “Kalau itu tidak bisa saya jawab. Tanya humas saja,” jawab Ramses Pasaribu sembari memasuki ruangannya.

Menanggapi putusan itu, Terdakwa Reginald Rorimpandey dan pensehat hukumnya menyatakan: kaget! “Kita kaget bangat mendengar putusan majelis. Makanya langsung kita nyatakan banding,” ujar Reginald.

Lebih jauh pensehat hukum terdakwa Advokat Djeni Marthen mengatakan bahwa apa yang diputuskan Majelis hakim itu sangat menyesatkan. “Coba, Brent G Woo melakukan penjualan aset PT. DCG Indonesia berdasarkan akte 2010, bukan Akte 02 Lies Safitri 26 February 2014. Karena akte 02 Lies Safitri itu belum disahkan dan ditolak kemenkumham karena tidak memenuhi syarat untuk pengesahan. Sebab belum ditandatangani semua pemegang saham. Jadi akta 02 tidak pernah dipergunakan untuk dan buat apapun,” ucap Djeni Marthen.

THOMSON

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *