PH PT. Cahaya Indo Perkasa, Rudolf: Ada Kejanggalan Dalam Perkara PLN

PH PT. Cahaya Indo Perkasa, Rudolf: Ada  Kejanggalan Dalam Perkara PLN


RadarOnline.id, SURABAYA – Sidang kasus “pencurian” listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh PT. Cahaya Indo Persada yang membawahi dua anak perusahaan Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya memasuki agenda kesaksian di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, dalam kasus ini pihak perusahaan menengarai ada kejanggalan dalam kasus tersebut.

Kejanggalan tersebut diutarakan oleh Kuasa Hukum Perusahaan, Rudolf Ferdinan Purba Siboro SH.MH. Ia menyatakan, kesaksian pada sidang dihadiri oleh 4 orang mantan karyawan dan 1 orang masih aktif sebagai karyawan.

Sepanjang pengetahuannya, para saksi tersebut tidak pernah diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seperti tanya jawab. Mereka saat itu, hanya datang dan langsung tanda tangan berkas tanpa proses tanya jawab.

” BAP tidak dilakukan tanya jawab, hanya datang langsung datang dan tandatangan di sebuah hotel,” pungkasnya, Selasa (13/8).

Ia menegaskan, secara prosedur hal itu sudah salah dan cacat. Karena pemanggilan para saksi tersebut di Polda, namun malah dilakukan di hotel. “Pernah dipanggil di polda, tapi tidak masuk berita acara,” tambahnya.

Lalu, Isi dari BAP apa? mengaku tidak tahu, sehingga hal ini lah yang dianggap janggal.

Terkait persoalan meteran yang dipermasalahkan di perusahaan, hingga saat ini juga tidak terungkap. Ia mencontohkan dalam dakwaan ada gembok KWH meteran yang katanya digerinda, namun dalam kesaksian hari ini jutru menyatakan tidak ada.

“Pakai kunci PLN sendiri. Sempat disuruh gerinda tapi tidak jadi, ternyata pakai kunci PLN sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, tudingan adanya pembukaan gembok wilayah PLN yang KWH meter secara “paksa” dengan cara digerinda sebagaimana dalam dakwaan, ternyata terbantahkan dalam kesaksian hari ini. “Ternyata pakai kunci PLN baru bisa buka,” katanya.

Lalu, dari mana klaim kerugian PLN? Ia menjelaskan, PLN menggunakan hitungan berdasarkan aturan direksi nomor 88 tahun 2016. “Mereka langsung menjudge sendiri Rp 13 miliar, untuk dua meteran,” tegasnya.

Pada 2016 sering terjadi bongkar pasang. PLN menengarai ada ketidaksamaan segel. Namun pada meteran yang besar saat itu sempat diperiksa oleh PLN. Sedangkan untuk meteran yang kecil, pohaknyabyang jistru berinisiatif agar dilakukan pemeriksaan. “Saat itu sudah dinyatakan tidak ada masalah. Tapi pada 2017 mereka tiba-tiba datang,” tandasnya.

Aturan yang dipakai oleh PLN untuk menghitung kerugian sendiri dianggapnya berbeda dengan perhitungan undang-undang. Sebab, dalam undang-undang, denda maksimal hanya Rp 2,5 miliar.

Dalam sidang sebelumnya diwakili oleh direkturnya, Michael Senayan Purnama, bersama kuasa hukumnya, kedua perusahaan yang memproduksi sendok garpu ini membutuhkan listrik dari PLN Rayon Tandes untuk operasionalnya. Dari sinilah perusahaan ini dituduh berbuat curang untuk mengakali besarnya pembayaran listrik.

Jaksa penuntut umum (JPU), Yusuf Akbar Amin dalam dakwaan mengatakan, sekira bulan Oktober 2016 lalu petugas PLN mengecek meteran listrik kedua perusahaan tersebut. Hasilnya, petugas menemukan kejanggalan atau anomali. Yakni, hilang tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur.

Lalu petugas juga mengukur beban di jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 kV yang menuju gardu perusahaan tersebut. Bersamaan dengan itu, petugas lain mengamati beban yang terukur di Automatic Meter Reading (AMR) di kantor PLN Surabaya Utara.

Hasilnya, ada arus mengalir ke gardu pelanggan sekitar 16 ampere per phasa. Namun, saat bersamaan AMR membaca arus yang mengalir di pabrik itu mendekati nol ampere.

Hasil itu, petugas menduga ada kelainan. Untuk lebih meyakinkan, mereka kembali mengujinya di laboratorium. Dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa kode segel meteran yang terpasang tidak sesuai dengan kode yang tercantum dalam berita acara pemasangan.

Tim juga menemukan barang bukti rangkaian elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik.

Kedua pabrik itu pun dituding menggunakan listrik tidak sesuai dengan yang dibayarkan dengan adanya alat pengendali tersebut.

Hasil dari pengukuran meteran yang terpasang alat pengendali tercatat listrik yang terpakai hanya 0,33 persen dari total listrik yang disalurkan PLN ke kedua pabrik itu.

PLN merugi 1.385 kVa listrik dengan nilai Rp 11,8 miliar untuk PT Cahaya Citra Alumindo. Sementara itu, untuk UD Cipta Karya sebesar 147 kVa dengan nilai Rp 1,2 miliar. Dengan demikian, kerugian yang diderita PLN mencapai Rp 13 miliar.

Jaksa mendakwa pabrik ini dengan Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Namun, Michael Dirut PT Cahaya Indo Persada yang mewakili perusahaan dalam sidang tersebut keberatan dengan keterangan saksi.

HARIFIN

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *