Siapa Sesungguhnya Dibalik Pemenjaraan Terdakwa Haryo Bimo?

Siapa Sesungguhnya Dibalik Pemenjaraan Terdakwa Haryo Bimo?

RadarOnline.id, JAKARTA – Terdakwa Haryo Bimo Arianto penuh tanya, siapakah sesungguhnya dibalik peristiwa pemenjaraan dirinya? Kekuatan apa yang dapat menggerakkan tangan-tangan kuat dan berkuasa yang memasukkan dirinya kepada penderitaan saat ini?

Apakah sesungguhnya untuk mempertanggungjawabkan uang Rp.35 juta itu harus berurusan dengan Badan Reserse Kriminal Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia?

Siapa sesungguhnya yang dirugikan dengan ada kelebihan pembayaran dari PT. Harwin Perdana?

Apakah penyidik kepolisian Bareskrim Mabes Polri atau Jaksa Agung Muda Pidana umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dirugikan dengan adanya kelebihan bayar Rp.35 juta, uang mobilisasi 4 alat berat ke pelabuhan Tanjung Priok itu?

Mengapa uang Rp.35 juta yang lebih pembayaran untuk biaya mobilisasi 4 alat berat dari PT. Harwin Perdana tidak dituntut atau tidak diminta oleh pihak PT. Harwin Perdana?

Mengapa Mr. Roh Jae Chung yang membuat laporan polisi?

Mengapa penyidik Bareskrim Polri harus berangkat ke Korea Selatan dengan 4 anggota tim untuk memeriksa atau Membuat Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor Roh Jae Chung?

Mengapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf SH MH tidak dapat menghadirkan saksi pelapor kepersidangan?

Mengapa JPU masih menjatuhkan Tuntutan 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Haryo Bimo Arianto padahal dia tidak mampu menghadirkan saksi pelapor kepersidangan?

Lalu keterangan atau laporan siapa yang diuji dipersidangan terkait Rp.35 juta itu?

Yang lebih “gilanya” lagi, JPU mendakwakan Pasal 263 KUHP kepada terdakwa terkait akta 02 Februari 2014 tentang hasil RUPS-LB PT. DCG Indonesia, tanggal 26 Februari 2014, sementara terdakwa Haryo Bimo Arianto tidak ada pada saat RUPS-LB itu, dan bahkan terdakwa belum masuk menjadi bagian dari PT. DCG Indonesia. Tetapi terdakwa didakwa memalsukan tandatangan pelapor Roh Jae Chung yang warna negeri Korea Selatan itu.

Sementara terdakwa Haryo Bimo Arianto masuk menjadi salah satu direktur di PT. DCG Indonesia baru pada Akta No.9 hasil RUPS-LB PT. DCG Indonesia pada bulan September 2014.

Baru kemudian terjadi peristiwa kelebihan bayar Rp.35 juta ke rekening pribadi terdakwa Haryo Bimo Arianto uang mobilisasi 4 unit alat berat dari PT. Harwin Perdana.

Mr. Roh Jae Chung selaku Presdir PT. DCG Indonesia memberikan kuasa kepada Mr. Nam Yoon Ju untuk melaporkan Mr. Brent G. Woo ke Polres Jakarta Utara, April 2014. Laporan itu dibuat atas terbitnya Akta No.02 yang dibuat dihadapan Notaris Liez Savitri Maturidi, SH tgl 26 Maret 2014 tentang pernyataan keputusan pelaksanaan RUPS-LB PT. DCG Indonesia tanggal 28 Februari 2014, yang membuat perubahan susunan pengurus dan pemegang saham PT. DCG Indonesia.

Pada Akta 02 itu terjadi perubahan Presdir PT. DCG Indonesia menjadi Mr. Brent G. Woo dari semula Mr. Roh Jae Chung. Dan posisi Mr. Roh Jae Chung menjadi Direktur.

Terjadinya pergantian Presdir itu setelah terlebih dahulu ada penjualan saham Ny. Yannie sebesar 20 persen (USD 200.000) ke Mr. Brent G Woo yang semula memiliki saham 25 persen (USD 250.000) menjadi 40 persen (USD 400.000), sehingga saham Mr. Brent G Woo lebih besar dari saham Mr. Roh Jae Chung 35 persen (USD 35.000).

Roh Jae Chung keberatan atas perubahan susunan pengurus itu karena pada saat RUPS-LB itu diadakan dia tidak hadir dan tidak ada persetujuan darinya selaku Presdir.

Sekitar Sep-Nop. 2014 alat berat disita Polres Jakarta Utara, dan dikumpulkan di Cilegon, Banten. Dan pada Desember 2014, alat berat itu dipinjam pakai oleh Mr. Nam Yoon Ju, lalu dikelola PT. DCG Indonesia.

Mulai April 2014 -Des 2014, PT. DCG Indonesia sudah menumpang dikantor PT. Mandiri Mulia Jaya (Gedung Korean center) karena kantor PT. DCG Indonesia di Kelapa Gading sudah habis kontrak dan management tidak dapat menutupi biaya operasional.

Mr. Lim Yoon Hyeong adalah Presdir PT. Mandiri Mulia Jaya dan salah satu Direkturnya adalah Haryo Bimo Arianto

Pada tanggal 22 Nopember 2014 PT. DCG Indonesia mengadakan RUPS-LB terbitlah Akta No.9 yang dibuat Rotaris Yulida Desmartiny SH tentang pernyataan keputusan pelaksanaan RUPS-LB PT. DCG Indonesia tanggal 22 Nopember 2014, yang membuat perubahan susunan pengurus PT. DCG Indonesia, yakni Presdir Mr. Roh Jae Chung yang semula Mr. Brent G Woo, Mr. Lim Joon Hyeong (Direktur), Haryo Bimo Arianto (Direktur), Mr. Nam Yoon Ju (Komisaris). Dan baru pada Akta No.9 inilah nama Haryo Bimo Arianto masuk dalam kepengurusan PT. DCG Indonesia.

Pada bulan Februari 2015 Mr. Roh Jae Chung meminjam uang 64 ribu US$, ke PT. DCG Indonesia (melalui Mr. Lim Yoon Hyeong). Pengajuan pinjaman itu dilakukan Mr. Roh Jae Chung melalu hubungan telepon internasional ke Mr. Lim Joonhyeong. Dengan pernyataan perjanjian akan segera dikembalikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Pengajuan pinjaman itu dikabulkan Mr. Lim Joonhyeong dan ditransfer melalui No. Rekening PT. DCG Indonesia ke rekening pribadi Mr. Roh Jae Chung ke Korea Selatan. Dan sejak kejadian peminjaman uang itu, Mr. Roh Jae Chung dan Mr. Lim tidak pernah lagi datang kekantor.

Sebelumnya sudah ada 1 unit alat berat milik PT. DCG Indonesia yang dikontrak PT. Harwin Perdana

Sementara untuk kontrak 4 unit alat berat yang dibayarkan biaya mobilisasi Rp. 310 juta PT. Harwin Perdana ke rekening terdakwa Haryo BIMO Arianto pada Bulan Maret 2015 itu adalah kontrak baru.

Sesuai dengan kesepakatan perjanjian kontrak, biaya mobilisasi 4 unit alat berat itu Rp. 310 juta, namun ternyata uang yang ditransfer oleh PT. Harwin Perdana jumlahnya Rp.345 juta yang terdiri dari Rp.110 ditransfer ke rekening PT. DCG Indonesia dan ke rekening pribadi terdakwa Rp.235 juta.

Setelah diberitahu oleh Yenni (almarhum) ada transferan uang mobilisasi alat berat kerekening PT. DCG Indonesia Rp.110 juta dan juga kerekening pribadi Haryo Bimo Arianto dari PT. Harwin Perdana, maka terdakwa Haryo Bimo Arianto mentransfer lagi ke rekening PT. DCG Indonesia sebanyak Rp.200 juta. Adapun pentransferan Rp.200 juta itu ke rekening PT. DCG Indonesia untuk menggenapi biaya mobilisasi alat berat yang Rp.310 juta.

Uang Rp.310 juta itu menurut terdakwa hanyalah biaya mobilisasi sampai di pelabuhan Tanjung Priok, selebihnya untuk biaya angkut sampai tempat tujuan adalah tanggungjawab PT Harwin Perdana.

Sementara untuk pembayaran sewa 4 alat berat tersebut tidak pernah dibayarkan PT. Harwin Perdana ke PT. DCG Indonesia sejak ditandatanganinya kontrak sewa. Namun terungkap dalam persidangan melalui saksi dari PT Harwin Perdana yang dihadirkan JPU persidangan mengatakan bahwa pembayaran sewa 5 alat berat itu dibayarkan ke rekening pribadi Roh Jae Chung.

Melalui kesaksian tersebut menjadi timbul pertanyaan, ada apa? Bagaimana mungkin PT. Harwin Perdana membayar ke rekening pribadi Roh Jae Chung, sementara perjanjian kontrak untuk penyewaan 4 alat berat itu adalah Antara PT. Harwin Perdana dengan PT. DCG Indonesia. Sementara diketahui bahwa Roh Jae Chung baru sekali bertemu dengan PT. Harwin Perdana dan selebihnya Roh Jae Chung tidak pernah lagi datang ke Indonesia, karena sesuatu hal tidak bisa keluar negeri.

Siapa sesungguhnya dibalik peristiwa pemenjaraan Haryo Bimo Arianto ini? Apakah ada konspirasi?

THOMSON

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *