Pengadaan Barang DPUPR Kota Tangerang Diduga Langgar Perpres 16/2018

Pengadaan Barang DPUPR Kota Tangerang Diduga Langgar Perpres 16/2018


RadarOnline.id, TANGERANG – Pengadaan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang tahun 2019 diduga kuat telah melanggar pasal 20 (2) huruf d, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dugaan pelanggaran dilakukan pada pemaketan pengadaan barang yang menurut besaran biayanya seharusnya ditenderkan, tetapi dipecah menjadi paket-paket non-tender.

Dari data RUP DPUPR Kota Tangerang yang ditayangkan di laman LKPP, pengadaan barang yang dipecah menjadi paket non-tender itu adalah “Pengadaan Bahan Material” dengan total biaya Rp 2,4 miliar yang dipecah menjadi 12 paket dengan biaya masing-masing Rp 200 juta. Pengadaan lainnya adalah “Pengadaan Beton Pracetak” dengan total biaya Rp 2,4 miliar yang dipecah menjadi 12 paket dengan biaya Rp 200 juta per paket.

Untuk menyamarkan ‘niat” menghindari tender tersebut, pengadaan barang dibagi menurut wilayah kerja dan waktu kebutuhan. Akan tetapi, pembagian wilayah patut diduga hanya rekayasa. Sebab, pembagian wilayah tidak sesuai dengan pembagian wilayah kerja menurut Struktur Organisasi DPUPR.

Pengadaan Bahan Material dan Beton Pracetak dibagi untuk Wilayah Timur, Wilayah Tengah, dan Wilayah Barat. Namun, untuk pengadaan “Bahan Baku Bangunan Jalan”, wilayah diubah menjadi Wilayah 1, Wilayah 2, Wilayah 3, hingga Wilayah 8. Sedangkan untuk pengadaan “Bahan Bangunan”, wilayah dibagi menurut wilayah kecamatan se Kota Tangerang.

Pengadaan “Bahan Baku Bangunan Jalan” dengan total biaya Rp 12,4 miliar dipecah menjadi 62 paket non-tender dengan rincian, masing-masing 8 paket untuk Wilayah 1 hingga Wilayah 6, dan masing-masing 7 paket untuk Wilayah 7 dan Wilayah 8.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Tatang Sutisna yang hendak dikonfirmasi terkait pemaketan yang diduga melanggar Perpres 16/2018 itu, hingga kini belum berhasil ditemui. Begitu juga dengan Kepala Bidang Tata Air, Taufik Syahzaeni; Kepala Bidang Binamarga, Ihsan; dan Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan, Agus Sumarna. Para petinggi yang dianggap sebagai pejabat yang berkompeten dalam perencanaan pengadaan di DPUPR Kota Tangerang itu tidak berada di kantor.

“Pak Kadis belum ngantor disini. Pak Taufik, baru saja keluar. Pak Ihsan dan pak Agus belum masuk,” kata sekuriti di pintu masuk kantor DPUPR Kota Tangerang, Selasa (25/6).

JUARA SIMANJUNTAK

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *