AMPUH Gugat Bupati Ketapang Terkait Pembiaran Pencemaran Limbah Perusahaan Sawit dan Tambang Bauksit

AMPUH Gugat Bupati Ketapang Terkait Pembiaran Pencemaran Limbah Perusahaan Sawit dan Tambang Bauksit


RadarOnline.id, KETAPANG – Agenda sidang pertama pihak Penggugat, yakni Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) melawan Tergugat antara Lain Tergugat I Perusahaan yang bergerak di perkebunan Kelapa Sawit PT. LANANG AGRO BERSATU (LAB), Tergugat II – perusahaan yang bergerak di pertambangan Bauksit PT. CITA MINERAL INVESTINDO tbk (CMI), Tergugat III – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) dan Tergugat IV-BUPATI KETAPANG, yang mana Bupati Ketapang terlibat dengan katagori dugaan Pembiaran atau ikut berperan kerja sama mengetahui indikasi pembiaran Pencemaran Limbah merusak Lingkungan hidup. Pasalnya, ia diduga mengetahui namun seolah-olah BUPATI tidak ambil tau, dengan Agenda sidang pertama nomor Perkara: 24/pdt.G/LH/2019/PN/Ktp di Pengadilan Negeri Ketapang wilayah hukum Kalimantan Barat di Jalan Jend Sudirman No.19 Ketapang.

Dalam sidang perdana Perdata tersebut, pihak Tergugat I – Perusahaan yang bergerak di perkebunan Kelapa Sawit PT. LAB beralamat Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Sandai, tidak hadir dan Tergugat II – perusahaan yang bergerak di pertambangan Bauksit PT. CMI Tbk alamat tambang di Kecamatan Sandai Kab. Ketapang juga tidak hadir, namun sebaliknya Tergugat IV-Bupati Ketapang hadir dan di wakilkan Kabag Hukum Pemda.

Sidang pertama dalam pemeriksaan Legal Standing keabsahan Pengugat dan yang Tergugat secara Hukum di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang.

Penggugat dari AMPUH, Jarpen Gultom SH bersama rekan-rekan menuntut Bupati dan Dinas Perkim-LH serta perusahaan Sawit dan tambang yang mana kita tuntut pengerusakan dan pencemaran Lingkungan hidup.

“Saya sebagai Ketua LSM AMPUH merasa terhormat dengan keterbukaan Hakim Ketua PN Ketapang dalam pemeriksaan berkas legalitas standing LBH, yang mana ada kesalahan Dokumen akan di perbaiki lebih lanjut, jarang saya bertemu sama Hakim yang seperti itu,” ujarnya, Rabu (26/6).

Sidang tahap 2 tuntutan Gugatan Ampuh kepada Bupati Ketapang Kalbar, lanjut Jarpen, saya akan berkordinasi bersama Tim pengacara di Jakarta Pusat.

“Pasalnya, pencemaran limbah dan merusak Lingkungan hidup adalah suatu kejahatan Luar biasa yang mana hukum fiktif positif, kerusakan ekosistem azas kehati-hatian di adopsi dan dimasukan dalam Pasal 2 huruf f UU No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” jelas Jarpen.

Maka bersama ini lanjut Jarpen, kami menggugat BUPATI beserta perusahaan yang bernaung Ijin pada Bupati MARTIN RANTAN SH.

“Saya tegaskan gugatan merupakan hak warga negara Indonesia, itu prinsip dasar Demokrasi kajian LBH dan lembaga lain, seperti Greenpeace bisa dijadikan referensi. Jadi Pemerintah bisa menggondok kebijakan untuk mengatasi masalah pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pencucian Limbah Bauksit. Perusak lingkungan di sepanjang Baverzon dan pencemaran Limbah terhadap lingkungan di sini akan saya sampaikan terutama kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Penegak hukum di pusat,” pungkas Jarpen di Ketapang.

YEN YAN

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *