DPUPR Kota Tangerang Diduga Pecah Paket Untuk Hindari Tender

DPUPR Kota Tangerang Diduga Pecah Paket Untuk Hindari Tender

RadarOnline.id, TANGERANG –
Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang tahun 2019 diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemaketan pengadaan barang tertentu patut diduga disengaja sebagai upaya untuk menghindari tender.

Dugaan pelanggaran dilakukan pada pemaketan pengadaan barang sejenis yang besaran biayanya seharusnya ditenderkan, tetapi dipecah menjadi beberapa paket non-tender. Tindakan mana telah melanggar pasal 20 (2) huruf d Perpres 16/2018.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) DPUPR Kota Tangerang pada laman LKPP, pengadaan barang yang melanggar aturan tersebut antara lain adalah “Pengadaan Bahan Material” dengan total biaya Rp 2.4 miliar. Pengadaan dipecah menjadi 12 paket dengan biaya Rp 200 juta per paket.

Yang lainnya adalah “Pengadaan Bahan Material Sumur Resapan” sebesar Rp 2 miliar yang dipecah menjadi 10 paket masing-masing dengan nilai Rp 200 juta. Pemecahan dibuat berdasarkan periode pengadaan atau waktu kebutuhan, mulai bulan Januari – Oktober 2019.

Untuk menyamarkan ‘niat’ menghindari tender itu, pengadaan barang juga dibagi menurut Wilayah. Namun, pembagian wilayah terkesan hanya dibuat-buat. Wilayah paket pengadaan tidak sesuai dengan Wilayah Kerja sesuai struktur organisasi DPUPR.

Ada Wilayah Timur, Wilayah Tengah, dan Wilayah Barat untuk pengadaan barang tertentu, tetapi untuk pengadaan barang lainnya, wilayah dibagi menjadi Wilayah 1, Wilayah 2, Wilayah 3 hingga Wilayah 8. Bahkan ada pembagian wilayah menjadi Wilayah Kecamatan. Padahal, pada Struktur Organisasi DPUPR Kota Tangerang hanya ada UPT Binamarga dan Tata Air Wilayah Timur, Tengah, dan Barat. Tidak ada Wilayah 1, 2, 3 hingga Wilayah 8 maupun Wilayah Kecamatan.

Plt. Kepala DPUPR Kota Tangerang, Tatang Sutisna yang hendak dikonfirmasi tentang pemaketan pengadaan barang tersebut, tidak berhasil ditemui. Begitupun dengan Kepala Bidang Tata Air, Taufik Syahzaeni dan Kepala Bidang Binamarga, Ihsan. Ketiga petinggi DPUPR Kota Tangerang yang dianggap sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam perencanaan pengadaan, tidak berada di kantor. “Pak Tatang ada di Puspem. Disini kan sebagai Plt. Kalau pak Taufik lagi keluar negeri. Trus pak Ihsan dari tadi tidak ada pak,” kata sekuriti yang berjaga di pintu masuk kantor DPUPR Kota Tangerang, Kamis (20/6).

JUARA SIMANJUNTAK

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *