Bapenda Banten Diduga Langgar Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Bapenda Banten Diduga Langgar Perpres Nomor 16 Tahun 2018

Bangunan eks Disnaker Kab. Tangerang yang sedang direhab oleh Bapenda Banten. (Dok. RadarOnline.id)

RadarOnline.id, TANGERANG – Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten tahun 2019, diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelanggaran dimaksud terkait pengadaan barang/jasa konstruksi di Samsat Cikokol yang diduga sengaja dipecah menjadi beberapa paket untuk maksud menghindari tender.

Pelanggaran atas pasal 20 (2) huruf d tersebut diduga berbau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Karena pengadaan dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung, kontraktor pelaksana diduga adalah pilihan atau kolega dekat bahkan kemungkinan masih ada hubungan keluarga dengan pemangku kekuasaan di Bapenda Banten.

Paket pekerjaan konstruksi yang diduga dipecah itu adalah “Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Gedung Eks Disnaker” dengan anggaran Rp 184.250.000,- dan “Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Atap dan Plafon Gedung Eks” Rp 197.935.000,- serta “Belanja Pemeliharaan Bangunan Pintu, Jendela dan Ruangan” senilai Rp 187.500.000,-. Ketiga paket kegiatan tersebut berada pada 1 (satu) lokasi dan bangunan yang sama.

Dari salah seorang pekerja diperoleh informasi bahwa ketiga paket tersebut dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia jasa konstruksi (kontraktor).

” Iya pak. Kontraktornya satu. Pak haji,tapi gak tahu saya namanya,” kata nya, Kamis (13/6).

Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol, Sarpudin yang hendak dikonfirmasi terkait proyek-proyek tersebut, tidak berhasil ditemui.

” Sudah ada janji ? Soalnya, Ka UPT dan para pimpinan lainnya lagi ke pusat. Jadi lain kali aja pak,” kata sekuriti setempat, Kamis (13/6).

JUARA SIMANJUNTAK

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *