Pemerintah Menyoal Alih Fungsi Apartemen Green Bay Pluit

Pemerintah Menyoal Alih Fungsi Apartemen Green Bay Pluit

Warga Green Bay Pluit dan Dinas Perumahan foto bersama usai mediasi. (Dok. RadarOnline.id)

RadarOnline.id, JAKARTA – Warga penghuni dan atau pembeli Apartemen Green Bay Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara mengadukan Pengelola dan Pengembang Apartemen Green Bay Pluit kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait belum adanya penyerahan Akte Jual Beli (AJB) unit yang sudah lunas pembayarannya.

Atas pengaduan itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta selaku pembina Rumah Susun menjadwalkan pertemuan para pihak di di lantai 7, Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jl. Jati Baru, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

Namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil seperti apa yang menjadi tuntutan warga penghuni Apartemen Green Bay Pluit, karena pengembang PT. Kelola Unggul Sukses yang merupakan anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land, tidak hadir dalam pertemuan itu. Yang hadir hanya utusan PT. Kencana Unggul Sukses, Evi selaku pengelola Apartemen Green Bay Pluit.

Lebih kurang 20 orang warga Apartemen Green Bay Pluit yang dipimpin Suhari Aoh selaku Ketua Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Green Bay Pluit menyampaikan aspirasinya dalam pertemuan itu, Hizbullah berjanji akan mengundang kembali warga dan akan mengupayakan kehadiran PT. Podomoro Land selaku pengembang untuk memberi mempertanggungjawaban kepada warga.

” Kita akan mengundang kembali para pihak. Nanti akan kita jadwalkan kembali. Ini merupakan tanggung jawab kita selaku pembina,” ujar Hizbullah saat diwawancarai usai pertemuan itu.

Hizbullah yang didampingi H. Heri mengatakan bahwa pemerintah belum bisa memberikan sanksi jika seandainya PT. Agung Podomoro land tidak hadir pada pertemuan yang akan datang.

” Kita belum bisa memberikan sanksi kepada pengembang karena belum ada perdanya. Sudah 8 tahun terjadi kekosongan Perda dalam hal sanksi ini sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Selama ini ada kekosongan hukum,” ungkap Hizbullah.

Pertemuan ini dibuat kata Hizbullah menindak lanjuti surat dari Suhari (Ketua Umum PPPSRS Apartemen Green Bay Peduli) tanggal 13 Mei 2019.

“Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selaku pembina akan mengadakan mediasi sebagai Impremenlasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun, dan mengharapkan Klarifikasi AJB yang tidak kunjung dilakukan oleh Pelaku Pembangunan dan juga Kenaikan maintenance secara sepihak, dan laporan pedanggungjawaban keuangan yang tidak pernah diberikan pengelola kepada pemilik dan penghuni Apartemen Green Bay Pluit. Tapi karena pelaksana pembangunan tidak hadir maka kita jadwalkan kembali,” ujar Hizbullah.

Hizbullah mengatakan ada masukan dari Dinas Citata bahwa telah terjadi pengalihan fungsi seperti balai warga beralih fungsi menjadi Supermarket, musollah menjadi tempat usaha.

” Kita minta kepada pengembang agar mengembalikan fungsi-fungsi bangunan kepada fungsi semula sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan dan perijinan. Pengalihan fungsi itu salah satu penghambat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan (SLF). Berdasarkan SLF inilah nanti untuk proses pembuatan AJB. Jadi selama belum ada pengembalian fungsi unit tidak akan terlaksana AJB,” ucap Hizbullah.

H. Heri dari Sudin Perumahan Jakarta Utara mengatakan akan mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat. “Kita akan melakukan upaya-upaya persuasif sesuai dengan aturan yang ada. Memang ada sejumlah laporan warga yang harus kita mediasi di sejumlah apartemen. Untuk itu kita akan memperbanyak sosialisasi Perda Perumahan agar pembeli dan pengembang saling memahami hak dan kewajibannya,” katanya. Sementara Dedi Gondewa dan Suhari mengatakan akan membantu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

THOMSON

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *