Terdakwa Karen Agustiawan Divonis 8 Tahun, Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan

Terdakwa Karen Agustiawan Divonis 8 Tahun, Kejaksaan Tunggu Salinan Putusan

RadarOnline.id, JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan hukuman 8 tahun pidana penjara terhadap terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan, Senin (10/6) kemarin.

Terdakwa divonis selama 8 tahun pidana penjara dan ditambah pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 4 bulan kurungan.

Mantan Direktur Utama PT Pertamina itu dinyatakan bersalah karena tekah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yakni 15 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 284.033.000.000,- subsidair 5 tahun penjara.

Kapuspenkum Kejagung RI Dr. Mukri kepada wartawan mengatakan atas putusan itu kejaksaan meraih menunggu salinan putusan untuk menyatakan sikap, sebab sebelumnya tim JPU juga menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Merujuk putusan Pengadilan Tipikor Jakarta atas vonis tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Kami menunggu putusan resmi pengadilan. Sesuai ketentuan KUHAP, para pihak diberikan waktu selama 7 hari untuk mengambil sikap,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.

Dia menambahkan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 568 miliar. Kasusnya bermula pada 2009, ketika itu Pertamina melakukan kegiatan akuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan BMG Australia. Kegiatan itu merujuk agreement for sale and purchase – BMG Project tanggal 27 Mei 2009 senilai US$ 31,917,228.

Namun, dalam pelaksanaannya justru ditemui dugaan penyimpangan terkait pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi, yakni tanpa kajian kelayakan (feasibility study) berupa kajian secara lengkap (final due dilligence), serta tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris.

” Walhasil, kasus itu menyebabkan peruntukan dan penggunaan dana US$ 31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah AU$ 26,808,244 tidak memberikan manfaat atau keuntungan kepada PT Pertamina, khususnya dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional, ungkap Dr. Mukri SH.

THOMSON

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *