Diduga Menjaga Wibawa Pemerintah Hakim Terpaksa Hukum Terdakwa 2 Bulan

Diduga Menjaga Wibawa Pemerintah Hakim Terpaksa Hukum Terdakwa 2 Bulan


RadarOnline.id, JAKARTA – Hakim Decky Christian S. SH menjatuhkan putusan hukuman 2 bulan 22 hari pidana penjara terhadap terdakwa Drs. H. Toto Irianto di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat, pada Jum’at (24/5), diduga karena terpaksa.

Dalam amar putusan hakim menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 385 KUHP “dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan maksud melawan hukum menyewakan sebidang tanah dengan hak milik, sedang Ia tahu bahwa orang lain yang berhak” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang ditetapkan, dan dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini ditetapkan.

Hukuman yang dijatuhkan itu pas dengan waktunya terdakwa ditahan di RUTAN. Diduga hukuman itu dijatuhkan karena terpaksa untuk menjaga wibawa pemerintah (Kejaksaan), karena terdakwa sudah terlanjur ditahan oleh kejaksaan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Danang Yudhas SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang men jatuhkan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. H. Toto Irianto.

Dan atas putusan hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan JPU itu, maka JPU menyatakan banding langsung dipersidangan.

Sementara penasehat hukum terdakwa Joko S. Daoed, SH mengatakan bahwa sesungguhnya kliennya tidak bersalah. “Terdakwa Toto tidak bersalah. Seharusnya mejelis memberikan putusan bebas. Ini tidak adil buat klien kami,” katanya melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi.

Joko Daoed mengisahkan bahwa lahan yang dipersoalkan adalah lahan Fasos Fasum (fasilitas sosial dan fasilitas umum) yang dihibahkan pengembangan kepada pemerintah sebagai tanggungjawab pengembang kepada masyarakat, katanya.

” Jika ada yang mengaku bahwa lahan itu miliknya dan memiliki sertifikat itu jelas tidak sah. Darimana dasarnya?” tegas Joko Daoed.

Joko menambahkan bahwa Warga Bulak Kapal Permai, khususnya Rw 014, sedang mengajukan Klas Representatives atau gugatan Class Action atas Perbuatan Melawan Hukum dengan No. 60/Pdl.G/2019
PN.CK, sebagai tergugat; BHOEND HERWAN IRAWADI (tergugat I), Camat Tambun Selatan ( tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (tergugat II), Bupati Bekasi ( tergugat IV), ungkap Joko Daoed.

Dia juga menjelaskan jika perkara gugatan itu saat ini sudah proses persidangan. Sayangnya pada persidangan perdana, Senin (15/05/19) para tergugat tidak hadir. Demikian juga pada sidang berikutnya Senin (20/04/19), para tergugat tidak hadir.

“Sebenarnya, klien kami menyelamatkan aset pemerintah, tetapi kok justru malah dihukum, ini tidak adil. Dimana sebenarnya keadilan itu? Fasos Fasum diserobot jadi SHM, apa dasar hukumnya,” ucapnya menegaskan.

THOMSON

author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *