20 Tahun UUPK No.8 Tahun 1999, Pemerintah Kemana?

20 Tahun UUPK No.8 Tahun 1999, Pemerintah Kemana?

RadarOnline.id, JAKARTA – Dalam rangka ulang tahun ke-20 Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) BPKN mengadakan Press Conference Kita ketahui bersama hari ini, 20 April ditetapkan dengan Perpres no. 13 tahun 2012 sebagai Hari Konsumen Nasional (HARKONAS), serta bertepatan dengan peluncuran buku karya Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn. yang diselenggarakan di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Dalam Presscon tersebut , tampak hadir sebagai narasumber Ardiansyah Parman (Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional), Sudaryatmo (Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), dan Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Ketua BPKN, Ardiansyah Parman menyampaikan dalam Press Conference, “Hari ini kita memperingati ulang tahun ke-20 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Setiap tahun kita semua selalu memperbarui ingatan kita pada amanah UUPK, pertama kepada pemerintah akan peran pentingnya sebagai penanggung jawab dan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, kedua, kepada pelaku usaha untuk jujur dan bertanggung jawab, ketiga, kepada konsumen untuk menjadi cerdas dan berdaya untuk lebih mengetahui dan memperjuangkan haknya, dan keempat, kepada pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam turut serta secara aktif membangun dan menegakan perlindungan konsumen.”

“Triwulan I, Januari-Maret 2019, kerawanan perlindungan konsumen ternyata masih tetap terjadi, Berbagai insiden terkait transaksi konsumen masih terjadi diantaranya masalah perumahan, sektor kesehatan, transportasi, fintech, dan e-commerce.”ujar Ardiansyah.

“Dalam buku ini, dibahas tentang sangat pentingnya klausula baku bagi perlindungan konsumen yang berintegritas”, pungkas David dalam bukunya : Klausula Baku : Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen. Sistem Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UUPK, tidak lagi memadai khususnya dihadapkan pada perkembangan zaman di era ekonomi digital.

UU Perlindungan Konsumen
harus direvisi agar mampu mengakomodir sebesar-besarnya kebutuhan perlindungan konsumen ke masa depan. Dengan demikian, Integritas Perlindungan Konsumen dapat membangun mutual trust antara pelaku usaha dan konsumen secara efektif dan berkeadilan.

Ardiansyah menjelaskan, “Pengaturan perlindungan konsumen yang sektoral, cenderung gugup dan gagap saat harus menyikapi berbagai insiden perlindungan konsumen di era
digital.”

“Pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan jelas tidak lagi memadai dalam melindungi
kepentingan konsumen. Dinamika transaksi masa depan harus berparadigma consumer centric karena Konsumen yang sudah berdayalah yang bisa menjadi pendorong (driver) pertumbuhan ekonomi,” tegas Ardiansyah.

Dalam spektrum perdagangan dunia, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) telah mengeluarkan UN Guideline For Consumer Protection di tahun 2016, menggantikan Guideline yang dikeluarkannya pada tahun 1986. Guideline tersebut menyikapi kehadiran global ekonomi digital seperti e-commerce, connectivity, ekonomi big data, artifical inteligence dan digital currency. Kenyataan ini memaksa banyak negara melakukan pengaturan ulang dalam sistem perlindungan konsumen di negaranya.

REVISI UUPK NO 8 TAHUN 1999
1. Saat ini Pemerintah RI sedang melakukan proses revisi terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional.

2. Sebagaimana juga termaktub dalam dokumen UN-guideline diatas, upaya perlindungan konsumen tidak lagi dapat disikapi dan ditangani secara sektoral, apalagi kewilayahan. Perlindungan konsumen menjadi issue multi facets dan multisektor yang memerlukan pengaturan dan penanganan yang menyeluruh.

3. Dengan mencermati dan menseksamai dinamika diatas, Kami menengarai bahwa
pengaturan terintegrasi atas upaya perlindungan konsumen bukan lagi menjadi pilihan, perlu segera memperoleh perhatian dalam substansi revisi Undang-undang perlindungan konsumen.

4. Confidence to transact (Percaya Diri Bertransaksi) merupakan elemen penting yang mendasari transaksi antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Tanpa confidence to transact maka jelas terjadi disrupsi pasar yang merugikan pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor konsumsi masih menjadi pilar penting yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hampir 60 persen PDB Nasional merupakan konstribusi sektor konsumsi.

SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN DIREVIEW ATAS BANTUAN UNCTAD, BPKN SEBAGAI PIC PELAKSANA VOLUNTARY PEER REVIEW (VPR)

1. Bersamaan dengan proses amandemen Undang-undang Perlindungan Konsumen,
Pemerintah Indonesia tengah merumuskan aturan yang substansial penting terhadap integritas perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu :
Penyusunan undang-undang tentang kerahasiaan data pribadi.
Review sistem pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
(PP No. 82 Tahun 2012).
Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Merupakan tugas BPKN agar dimensi perlindungan konsumen terinkorporasi secara memadai dan jelas di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, untuk kemudian menjadi substansi muatan dalam UU Perlindungan Konsumen Nasional hasil revisi.

3. Untuk maksud tersebut BPKN menjadi PIC dalam melaksanakan Voluntary Peer Review (VPR), bersifat kolaboratif yang bertujuan membangun keberdayaan perlindungan konsumen melalui proses kolaboratif antara sesama negara anggota PBB.

Hasil Review diharapkan bermanfaat untuk :
Mampu menyatukan perspektif tentang kebutuhan konsumen dalam melindungi haknya atas transaksi terkait produk dan layanan di era ekonomi digital.

Memposisikan Perlindungan Konsumen sebagai tumpuan strategis pertumbuhan ekonomi di era ekonomi digital dan meningkatkan kualitas pengaturan, kepastian hukum yang efektif dan saluran pemulihan bagi konsumen.

Secara keseluruhan, hasil review dapat meletakkan landasan bersama (common ground) bagi Pemerintah Indonesia, pemangku amanah dan pemangku kepentingan dalam memajukan perlindungan konsumen di Indonesia.

PELAKSANAAN PEER REVIEW UNTUK INDONESIA

VPR United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dilakukan sejak November 2018 s/d pertengahan 2019. Tim Review telah melakukan rangkaian pertemuan dengan BPKN, Kementerian dan Lembaga di Indonesia terkait Perlindungan Konsumen.

Pembahasan kerangka awal Voluntary Peer Review (VPR) diharapkan akan dilakukan melalui sidang IGE Consumer Protection Law and Policy tanggal 08 – 09 Juli 2019 di Jenewa, Swiss.

“Sehubungan dengan pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia diharapkan pemerintah baru ke depan lebih fokus dan peduli dalam melindungi kurang lebih 260 juta konsumen di Indonesia,” ujar Ardiansyah.

EDISON MUNTHE

author

Related Articles