Quo Vadis Perlindungan Konsumen Indonesia

Quo Vadis Perlindungan Konsumen Indonesia

RadarOnline.id, JAKARTA – Gerakan perlindungan konsumen memang dimulai dari kondisi perdagangan di Amerika Serikat. Kemudian di susul oleh negara-negara barat lain yang mulai memperhatikan hak-hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen mulai dibuat di banyak negara, agar produsen dan konsumen memiliki posisi yang sama di mata hukum.

Secara historis sejarah perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan perlindungan konsumen (consumers movement) diawal abad ke-19. Pada tahun 1891 di NewYork terbentuk Persatuan Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 terbentukPersatuan Konsumen Nasional (The National Costumer’s League) di Amerika Serikat.

Organisasi ini kemudian berkembang dengan cepat sehingga pada tahun 1903 Persatuan Konsumen Nasional di Amerika Serikat memiliki 64 cabang di 20 negara bagian. Hasil perjuangan perrsatuan Konsumen Nasional tersebut adalah lahirnya Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, yaitu The Meat Inspection Act dan The Food and DrugsActpada tahun 1906.

Di Amerika isu perlindungan konsumen semakin berkembang sekitar tahun 1914, ditandai dengan terbentuk komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu Federal Trade Comission (FTC).

Beberapa tahun kemudian, undang-undangThe Food and DrugsAct mengalami amandemen. Protes keras masyarakat pada tahun 1937 terhadap kasus obat yang mengandung exiler sulfanilamide menjadi penyebabnya. Kasus ini menyebabkan 93 orang meninggal dunia di Amerika Serikat. Tragedi ini mendorong badan legislatif Amerika Serikat melakukan amandemen terhadap The Food and Drugs Act 1906 yang menghasilkan The Food, Drug, and Cosmetic Act

Akibat gerakan perlindungan konsumen di Amaerika, maka wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah Internasional Organization Of Consumer Union (IOCU).

Pidato Declaration of Consumer Right oleh presiden John F. Kennedy dihadapan kongres Amerika Serikat pada tanggal 15 Maret 1962 yang berjudul “A special Message for the Protection of Consumer Interest”.

Dalam pidato tersebut terdapat empat hak dasar konsumen (the four consumer basic rights) yang meliputi :
1. Hak untuk mendapat/memperoleh keamanan (the right to safety);
3. Hak untuk memilih (the right to choose);
4. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be informed);
5. Hak untuk didengarkan (right to be heard).

Menurut presiden Kennedy, konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Hal ini dikarenakan pelaku usaha acap kali tidak berorientasi pada konsumen dan atau membiarkan ketidak tahuan konsumen tentang hak hak konsumen yang sengaja ditutupi tutupi demi memperoleh laba.

Pasca 1965 dikenal sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat masing-masing negara maupun persatuan konsumen internasional. International Organization of ConsumerUnion (IOCU) menambahkan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan oleh presiden Kennedy, berupa hak untuk mendapatkan ganti-rugi (the right to redress); dan hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen (the right to consumer education).

Tidak sampai disitu saja, IOCU juga mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh berkonsumsi terhadap lingkungan, yang kemudian dikenal dengan istilah the right to a healtyenviron mental (hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih).

Dua dekade kemudian setelah Kennedy menyampaikan pidato, pada tanggal 15 Maret 1983, maka Hari Hak Konsumen dirayakan untuk pertama kali, dan setelah perjalanan panjang gerakan konsumen sejak pidatonya, hak konsumen akhirnya diterima secara prinsip oleh pemerintah seluruh dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi PBB No 39/248(UN General Assembly) tanggal 9 April 1985. Pengakuan hak konsumen dilakukan melalui adopsi UN guidelines for Consumers Protection.

Perlindungan Konsumen Indonesia

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer sejak tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (nongovermental organization) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973.

Setelah lahirnya YLKI, muncul beberapa organisasi yang berbasis perlindungan konsumen. Pada tahun 1988, berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang dan bergabung sebagai anggota ConsumersInternational (CI) tahun 1990. Hingga akhirnya terbit Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdirinya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Pada tanggal 24 April 2012, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 mengenai Hari Konsumen Nasional (Harkonas) jatuh pada tanggal 20 April.

Pada faktanya, sejak kepres 12/2013 lahir, dalam acara perayaan Harkonas yang pertama sekali di lakukukan oleh BPKN dan selanjutnya dilakukan oleh kementerian Perdagangan, presiden belum pernah hadir salam acara tersebut.

Perkembangan perdagangan saat ini telah mencapai perdagangan di era digital, transaksi produk sudah berubah menjadi transaksi di e-commerce. transaksi yang tidak terhalang oleh tempat dan oleh waktu. Semua transaksi dilakukan secara online. Yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak pelanggaran terhadap konsumen.

BPKN banyak menerima pengaduan dari konsumen. Dan pengaduan terbanyak adalah pada sektor perumahan khususnya pada bidang pembiayaan perumahan oleh lembaga pembiayaan (KPR). pengaduan lainya adalah mengenai Ecomers, transportasi, pembiayaan, kesehatan, makanan minuman dan masih banyak hal lainya.

Salah satu contoh, masyarakat, apabila membeli rumah melalui proaes KPR (kredit pemilikan rumah) maka rumah tersebut akan tidak ada persoalan mengenai sertifikat & perijinan. Namun faktanya banyak masyarakat dirugikan karena rumah/apartemen yang diperoleh melalui KPR ternyata sertifikat kepemilikannya bermasalah.

Hal lain yang menarik dalam penegakan hukum perlindungan konsumen adalah ketidaktegasan Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana dan sanksi perdata. Sehingga pelanggar UU Perlindungan Konsumen tidak ada efek jeranya.

Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 telah berumur 20 tahun. Masyarakat Indonesia belum merasa kehadiran negara dalam memastikan konsumen mendapatkan haknya. Mau dibawa kemana Perlindungan Konsomen Indonesia, semua tergantung pada kemauan pemerintah dan juga diharapkan konsumen semakin cerdas serta bijak dalam hal menggunakan haknya sebagai konsumen.

Selamat hari Konsumen Indonesia

Rolas Sitinjak
Wakil Ketua BPKN

author

Related Articles