Era Digital Ekonomi Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Butuhkan Segera

Era Digital Ekonomi Undang – Undang Perlindungan Konsumen di Butuhkan Segera

Konferensi Press BPKN di Ruang Rapat Kantor BPKN di Gedung Kementrian Perdagangan dihadiri langsung Ardiansyah, Ketua Bandan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan hadir juga sebagi narasumber Commissioner BPKN, Rizal E Halim, Edib Muslim dari BPKN, dan Dr.Ir. Arief Safari, MBA dari BPKN sebagai Moderator. (Dok. RadarOnline.id)

RadarOnline.id, JAKARTA – Ardiansyah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyampaikan, “Mengawali tahun 2019, pada Januari-Maret 2019, kerawanan perlindungan konsumen masih cenderung meningkat, baik jenis maupun intensitasnya. Berbagai insiden terkait transaksi konsumen semakin meningkat, terutama di beberapa sektor yang sesuai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen menjadi prioritas.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan Konsumen adalah amanat konstitusi 1945.
• Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
• Memajukan Kesejahteraan umum
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Keadilan Sosial

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada …”

Tujuan sosial ekonomi dari Perlindungan Konsumen adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui dinamika transkasi yang bertumbuh secara konstruktif berkelanjutan.

Dinamika transaksi dalam masyarakat hanya dapat terbangun melaluli adanya kepercayaan bertransaksi dari para pihak.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional – BPKN (National Consumer Protection Agency the Republic of Indonesia) adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi antara lain melakukan upaya yang diperlukan, termasuk memberikan saran/rekomendasi pemerintah guna memajukan perlindungan konsumen. BPKN dibentuk berdasarkan amanah UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Integritas Perlindungan Konsumen hanya dapat terwujud bila RUU Perlindungan Konsumen yang tengah disusun mampu mengakomodir sebesar-besarnya konsekuensi dari dinamika transaksi secara berkeadilan.

Dalam konteks Pengaturan Perlindungan Konsumen termasuk dan terutama terkait dinamika transaksi berbasis ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi digital dipahami telah dan akan terus mempengaruhi pola dan perilaku industri, produksi, logistik, perdagangan dengan berbagai transaksi yang menyertainya. Dinamika Ekonomi Digital ini mendorong terjadinya Disrupsi terhadap berbagai pengaturan ekonomi, khususnya perdagangan dunia dan perlindungan konsumen.

Dalam spektrum perdagangan dunia, UNCTAD juga telah mengeluarkan UN Guideline For Consumer Protection di tahun 2016, menggantikan Guideline yang dikeluarkannya pada tahun 1986. Guideline tersebut menyikapi kehadiran global ekonomi digital yang mengambil wujud berbagai wahana seperti e commerce, connectivity, ekonomi big data, artifical inteligence dan digital currency.

Kenyataan ini memaksa banyak negara bangsa untuk melakukan pengaturan ulang bagi perlindungan konsumen di negaranya. China misalnya telah melakukan pengaturan ulang (revisi) terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumennya di tahun 2013-2014.

Berbagai insiden transaksi yang terkait perlindungan hak konsumen di tanah air membuktikan adanya disrupsi itu, misalnya: Insiden perlindungan hak konsumen (juga driver) transportasi online; Insiden perlindungan hak konsumen peserta asuransi kesehatan; maupun insiden perlindungan hak konsumen perdagangan barang dan jasa online. Apabila disrupsi dibiarkan bukan hanya masyarakat yang akan dirugikan, namun juga Negara sebagai penerima pajak atas transaksi dan stakeholder utama kesejahteraan rakyat.

MENGAPA REVISI UUPK NO 8 TAHUN 1999?

1. Kita ketahui bersama, saat ini Pemerintah RI tengah melakukan proses revisi terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nasional.

2. Sebagaimana juga termaksud dalam dokumen guideline UNCTAD diatas, upaya perlindungan konsumen tidak lagi dapat disikapi dan ditangani secara sektoral, apalagi kewilayahan. Saat ini dan ke masa depan perlindungan konsumen menjadi isue multi facets dan multisektor yang memerlukan pengaturan dan penanganan yang menyeluruh.

3. Dengan mencermati dan menseksamai dinamika diatas, Kami menenggarai bahwa pengaturan terintegrasi atas upaya perlindungan konsumen bukan lagi menjadi pilihan, dan perlu segera memperoleh perhatian di dalam substansi revisi Undang-undang perlindungan konsumen.

4. Confidence to transact (Percaya Diri Bertransaski) merupakan elemen penting yang mendasari transaksi antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Tanpa confidence to transact maka jelas terjadi disrupsi pasar yang merugikan pertumbuhan perekonomian nasional. Sektor konsumsi masih menjadi pilar penting yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hampir 60 persen PDB Nasional merupakan konstribusi sektor konsumsi.

BPKN MENJALIN KERJA SAMA DENGAN UNITED NATION CONFERENCE OM TRADE AND DEVELOPMENT MELAKSANAKAN VOLUNTARY PEER REVIEW (VPR)

1. Bersamaan dengan proses amandemen Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia tengah merumuskan aturan yang substansial penting terhadap integritas perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu :

• Penyusunan undang-undang tentang kerahasiaan data pribadi.
• Review sistem pengaturan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik ( PP No. 82 Tahun 2012).
• Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Merupakan tugas BPKN agar dimensi perlindungan konsumen terinkorporasi secara memadai dan jelas di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, untuk kemudian menjadi substansi muatan dalam UU Perlindungan Konsumen Nasional hasil revisi.

3. Untuk maksud tersebut BPKN menjalin kerja sama dengan United Nation Conference om Trade and Development melaksanakan Voluntary Peer Review (VPR). Program UNCTAD ini bersifat kolaboratif yang bertujuan membangun keberdayaan perlindungan konsumen melalui proses kolaboratif antara sesama negara anggota UNCTAD. Hasil Review diharapkan bermanfaat untuk

• Mampu menyatukan perspektif tentang kebutuhan konsumen dalam melindungi haknya atas transaksi terkait produk dan layanan di era ekonomi digital.
• Memposisikan Perlindungan Konsumen sebagai tumpuan strategis pertumbuhan ekonomi di era ekonomi digital dan meningkatkan kualitas pengaturan, kepastian hukum yang efektif dan saluran pemulihan bagi konsumen.
• Secara keseluruhan, hasil review dapat meletakkan landasan bersama (common ground) bagi Pemerintah Indonesia, pemangku amanah dan pemangku kepentingan dalam memajukan perlindungan konsumen di Indonesia.

PELAKSANAAN PEER REVIEW UNTUK INDONESIA

VPR United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dilakukan sejak November 2018 s/d pertengahan 2019. Tim Review telah melakukan rangkaian pertemuan dengan BPKN, Kementerian dan Lembaga di Indonesia terkait Perlindungan Konsumen.

Pembahasan kerangka awal Voluntary Peer Review (VPR) diharapkan akan dilakukan melalui sidang IGE Consumer Protection Law and Policy tanggal 08 – 09 Juli 2019 di Jenewa, Swiss. Dari pihak Indonesia menurut rencana akan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.

EDISON MUNTHE

author

Related Articles