BPKN: “2019, Ketahanan Perlindungan Konsumen Masih Tetap Rawan”

BPKN: “2019, Ketahanan Perlindungan Konsumen Masih Tetap Rawan”

RadarOnline.id, JAKARTA – Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah menyampaikan, “Mengawali tahun 2019, pada Januari-Maret 2019, kerawanan perlindungan konsumen masih cenderung meningkat, baik jenis maupun intensitasnya. Berbagai insiden terkait transaksi konsumen semakin meningkat, terutama di beberapa sektor yang sesuai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen menjadi prioritas.”

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Perlindungan Konsumen adalah amanat konstitusi 1945.
• Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
• Memajukan Kesejahteraan umum
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Keadilan Sosial.

Dari total pengaduan itu, terdapat tiga sektor prioritas yang kemungkinan ‘meledak’ menjadi ancaman kepentingan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Ketiga sektor itu yakni perumahan, transportasi, dan e-commerce.

INSIDEN TRANSAKSI PERUMAHAN MENUJU “RECORD HIGH”
• Pada periode Januari – Maret 2019 BPKN menerima 154 pengaduan diantaranya, 129 pengaduan konsumen perumahan, baik tapak maupun perumahan vertikal. Atas pengaduan tersebut BPKN melakukan verifikasi lapangan purposive terhadap keluhan konsumen.

• Keluhan konsumen perumahan berspektrum luas, mulai dari terkait ketidakpastian hukum terkait hak atas sertifikat hak milik unit rumah atau satuan rumah susun bagi konsumen, belum terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) (untuk rumah susun): permintaan refund uang muka konsumen saat Developer tidak merealisasi pembangunan, terlambatnya pembangunan apartemen ataupun perumahan, gagalnya serah terima properti dan belum Akta Jual Beli (AJB), sampai pada Fasos/Fasum apartemen yang tidak layak.

Sebagian besar insiden dipicu oleh faktor berikut:
1. Status tanah yang tidak jelas dan klausul baku jual-beli yang mengalihkan tanggung jawab;
2. Ketidak jelasan adanya sertifikat, perjanjian, dan dokumen yang menjadi jaminan kredit;
3. Iklan perumahan yang menyesatkan oleh pengembang. BPKN menerima banyak aduan dari konsumen membeli secara tunai karena promosi yang menggiurkan. Akan tetapi setelah dibayar kepada pengembang, bahkan lahan kaveling rumahnya tidak jelas;.
4. Kemudian, pemahaman konsumen atas perjanjian yang tidak memadai serta cara pembayaran dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) konsumen (masyarakat) yang kurang.

Rekomendasi, Koordinasi dan Komunikasi BPKN melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Melalui Kementerian Perdagangan, Secara kolaboratif.

Perlindungan Konsumen Rumah Susun Tidak Boleh “Digantung”
• Pemerintah saat ini terus melakukan penyempurnaan pengaturan di sektor transaksi perumahan, baik perumahan vertikal maupun horizontal (Peraturan Menteri PUPR/Permen, Peraturan Gubernur/Pergub, dan sebagainya).

• Melalui rekomendasi yang diberikan oleh BPKN kepada Kementerian PUPR, maka lahirlah Permen PUPR No. 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

• Terbitnya Pergub Nomor 132 Tahun 2018 ini sebagai jawaban dari berbagai permasalahan dalam pengelolaan rumah susun yang sangat beragam dan sudah sangat lama, khususnya di DKI Jakarta dimana jumlah rumah susunnya sudah relatif banyak.

• BPKN mendorong Kementerian (PUPR Gubernur, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah) tetap mengedepankan perlindungan konsumen dengan menjalankan peraturan sesuai Permen PUPR No. 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

PENGATURAN TRANSAKSI E-COMMERCE DAN FINTECH BELUM MELINDUNGI KONSUMEN

BPKN mencatat tren pengaduan terus meningkat di setiap tahunnya, khususnya sektor e-commerce dan peer to peer lending.

E-commerce
Insiden belanja online barang dan jasa yang merugikan konsumen saat ini terkait erat dengan akses konsumen pada keberadaan dan efektifitas akses pemulihan transaksi yang disediakan oleh platform e-commerce. Insiden berspektrum luas, seperti:

o Kesesuaian barang/produk yang diterima konsumen dengan apa yang ditawarkan.
o Jalur dan proses pemulihan yang menyulitkan konsumen, tidak jelas dan berbelit
o Proses pemulihan (refund) yang lambat dan bahkan tidak dibayar oleh pihak pelaku usaha.

Ardiansyah menyampaikan, “BPKN menilai agar Pemerintah dan dunia usaha segera mewujudkan adanya pengaturan dan standar perlindungan konsumen berbasis e-commerce, dengan mengedepankan kualitas layanan dan penangann pemulihan transaksi dari pihak pemilik platform, yang efektif dan konstruktif bagi konsumen. Bila pemerintah tidak memberikan aturan tegas terkait perlindungan konsumen, maka insiden transaksi dalam e-commerce berpotensi semakin meninggkat”.

Insiden Jasa Keuangan berbasis digital (FINTECH), meningkat pesat.

BPKN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menseksami bersama meningkatnya insiden yang terjadi pada transaksi fintech peer-to-peer lending cukup pesat beberapa waktu terakhir.
 Fintech –> kasus pinjaman online (insiden peminjam yang dipermalukan melalui kontak pribadi konsumen pada saat terjadi tunggakan).
 Tingkat suku bunga.
 Cara penagihan
 Jalur pemulihan
 Kepastian Hukum
 Kebijakan yang belum mumpuni.

Rekomendasi Bagi Konsumen
BPKN menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman dari fintech peer to peer lending. Jangan pernah memberikan kepada pemberi pinjaman online untuk mengakses data kontak milik dirinya/nasabah untuk kepentingan melakukan penagihan.

AKSES MASYARAKAT MEMANFAATKAN TRANSPORTASI UDARA TERGANGGU
• Transportasi udara menjadi faktor konsumsi sekaligus faktor produksi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Artinya akses masyarakat terhadap biaya transportasi udara komersial yang terjangkau telah menjadi faktor penting bagi masyarakat dalam aktifitas ekonominya. Tentunya hal kini menjadi mengedepan disamping pentingnya hak-hak masyarakat konsumen pada pelayanan yang berintegritas bagi barang/kargo dan ketepatan waktu penerbangan yang kerap masih dialami konsumen.

• Terjadinya kenaikan harga askes transportasi udara (tiket maupun kargonya) yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, tentu akan merugikan konsumen secara sosial maupun ekonomi.

• BPKN mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dalam melakukan pengaturan terkait Tarif Batas Atas dan Bawah Tiket Pesawat. Seperti Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019 dengan turunan Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 2019. Aturan ini menetapkan tata cara penghitungan tarif dan besar batasan tarif ada di Kepmen 72.

Rizal menambahkan,”BPKN menyarankan kepada Pemerintah untuk dapat mewujudkan akses masyarakat efekltif terhadap jasa transportasi udara komersial. Diperlukan pengaturan jangka pendek dan jangka panjang oleh pemerintah terhadap pengaturan harga tiket transportasi udara yang lebih terjangkau. Pengaturan tersebut tentunya penting mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan disamping aspek komersial yang terkait persaingan usaha yang sehat dan informasi publik jasa penerbangan”.

Rekomendasi BPKN
1. Dalam jangka pendek, mengambil langkas-langkah yang lebih menyeluruh dan business as not usual dalam memulihkan semakin berkurangnya keterjangkauan harga oleh konsumen jasa transportasi penerbangan, termasuk intervensi.
2. Dalam jangka pendek menengah, sesegera mungkin melakukan langkah terobosan mendasar (tidak terbatas pada pengaturan tingkat/plafon harga tiket), namun menseksamai keberlanjutan dinamika transaksi sosial ekonomi yang konstruktif bagi perekonomian nasional dan masyarakat khususnya, termasuk kebijakan intervensi yang diperlukan bagi industri dan jasa penerbangan.
3. Langkah menengah panjang termasuk adanya strategi perhubungan udara nasional yang berdaya saing dan berdaya angkat kesejahteraan.

Amandemen UU Perlindungan KonsumenTidak Boleh Tertinggal
Dalam upaya pemerintah merumuskan rancangan undang-undang perlindungan konsumen, rancangan undang-undang data pribadi dan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintahNo. 82 tahun 2012 .

BPKN mencatat hal-hal sebagai berikut:
1. Data dan informasi transaksi yang menyangkut kepentingan Indonesia merupakan aset negara dan lalu lintasnya dikendalikan oleh Otoritas Republik Indonesia.
2. Seluruh bidang usaha yang menggunakan sistem elektronik harus terkoneksi dengan backbone telekomunikasi yang dikuasai negara.
3. Data dan informasi yang dapat diproses, diolah, dan disimpan di luar jurisdiksi hukum Republik Indonesia dapat diselenggarakan hanya setelah mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ardiansyah menambahkan, “Banyak negara memahami bahwa penguasaan lalu lintas data dan informasi, akan mempengaruhi kedaulatan dan ketahanan sosial, politik, hukum, ekonomi dan ekologi negara yang bersangkutan. Ekonomi digital mempengaruhi perlindungan konsumen dari aspek kepastian hukum dan keberadaan jalur pemulihan hak konsumen”.

Integritas Perlindungan Konsumen hanya dapat terwujud bila RUU Perlindungan Konsumen yang tengah disusun mampu mengakomodir sebesar-besarnya konsekuensi dari dinamika transaksi, secara berkeadilan dan konstruktif, termasuk dan terutama dinamika transaksi berbasis ekonomi digital

“Sejatinya ekonomi digital bukan semata e-commerce. Kemasa depan, Ekonomi digital adalah perpaduan Big data, Connectivity, dan Artificial Intelligent, pungkas Ardiansyah.

EDISON MUNTHE

author

Related Articles