Kota Penyangga Diharapkan Jadi Solusi Kemacetan Ibu Kota

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Assistan Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus secara simbolis memberikan plakat kepada Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo dan Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna di Marketing Lounge Podomoro Golf View. (Dok. RadarOnline.id/EM)

RadarOnline, JAKARTA – Kemacetan masih menjadi topik yang menarik untuk perbincangkan. Mencari solusi adalah langkah yang tepat agar masyarakat bisa menikmati sarana transportasi yang tepat waktu, murah, dan nyaman.

Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota menjelaskan bahwa isu yang berkembang saat ini yang mengatakan kerugian akibat kemacetan sebesar 5T sampai 100 T mungkin akumulatif karena apa yang terjadi di Jakarta sebetulnya kita sudah tahu. Tahun 2018 resmi dikatakan sekarang ini kota megapolitan terbesar itu Tokyo. Dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta. Kedua Jakarta itu atau Jabodetabek dia menjadi megapolitan nomor dua terbesar di dunia. Penduduk kita hampir 30 juta.

Menurut penelitian Euromonitor International, jumlah populasi Jabodetabek akan mencapai 35,6 juta orang pada 2030. Ini berarti sepuluh tahun kedepan Jabodetabek akan menjadi kota Megapolitan menggeser Tokyo yang saat ini berpenduduk 35,3 juta. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di ibu kota. Sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang layak.

Yang berbeda antara Jabodetabek dan Tokyo menurut Yayat Supriyatna yakni kalau Tokyo itu semua sistem jaringan pelayanan disemua wilayah sudah terlayani oleh kereta api.

Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 menyebutkan 28 juta penduduk Jabodetabek berumur 5 tahun ke atas, 13 persen merupakan penduduk komuter. Persentase tertinggi di Kota Depok (20 persen), Kota Bekasi (20 persen), dan Kota Tangerang Selatan (18 persen) persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang (6 persen). Untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat (15 persen).

“Pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat,” kata Yayat Supriyatna dalam gelar wicara “Peran Kota Penyangga Dalam Mengatasi Kemacetan Ibukota” di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Kamis (14/3).

Merujuk data Bank Dunia, biaya transportasi maksimum adalah 10 % dari pendapatan per bulan. “Sementara di Jabodetabek, masyarakat menengah ke bawah rata-rata menghabiskan 43 persen. Bandingkan dengan Cina hanya 7 %, Singapur 3 % dari pendapatan per bulan,” kata dia. Karena itu, tak heran jika transportasi menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada tahun 2015 mencapai 47,5 juta orang per hari. Jumlah itu terdiri dari pergerakan dalam kota sebesar 23,42 juta, komuter 4,06 juta dan pergerakan lainnya yang melintasi Jabodetabek sebesar 20,02 juta orang per hari.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, penanganan transportasi Jabodetabek dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ),” kata Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo.

Sebagai implementasi, Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.

Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. Hal tersebut untuk mengurangi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi, yang menyebabkan kemacetan.

“Indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60 persen dari total pergerakan orang,” imbuhnya.

“Yang menjadi indikator lainnya adalah waktu perjalanan asal tujuan maksimal 1,5 jam pada masa puncak, kecepatan rata 30 kpj pada masa puncak, cakupan pelayanan angkutan umum 80 persen dari panjang jalan di perkotaan. Juga menyediakan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, setiap daerah punya feeder yang terintegrasi, serta fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antarmoda 500 meter,” kata Heru Wisnu Wibowo.

“Karena itu, kota-kota penyangga dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodir pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat dapat diminimalisir dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing kota penyangga,” kata Heru Wisnu.

Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus menjelaskan, pengembangan kota baru Podomoro Golf View merupakan salah satu cara pihaknya dalam mendukung pemerintah mengatasi kemacetan. Di kawasan hunian terpadu yang dibangun terdapat stasiun LRT, park and ride serta feeder untuk kendaraan umum.

“Dengan fasilitas yang ada, baik penghuni maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Kita juga berupaya dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV, mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisir perjalanan ke luar kawasan. Kawasan PGV diperkirakan akan dihuni sekitar 60 ribu jiwa.

EDISON MUNTHE

Share.

About Author

Comments are closed.