Dikawal TP4D, Proyek Sudis Kehutanan Jakbar Rp 1,6 Miliar Dibayar 5 Persen

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Kegiatan penataan taman Delima IV dan penataan taman Blok 13 RT 10/16 Kalideres di Suku Dinas (Sudis) Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat  senilai Rp 1,6 miliyar pada tahun anggaran 2018 tidak selesai dikerjakan oleh kontraktor pelaksana.

Karena tidak selesai, proyek yang dikerjakan kontraktor pelaksana, PT Yones Satya Wacana (PT. YSW) berdasarkan Nomor Kontrak : 33751/-1.795.222 dengan harga kontrak sebesar Rp 1.166.553.851 itu, saat ini kondisinya mangkrak.

Kegiatan (proyek) yang diawasi konsultan pengawas, PT Karya Sukses Berdikari (PT. KSB) ini dimulai pada tanggal 18 Oktober sampai 16 Desember 2018.

Namun sangat disayangkan, meskipun kegiatan telah diawasi oleh konsultan pengawas yang didanai dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan juga dikawal oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, proyek tersebut di lapangan hasilnya mangkrak alias tidak dapat diselesaikan kontraktor pelaksana sesuai kontrak yang ditetapkan.

Pengamatan di lokasi, tampak taman belum tertata rapi dan pekerjaan pemagaran taman hanya terlihat tiang-tiang pagar tertancap di atas pondasi sekeliling taman.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Edy Subhan membenarkan bahwa kegiatan tersebut dikawal oleh Tim TP4D Kejari Jakarta Barat, “Benar itu kegiatan kita (TP4D) kawal pelaksanaannya,” ujar Edy Subhan yang juga Ketua TP4D Kejari Jakbar, di ruang konsultasi kantor Kejari Jakarta Barat, Rabu (13/3).

Edy memaparkan, dalam pengawalan yang dilakukannya terhadap kegiatan tersebut, kontraktor pelaksana proyek PT. YSW mendapat 3 (tiga) kali perigatan karena dinilai tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kurva ‘S’ (jadwal kontrak). “Sebelum diputus kontrak ada surat peringatan (SP) I, II dan III pemutusan kontrak dari pengguna anggaran,” paparnya.

Edy mengatakan, faktor yang mempengaruhi mangkraknya (tidak selesainya) proyek bukan akibat lemahnya pengawasan dan pengawalan yang dilakukan pihak konsultan pengawas dan TP4D Kejari Jakarta Barat. “Namun akibat kontraktor pelaksana tidak sanggup karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan,” ujar Edy.

Kontraktor pelaksana, PT. YSW tidak memiliki modal yang cukup sangat beralasan dimana pihak kontraktor pelaksana proyek tidak mau melanjutkan penyelesaian pekerjaan, meskipun ada pemberian kesempatan waktu maksimal 50 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Kontraktor pelaksana menyatakan tidak sanggup dan memang dalam analisa dan penilaian PPK, kontraktor pelaksana tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan, meskipun diberikan kesempatan waktu maksimal 50 hari kalender,” kata Edy.

Dalam pengawalan TP4D, Edy mengatakan progres kegiatan hingga batas akhir kontrak, kontraktor pelaksana hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sekitar 23 persen dan hanya 5 persen yang  dibayarkan, “Pembayaran 5 persen itu dilakukan untuk pekerjaan yang sudah selesai dan dapat berfungsi,” kata Edy didampingi salah satu stafnya.

Dikenakan Sanksi Blacklist

Akibat kontraktor pelaksana proyek, PT. YSW tidak sanggup melaksanakan kontrak dan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak (kurva ‘S’) lanjut Edy, maka PT. YSW dikenakan sanksi blacklist (masuk daftar hitam), “PT. YSW telah dikenakan sanksi blacklist oleh Pengguna Anggaran dan jaminan pelaksanaannya ditahan oleh pengguna anggaran,” kata Edy.

Pencantuman sanksi blacklist (daftar hitam) terhadap PT. Yones Satiya Wacana (PT. YSW) itu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Suku Dinas (Sudis) Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat No : 1098 Tahun  2019 dan Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 Pasal 3 huruf (g), “Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa”.

Sanksi blacklist terhadap PT. YSW ini pun sudah ditayangkan di laman website resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) pada tanggal 6 Februari 2019 dan masa berlaku sanksi 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2020.

MARKUS

Share.

About Author

Comments are closed.