Polri Berhasil Tangkap 4 Tersangka Kasus Fintech Ilegal

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Divhumas Polri yang diwakilkan AKBP Alfian mendampingi Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Kepala Fintech Office Bank Indonesia, Kasubdit II Dittipidsiber, Dirjen Aplikasi Telematika Kementrian Komunikasi dan Informatika, KPPA dan Komnas Perempuan melaksanakan Konferensi Pers terkait pengungkapan Kasus Fintech Ilegal, Selasa (8/1) di Gedung Bareskrim Polri.

AKBP Alfian mengatakan, Aplikasi dari PT Vloan memiliki nama lain supercash, Rupiah Cash, super dana, Pinjaman Plus, Super dompet dan super pinjaman.

“Adapun motifasi dari para tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut, agar para nasabah merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan,  baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para tersangka, dengan harapan dari tindakan yang mereka lakukan para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman,” ucap AKBP Alfian.

Menurut perwakilan dari Satgas Waspada OJK bahwa hendaknya sebelum melakukan pinjaman agar melakukan pengecekan apakan Fintech terdaftar atau tidak.

Menurut KPPA dan Komnas Perempuan menyatakan bahwa perempuan harus melek teknologi dan harus lebih bijaksana apabila melakukan pinjaman berbasis teknologi.

OJK sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri dengan adanya pengungkapan kasus fintech ilegal. Ada 88 fintech yang terdaftar memiliki izin resmi di OJK dan telah diawasi oleh OJK.

Kepala Fintech Office BI akan melakukan edukasi dan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak menerima bujuk rayu pada fintech-fintech ilegal.

Pada prinsipnya di Indonesia tetap bekerja sama dan mendukung penuh dalam penyelesaian kasus tersebut.

Ada 4 orang tersangka yang berhasil ditangkap dan dipersangkakan : Pasal 40, 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3), Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 KUHP  dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

YENNI

Share.

About Author

Comments are closed.