Jaksa Agung Diminta Tindak Kajati Diduga Mengatur Tuntutan 3 Bulan Advokat Ashari

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, JAKARTA – Jaksa Agung RI HM Prasetyo, SH, MH diminta segera menindak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat (Jabar), Aspidum, Kasi Oharda, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung, Kasi Pidum Kejari Bandung dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Aspidum DKI Jakarta yang dilaporkan ke Jaksa Agung RI, atas dugaan intervensi perkara No.445/Pid.B/2018/PN.BDG, yang telah menjatuhkan tututan 3 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Advokat Muhammad Ashari bin M. Aseli, SH, karena telah terbukti bersalah melanggar Pasal 372 KUHP, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, pada Selasa, 16 Oktober 2018.

JPU Murniati SH dari Kejaksaan Negeri Bandung dalam surat tuntutannya menyatakan terdakwa Advokat Muhammad Ashari bin M. Aseli, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama (Primer) menggelapkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 a.n Haryanto yang dikuasakan kepadanya untuk mengambil SHM tersebut, maka terdakwa pantas dijatuhkan hukuman 3 bulan pidana penjara dipotong selama dalam tahanan.

Perlu diketahui bahwa terdakwa statusnya adalah tahanan kota, setelah sebelumnya sempat ditahan selama 7 hari di Polda Jabar. Tetapi setelah dilimpahkan ke Kejati Jabar tahan Rutannya dialihkan menjadi tahanan kota.

JPU dalam surat tuntutannya menyebutkan hal-hal yang memberatkan; selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijtuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian, terdakwa tidak ada etikat baik untuk minta maaf kepada korban.

Terdakwa tidak ada etikat baik untuk minta maaf kepada korban, padahal terdakwa sudah berbuat salah. Terdakwa selaku profesi advokat, JPU seharusnya menyadari bahwa pelanggaran terhadap profesi menjadi hal yang mebertakan.

Seharusnya JPU menambahkan hal-hal yang meberatkan yakni; bahwa terdakwa melakukan aksi 372 itu sebagai advokat disaat terdakwa diberi kuasa tanggal 8 Desember 2012 untuk mengambil SHM No,12 a.n Haryanto di Polda Jabar. Dan biaya jasa advokat untuk mengambil SHM itu dari Polda Jabar telah dibayar Rp.25. juta oleh saksi korban (Irwan Koesnaedy).

Namun walaupun Sertifikat sudah ditangan tedakwa, dia tidak mau memberikan SHM itu kepada Irwan Koesnaedy dengan bermacam alasan. Bahkan korban telah dikuras (diperas) habis lebih kurang Rp.850 juta dengan dengan berbagai alasan. Pada saat itu korban selalu mematuhi dan menuruti permintaan terdakwa advokat Ashari.

Namun setelah hartanya terkuras habis , barulah korban menyadari bahwa dirinya telah terhipnotis, ditipu habis terdakwa Advokat Ashari.

Usaha korban bangkrut karena kekurangan modal. Karena disaat terdakwa minta uang kepada korban selalu dipenuhi, meskipun uang itu pinjam dari sana-sini. Akhirnya kehidupan Irwan Koesnaedy dan keluarganya saat ini cukup memrihatinkan. Sebenarnya Korban dengan terdakwa bertetangga di Pasar Gembrong, Galur, Jakarta Pusat.

Irwan Koesnaedy yang sudah lansia itu mencurigai ada sesuatu sehingga terdakwa Advokat M. Ashari bisa tahanan kota dan dituntut 3 bulan. Ternyata, menurutnya bahwa terdakwa M. Ashari adalah keponakan dari Aspidum DKI Jakarta (dulu Kajari Bandung).

Tututtan 3 bulan pidana penjara sudah melenceng dari Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Pedoman Tuntutan Pidana Tindak Pidana Umum, yang mana Tuntutan Pidana Pasal 372 Pidana Penjara paling lama 4 tahun dan Paling rendah 6 bulan.

Pidana penjara 6 bulan ini adalah kategori V, dimana hasil yang terungkap dipersidangan tidak ada hal-hal yang memberatkan. Sementara perbuatan terdakwa Mohammad Ashari ini lebih dominan pada hal-hal yang meberatkan dari pada hal-hal yang meringankan. Dimana terdakwa tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit, profesi advokat .

Selain itu, terdakwa Ashari dua kali mengajukan Praperadilan ke pengadilan atas penetapannya sebagai tersangkadi kepolisian.

THOMSON

Share.

Comments are closed.