Kajati DKI Diminta Perintahkan Kajari Agar Tetapkan KPA dan Handytech Jadi Tersangka Dikorupsi BMKG

RadarOnline.id, JAKARTA – Ada “jebakan Batman” yang dilakuka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengalihan pengadaan Alat Sistim Moniroting Precusor Gempabumi (SMPG) di Kantor Pusat Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kemayoran, Jakarta Pusat dari PT. MPU ke CV. Handytech II. Sehingga terjadi korupsi dalam pelaksanaannya, sebab KPA dengan CV. Handytech II, adalah Ayah (Kandung) dan Anak (kandung), sehingga setelah ditetapkan pemenang lelang terjadi perubahan harga dari kesepakatan Rp.2 miliar menjadi Rp.2,4 miliar. Oleh karena peningkatan harga itu, PT. MPU mengatakan ketidak mampuannta untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang itu, sehingga terjadilah pengalihan/subkontrak dari PT. MPU ke CV. Handytech II, dengan perjanjian diatas materai.

Oleh karena itu, Kuasa Hukum tedakwa Erikson Haloho (PT. MPU), Ombun Suryono Sidauruk dan Yohanes Silalahi, SH (Mantan Kajati) meminta Kajati DKI Jakarta Tony T. Spontana, SH agar memerintahkan Kajari Jakarta Pusat Kustadi, SH menetapkan KPA pengadaan Alat SMPG (Dr. Masturyono dan Prof. Dr. Edvin Aldrin) Direktur Utama Cv. Handytech II, Nur Azizah Putri Utami (anak dari Dr. Masturyono), karena ketiga orang tersebutlah yang menjadi pengambil keputusan dalam korupsi pengadaan tersebut. Hal itu diungkapkan kepada Radaronline.id setelah mendengarkan pendapat ahli dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum dipersidangan.

JPU Oman SH dan Aryani SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menghadirkan Ahli dari Kantor BPK Andi Rahmad Sufendi S.Sos untuk dimintai pendapatnya dalam menghitung kerugian keuangan korupsi pengadaan alat Sistim Monitoring Precursor Gempabumi di Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG) BMKG Tahun Anggaran 2014, yang berlokasi di Stasiun Pondoh dan Stasiun Piyungan Jogyakarta dan atas nama terdakwa Wahyu Widiyato (PPK) dan Erikson Haloho (PT. MPU), di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Kakarta Pusat, Jl. Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/07).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Made SH MH, Ahli Andi Rahmat Sufendi yang sudah mengantongi Sertifikat auditor sejak 2006 itu mengatakan bahwa di CV. Handytech II lah aliran dana korupsi terbesar Rp.2,038 miliar dari nilai kontrak Rp. 3,5 miliar itu.

Mendengar keterangan ahli itu, Kuasa Hukum terdakwa Erikson, Ombun Sidauruk, SH meyambar pernyataan ahli itu dan mengajukan pertanyaan: “Ahli, jika aliran dana terbesar ada pada CV. Handytech II, apakah CV. Handytech II mungkin mempertanggungjawabkannya? Atau, apakah BPK dapat merekomendasikan agar Dirut CV. Handytech II dijadikan tersangka? Dan atau siapa-siapa saja yang layak bertanggungjawab secara materil maupun secara hukum?” ucap Ombun minta pendapat ahli.

Menjawab pertanyaan Ombun Sidauruk itu, ahli menjelaskan dengan menggunakan layar presentasi. “Kami dari tim auditor investigasi telah membuat kontruksi siapa saja yang bertanggungjawab dalam pengadaan alat tersebut; mulai dari KPA turun ke PPK, Turun ke Panitia Pengadaan, Panitia penerima barang, perusahaan penyedia barang dan jasa. Karena dari hasil temuan audit investigasi yang kami lakukan, ada indikasi perbuatan melanggar hukum mulai dari perencanaan, pembauatan HPS, serta penawaran yang dilakukan penyedia barang dan jasa dengan satu file, kemudian dalam RABnya, spesifikasi barang sudah mengarah kepada satu merek,” tutur ahli Andi Rahmat.

Ombun Sidauruk kembali mempertegas pertanyaannya kepada ahli. Ombun sepertimya belum mendapatkan jawaban yang tegas dari ahli terkait siapa saja yang kemungkinan dapat dijerat. Sebab, saat ini baru dua terdakwa yang sudah dimajukan kepersidangan, yakni Wahyu dan Erikson, sementara yang lain belum ada peningkatan statusnya dari saksi menjadi tersangka oleh penyidik Pidsus, Kejari Jakarta Pusat.

Memang, jika dikaji dari kacamata hukum, proses perkara ini menjadi pertanyaan besar? Ada apa?

“Saudara ahli, siapakah yang paling bertanggungjawab dalam korupsi ini; apakah yang menerima uang yang paling banyak? Atau dapatkah juga dimintai pertanggungjawabkan atas kinerjanya walupun dia menerima uang paling kecil ?” tanya Ombun, yang dijawab: “Semua harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Bisa saja dalam hal ini tidak kelihatan menerima uang tetapi jika dalam tugasnya dia yang bertanggungjawab, itu harus dipertanggungjawabkan,” tegas ahli.

Ombun belum puas! “Ahli, lalu mengapa baru yang dua orang ini saja yang bertanggungjawba? Mengapa yang lain tidak?” tanya Ombun menuntaskan rasa penasarannya, yang dijawab: “Kita sudah memberikan petuntujuk 18 orang yang harus bertanggungjawab. Tetapi yang menentukan kan adalah penyidik?” jawab sang ahli.

“Kalau ada 18 orang, bolehkah saudara ahli menyebutkan didepan persidangan ini?” ucap Ombunlagi berharap ahli menyebutkan nama-nama calon tersangka itu disebutkan dipersidangan. Rupanya permintaan Ombun itu juga di-inginkan majelis hakim. Kemudian Hakim meminta ahli membacakan dipersidangan. “Ahli, silahkan disebutkan nama 18 orang itu dipersidangan ini supaya taransparan. Public juga boleh tahu hasil audit itu,” ucap Ketua Majelis Hakim Made SH.

Sesuai dengan Kepres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/pemerintah yang bertanggungjawab dalam kasus korupsi BMKG TA 2014 itu adalah; KPA (Masturyono dan Advin Aldrian), PPK (Wahyu Widiyanto), Dirut CV. Handytech II, (Nur Azizah Utami Putri), Komisaris CV. Handytech II (Mukhlis Mirwan, dan M. Iqbal), Dirut PT. MPU (Erikson Haloho). Kepala BMKG Jogyakarta (Bambang Suryo Santoso), Panitia Lelang anggota panitia penerima banga (Angga Setia Prayaga, Dradjat Ngandmato, Eko Heryanto, Fachrizal, Isnu Murti, Rini Agustianingsih, Sri Noviata, Sutarto, Subarjo, Welly Fitria, dan Yuaning Fajariana), kata ahli menjelaskan.

“Bukan kami yang malakukan penetapan. Kami hanya menunjukkan, ini, ini dan itu. Itu saja Yang berwenang menentuka siapa yang akan dijadikan tersangka adalah kewenangan penyidik,” ungkap Andi Rahmat.

THOMSON