Rolas Sitinjak : Hormati Putusan MK, Tetapi Negara Harus Hadir Disetiap Aspek Kehidupan Masyarakat

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak SH MH.

RadarOnline.id, JAKARTA – Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, terkait hal tersebut pemohon mengatakan sangat kecewa.

Adapun permohonan pengujian UU No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dilakukan oleh 54 Pemohon. Mereka terdiri dari 17 pengemudi ojek online dari wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), 2 pengemudi ojek online dari Banyumas (Purwokerto), 2 pengemudi ojek online dari Cirebon dan 33 dari pengurus organisasi serikat pekerja /serikat buruh, karyawan swasta, wiraswasta, wartawan, pelajar-mahasiswa dan ibu rumah tangga yang merupakan pengguna jasa ojek online (konsumen).

Sebelumnya, permohonan pemohon adalah agar MK membatalkan pasal 47 ayat 3 dalam undang-undang tersebut, karena pemohon menganggap bertentangan dengan UUD 1945.

Namun apa daya, MK menolak permohonan pemohon. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” demikian isi putusan tersebut.

Sekedar informasi bahwa Undang-undang No.22 Tahun 2008 Pasal 47, isinya adalah “Menerangkan tentang Jenis dan Fungsi Kendaraan” yakni dalam pasal 47 (1) Kendaraan terdiri atas : a. Kendaraan Bermotor; dan b. Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis : a. sepeda motor; b. mobil penumpang; c. mobil bus; d. mobil barang; dan e. kendaraan khusus.

Angka (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi: a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b. Kendaraan Bermotor Umum.

Angka (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam : a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Menanggapi isi putusan MK tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia melalui Wakil Ketua Rolas Sitinjak, SH., MH mengatakan apapun putusannya BPKN tetap menghormatinya.

“Kita tetap menghormati putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018. Meskipun saya menilai bahwa banyak konsumen kecewa dalam hal ini,” demikian kata Rolas Sitinjak kepada Radaronline di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Hal itu dikarenakan mengingat kebutuhan konsumen atas kendaraan ojek sangat tinggi, terutama di wilayah perkotaan.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah agar memberikan solusi untuk keamanan dan keselamatan transportasi sepeda motor roda dua melalui pengaturan dan pengawasan, mengingat hal itu merupakan kebutuhan nyata di masyarakat pada saat ini.

“Fakta fakta dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah di masyarakat perkotaan khususnya kota besar yang sangat macet, sehingga dibutuhkan kendaraan yang praktis untuk mencapai tujuan. Terutama di kota Jakarta dimana adanya perluasan ganjil genap serta banyaknya perubahan lalu lintas, sehingga mengakibatkan kendaraan roda dua (Ojek) sangat diperlukan,” tambah Rolas Sitinjak.

Rolas Sitinjak yang sebelum menjabat Wakil Ketua BPKN adalah berprofesi Advokat/Pengacara ini menambahkan, sesuai dengan prinsip bernegara bahwa negara harus hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. “Maka, sampai dengan dikeluarkan peraturan mengenai Ojek, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap seluruh konsumen pengguna jasa ojek,” jelasnya.

Ia juga meminta, bila memang diperlukan, pemerintah agar mengamandemen UU lalu lintas angkutan Jalan, dan memperhatikan kebutuhan serta keselamatan konsumen. “Pemerintah wajib memperluas jaringan transportasi umum,” tutup Rolas.

RBP/YENNI

Baca juga :

Rolas Sitinjak Minta Kementerian Perhubungan Moratorium Ijin Angkutan Laut di Danau Toba
Rolas Sitinjak Ingatkan Sentul City Menghormati Hak Asasi Manusia

Share.

Comments are closed.