Daming Sanusi: Pengadilan Harus Bebas Korupsi

0
10

RadarOnline.id, JAKARTA – Ketua Pengadilan Tinggi PT. DKI Jakarta Daming Sanusi mengatakan pengadilan harus bebas Korupsi. Hal itu dikatakannya saat Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta tandatangani fakta integritas: “Siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).

Hadir menyaksikan penandatanganan fakta integritas itu antara lain, perwakilan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta-Muhim SH, perwakilan Ombudsman RI (ORI), Polda Metro Jaya diwakili Kombes Pol. Viktor Sihombing dan dari perwakilan Pemda DKI Jakarta.

Ketua PT DKI Jakarta-Dr. H. Muh Daming Sunusi SH M.Hum didampingi Wakil Ketua PT. DKI Jakarta-H. Chaidir SH MH, Panitera Dr H. Teuku Ilzanor SH MHum dan Sekretaris Drs. Nasrullah, SH saat pembukaan mengatakan, Birokrasi yang cepat dan tepat serta anti korupsi adalah keinginan masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkannya PT DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antara lain dengan pemangkasan standard Operating procedure (SOP) dalam mempersingkat jalur pelayanan dan mempermudah masyarakat mendapat informasi perkara, melalui Sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SPTSP).

“SPTSP ini salah satu solusi l menjauhkan kontak person dalam rangka menghindari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya penandatanganan Pakta integritas ini, kita telah diingatkan dan menjadi komitmen bersama untuk menegakkan keadilan yang berkeadilan. Karena dengan adanya komitmen dan kemauan yang kuat, maka pelayanan kepada masyarakat dapat semakin diperbaiki,” ucap Ketua.

Menurut Daming Sanusi, masih banyak hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pengadilan. Adanya tindakan-tindakan yang tidak terpuji dari internal itu sendiri.

“Mohon dukungan doa dari saudara sekalian agar pengadilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini mampu meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum yang terbebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme,” himbaunya.

Dia bertekad memperbaiki pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi diberbagai bidang, maupun pelayanan hukum, guna transparansi serta meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), katanya. Pun demikian terangnya, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan.

Namun demikian, Daming Sanusi optimis dengan penandatanganan Pakta integritas, seluruh jajaran PT DKI Jakarta akan terus memantapkan pelayanan agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap penegakan hukum di pengadilan.

“Hari ini kita mendeklarasikan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pembangunan Zona Integritas ini bukanlah hal yang baru di jajaran Pengadilan Tinggi, namun ini menjadi perlu untuk terus menerus disegarkan, di-ingatkan serta diperbaiki kualitasnya. Ditengah tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik yang semakin tinggi. Melalui pembangunan Zona Integiritas ini diharapkan nantinya semua Unit Kerja di lingkungan PT DKI Jakarta dapat menjadi Unit Kerja yang bebas korupsi,” harap Ketua.

“Mari kita sukseskan pencanangan penandatangan pantai integritas ini”, ucapnya lagi.

Menurut Humas PT DKI Jakarta Yohanes Suhadi, pencanangan kali ini sengaja dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak, khususnya masyarakat dapat memantau, mengawal dan mengawasi serta berperan aktif dalam mewujudkan program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, khususnya dalam pelayanan publik di lingkungan PT DKI Jakarta.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan wujud komitmen nyata Ketua PT DKI Jakarta untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi, Bersih dan Melayani,” pungkasnya.

THOMSON