Rolas Sitinjak Minta Kementerian Perhubungan Moratorium Ijin Angkutan Laut di Danau Toba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wakil Ketua BPKN, Rolas Budiman Sitinjakk, SH., MH.

RadarOnline.id, JAKARTA – Tiga hari sudah tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, namun sampai saat ini seluruh korban belum bisa ditemukan. Bahkan jumlah pasti berapa sebenarnya yang diangkut kapal kayu itu belum diketahui, namun diperkirakan sedikitnya ada 180 orang berada di dalam kapal sesuai dengan laporan keluarga yang merasa kehilangan dalam kejadian itu.

Seperti diketahui, Kapal Kayu KM Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba antara Perairan Simanindo menuju Pelabuhan Tigaras pada 18 Juni 2018 pada pukul 17.30 WIB. Kapal ini berangkat dari pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir menuju Tigaras Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Dari informasi yang di dapat, sejauh ini baru 21 korban tenggelam KM Sinar Bangun yang berhasil dievakuasi. 18 orang dalam kondisi selamat.

Terkait kejadian ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyampaikan turut berdukacita kepada keluarga korban.

Namun meski proses pencarian korban saat ini masih berlangsung, BPKN sendiri mengapresiasi tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan. Artinya, negara hadir dalam kejadian tersebut.

Rolas Budiman Sitinjak selaku tokoh pemerhati Perlindungan Konsumen yang juga sebagai Wakil Ketua (BPKN) menyatakan semua tindakan harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam kasus ini.

Rolas Sitinjak menyatakan bahwa KM Sinar bangun ditenggarai tidak mempunyai manifest, KM Sinar Bangun adalah kapal wisata, KM Sinar Bangun mengangkut penumpang over kapasitas dan juga mengangkut puluhan sepeda motor.

Seperti diketahui secara umum Manifes adalah dokumen yang berisi daftar muatan yang diangkut menggunakan pesawat terbang atau kapal laut.

“Manifes memuat data penumpang, awak pesawat atau kapal berikut dengan berbagai barang yang diangkut oleh moda transportasi tersebut. Informasi ini dikumpulkan sebelum keberangkatan pesawat atau kapal laut berdasarkan dafar penumpang yang daftar masuk atau check in, hal inilah yang tidak dipatuhi KM Sinar Bangun,” demikian kata Rolas Sitinjak kepada RadarOnline di Jakarta, Kamis (21/6).

Lebih lanjut Rolas menjelaskan bahwa pada prakteknya angkutan laut/air disekitar perairan Danau Toba tidak mempunyai manifest. “Persis seperti angkutan kota. Ketika terjadi musibah, tidak ada data yang pasti mengenai data muatan mobil atau kapal,” jelas Rolas.

Bukan hanya itu, faktanya rata-rata dalam kapal angkutan laut diperaitan Danau Toba tidak menyediakan pelampung yang sesuai dengan kapasitas penumpang. Sehingga hak dari konsumen sangatlah tidak diperhatikan sama sekali.

Berkaca dalam tragedi ini, Rolas yang berlatar belakang hukum ini meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk meninjau kembali terkait ijin-ijin transportasi air di Danau Toba.

“BPKN menghimbau Kementerian Perhubungan agar melakukan MORATORIUM ijin angkutan perairan/laut di Danau Toba sampai dengan fakror safty terjamin serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh angkutan laut, khususnya di Danau Toba.

RBP/YENNI

Share.

Comments are closed.