Hotman Simbolon: Pengadaan Buku Adugoraha Harus Dihentikan

0
35

RadarOnline.id, PANEITONGAH – Kabupaten Simalungun hingga saat ini ternyata masih membutuhkan penambahan 3.000 guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru honorer. Hal tersebut pernah diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun,Resman Saragih, Rabu (21/3) lalu. Dikatakan, kurangnya tenaga guru SDN tersebut, terutama di daerah-daerah atau pedesaan terpencil seperti di kecamatan Haranggaol, Girsang Sipanganbolon, Dolok Silou, Raya Kahean dan Dolok Pardamean.

Namun persoalan di lapangan ternyata bukan hanya kurangnya tenaga guru, ada persoalan lain yang memperkeruh dunia pendidikan di Simalungun yang terungkap dari hasil pantauan RadarOnline.id di beberapa sekolah dasar di wilayah Kecamatan Tanahjawa dan sekitarnya. Rupanya selama ini hampir semua sekolah dasar di daerah ini melakukan manipulasi nilai rapor secara sengaja, dimana pada kolom mata pelajaran Bahasa Daerah dan Budaya Simalungun yang notabene tak pernah terselenggara akibat ketiadaan tenaga guru bahasa daerah simalungun, namun semua murid mendapatkan nilai atas mata pelajaran yang tak pernah didapatnya ini. Bukti tersebut terlontar dari pengakuan salah seorang guru yang minta tidak disebutkan identitas dan nama sekolah tempat dia mengajar.

“Bagaimana mungkin saya mengajar bahasa daerah simalungun, sementara saya juga bukan orang simalungun dan latar belakang pendidikan keguruanku pun bukan untuk mata pelajaran bahasa apalagi bahasa daerah simalungun. Saya sendiri kan guru untuk mata pelajaran lain. Rekan guru yang lain juga sama seperti saya. Tapi agar tidak kosong, sebagai guru kelas kami terpaksa mengisinya (rapor), soalnya dintruksikan demikian sebagai memenuhi persyaratan” ungkapnya, Kamis (24/5) sambil minta agar identitas dan sekolah tempat dia mengajar jangan disebutkan.

Fakta mengejutkan tersebut dibenarkan oleh beberapa guru lainnya yang kebetulan sedang melaksanakan ibadah puasa dan tak ingin batal puasa bila berbohong. Mereka mengakui kalau nilai mata pelajaran bahasa daerah selalu diisi di rapor walau mata pelajaran tersebut tak pernah dilakukan.

Tak berhenti sampai disitu, kejanggalan lain juga terlihat jelas. Saat kru media ini mencoba menghitung jumlah dari buku mata pelajaran bahasa daerah dan budaya simalungun bertitel ADUGORAHA hasil tulisan Wilson Sinaga dan diterbitkan oleh CV. Mitra Medan, yang disebut selalu di drop dua kali setahun di awal smester, meski semua sudah tau kalau buku tersebut tak pernah benar-benar diperlukan. Sebelumnya mata pelajaran Bahasa daerah dan Budaya Simalungun diwajibkan kepada murid yang duduk di kelas tiga sampai kelas enam, bila masing-masing kelas berjumlah rata-rata dua puluh siswa, seharusnya buku-buku yang diterima lalu disimpan, jumlahnya sudah ribuan buku. Tapi faktanya hanya tinggal kurang dari tujuh puluh buku. Apa sebenarnya yang terjadi, dijualkah buku milik negara itu, atau hanya pesanan fiktif belaka.

Menanggapi kejanggalan ini, Bupati LSM LIRA Simalungun, Hotman Petrus Simbolon mengecam dan menyebut kalau persoalan mata pelajaran tak diselenggarakan namun ada nilai di rapor jelas pencorengan wajah pendidikan dan budaya di simalungun. Perbuatan tersebut diduga adalah kesengajaan untuk mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara. Pengadaan buku mata pelajaran yang ternyata tak terselenggara harus dihentikan.

“Kalau saya melihatnya sebagai pemborosan uang negara. Kalau ternyata tidak ada guru pengajar, harusnya nilai mata pelajaran bahasa daerah di rapor dikosongkan saja, jangan dimanipulasi seolah-olah benar-benar berlangsung. Kita semua tau, untuk menyelenggarakan satu mata pelajaran itu, negara harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, mari kita hitung bersama, satu buku itu nilainya berapa, lalu dikali berapa buku sesuai jumlah murid, selanjutnya dikali berapa tahun. Faktanya?, gurunya tidak ada dan bukunya juga tak ada, padahal dalam APBD yang kami periksa selalu muncul biaya pembelian buku mata pelajaran bahasa daerah untuk memenuhi kebutuhan buku dengan jumlah merata di semua sekolah dasar di wilayah kabupaten Simalungun ini, ini harus dihentikan dan diusut oleh pihak berwenang terkait pelanggaran hukumnya,” tandas Hotman, Jumat (25/5) di kantornya di Jalan Raya Siantar-Saribudolok Km 9 Desa Janggirleto kecamatan Paneitongah Kabupaten Simalungun.

JR SIMANJUNTAK