Anggaran APBN 2017 di Wilayah Bangun Purba Diduga Fiktip

0
48

Nilai Pagu Gapura Rp 27.813.000. (Dok. RadarOnline.id)

RadarOnline.id, DELISERDANG – Tahun 2018 anggaran dana desa diperkirakan mencapai Rp 120 triliun, alokasi dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada empat program yang diprioritaskan Kementerian Desa dan PDTT dengan naiknya anggaran Desa 2018. Adapun program tersebut yakni program produk unggulan desa, dan kawasan perdesaan, pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes), program peningkatan kapasitas pertanian melalui pembangunan sarana air dan pembangunan sarana olahraga desa.

Namun demikian, saat RadarOnline.id melakukan kroscek kelapangan dibeberapa titik wilayah Sumatera Utara. Keempat program tersebut tidak berjalan sesuai harapan program Kementerian Desa, sehingga dana yang disalurkan tidak tepat sasaran.

Salah satunya wilayah Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang. Disinyalir salah satu Desa yang diduga melakukan penyelewengan anggaran APBN 2017 kisaran Rp 500 juta, bahwa beberapa item jenis kegiatan diduga keras tidak dilaksanakan alis fiktif dan mark’up anggaran.

Saat dikonfirmasi, Kapala Desa berinisial “S” tersebut mengatakan bahwa kegiatan tahun 2017 Silpa dan dilaksanakan tepat sasaran dan pencairan dananya tahap I 40 % dan tahap ke II 60 %,¬†katanya kepada Radaronline.id, Selasa (15/5).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris II LSM P2KN Sumut Noverson Sinaga mengatakan, jika kegiatan tersebut dijadikan silpa. “Seharusnya tidak ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang diduga fiktip,” ucapnya kepada RadarOnline.id diruang kerjanya, Kamis (17/5).

Noverson Sinaga sudah menyampaikan permasalahan tersebut melalui selulernya, Kamis (17/5) kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deliserdang, Effendi Capah agar ditindaklanjuti dugaan penyelewengan yang dilakukan Kades, jelasnya.

Tempat terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Muklis mengatakan bahwa pemerintah sedang membahas bentuk sanksi bagi pemerintah desa yang terbukti menyelewengkan dana desa, katanya saat dihubungi lewat selulernya.

“Kami juga meminta dukungan pengawasan masyarakat, LSM dan wartawan agar turut serta memantau kinerja Kades. Sehingga anggaran tersebut tepat sasaran,” pinta Muklis.¬†

RANTO MANULLANG