Baru 2 Kabupaten di Sumut Terapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RadarOnline.id, MEDAN – Lahan pertanian khususnya untuk lahan sawah setiap tahun mengalami penyusutan akibat terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non sawah sekitar 1,25 % per tahun sehingga dapat mengganggu swasembada pangan di daerah ini.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut melalui Kasi Pembiayaan dan Investasi Ir Lusiantini MM kepada SIB mengatakan, Senin (23/4) sebenarnya sudah ada Perda nomor 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Disebutnya, penerbitan Perda tersebut guna mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Perda nomor 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian belum ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota. Baru Kabupaten Langkat dan Serdang Bedagei yang sudah menindaklanjuti.

Ketika ditanya apa alasan kabupaten/kota belum menindaklanjuti Perda tersebut, Lusi tidak bersedia mengungkapkan.

Lusiantini sebelumnya pernah mengatakan kepada SIB pengurangan lahan paling banyak berada di Kabupaten Madina, Tapanuli Selatan dan Padanglawas. Rata-rata di daerah tersebut dialihfungsikan ke perkebunan. Sedangkan di kota seperti Medan dan Tebingtinggi dan Deli Serdang dialihkan menjadi perumahan.

Ia menambahkan, penerapan Perda nomor 3 tahun 2015 tergantung dengan konsistensi bupati atau wali kotanya dalam menerapkan Perda nomor 3 tahun 2015.

“Kalau memang dialihfungsi untuk umum dan pertanian tak masalah. Tetapi jika untuk non pertanian bukan untuk kepentingan umum tidak boleh karena itu lahan sawah.

Sementara itu sumber lain menyebutkan, sejak tahun 2016, alih fungsi lahan di Sumut menurun karena adanya bantuan pemerintah berupa bangunan irigasi, sarana produksi dan peralatan pertanian serta sarana produksi lainnya. Hal ini merangsang para petani untuk bertanam seperti lansiran SIB.co.

OSRAN SIMANJUNTAK

Share.

Comments are closed.