Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tandatangan Fakta Integritas

0
4

RadarOnline.id, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Kantor Wilayah DKI JAKARTA kembali Mendeklarasikan dan Penandatanganan Pakta Integritas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Jl. Letjen MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (19/4).

Hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi F. Haru Tamtomo, Ombudsman RI (ORI), Mengwakili Universitas Indonesia (UI), ORI dan UI ikut juga menandatangani pakta integritas sebagai saksi. Kejati DKI Jakarta yang diwakili Asisten Pengawasan (Aswas) Budi Panjaitan SH MH, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diwakili bagian Humas Yohanes SH MH, Polda Polda Metro Jaya diwakili Bidang Hukum AKBP Nurdin Sembiring SH Pemda DKI Jakarta diwakili Bidang Hukum.

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Bambang saat pembukaan mengatakan; Birokrasi yang cepat dan tepat serta anti korupsi adalah keinginan masyarakat. Untuk itu dalam mewujudkannya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kanwil DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antara lain dengan pemangkasan SOP. “Jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit” yang harus diterapkan diberbagai sentra pelayanan, ucap Kakanwil.

Dia bertekad memperbaiki pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi diberbagai bidang, baik Keimigrasian, Pemasyarakatan maupun pelayanan hukum, guna transparansi serta meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), katanya. Pun demikian terangnya, dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan ketidak semupurnaan.

Namun demikian, Bambang tetap yakin dengan peningkatan kualitas SDM, Kanwil DKI Jakarta terus drill melalui peningkatan integritas para petugas dilapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Hari ini kita mendeklarasikan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pembangunan Zona Integritas ini bukanlah hal yang baru di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, namun ini menjadi perlu untuk terus menerus disegarkan, di-ingatkan serta diperbaiki kualitasnya. Ditengah tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik yang semakin tinggi. Melalui pembangunan Zona Integiritas ini diharapkan nantinya semua Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dapat menjadi Unit Kerja yang bebas korupsi,” imbuhnya.

Menurut Kakanwil, pencanangan kali ini sengaja dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud
agar semua pihak, khususnya masyarakat dapat memantau, mengawal dan mengawasi serta berperan aktif dalam mewujudkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, khususnya dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan wujud komitmen nyata Kanwil Kemkumham DKI Jakarta untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi, Bersih dan Melayani, pungkasnya.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi F. Haru Tamtomo, dalam jumpa pers mengatakan bahwa penanda tanganan pakta integritas ini sudah dilakukan Menteri Hukum dan Ham RI pada awal tahun. “Harapan kita pada Tahun 2019 seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat menjadi Unit Kerja yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani masyarakat dengan prima dapat diwujudkan. Apa yang dilakukan hari ini merupakan pengingatan agar setiap pelaksana tugas dapat meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap bawahannya,” ungkap Heru.

THOMSON