Jupryanto SH: Jaksa Tidak Profesional!

Kuasa Hukum Terdakwa Johan Hany Pinaria bin Paulus Pinaria, Jupryanto Purba SH MH dan M. Taib SH sesaat akan membacakan predoinya. (RadarOnline.id)

RadarOnline.id, BOGOR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gozwatuddien dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dituding tidak profesional. “Uang Rp 12 juta yang didakwakan tidak terbukti tetapi tetap menuntut terdakwa Johan Hany Pinaria Bin Paulus Pinaria 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara,” kata Kuasa Hukum Terdakwa Johan Hany, Jupryanto Purba SH MH dan M. Taib, SH kepada RadarOnline.id usai membacakan pembelaannya (Pledoi) di Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Senin (8/1).

Jupryanto dan Muhammad Taib, selaku Kuasa Hukum terdakwa dihadapan Ketua Majelis Hakim Hendral SH MH memohon agar kliennya dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara karena kliennya tidak terbukti secara hukum bersalah.

Majelis yang Mulia! JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya dipersidangan ini. Bahkan tuntutan JPU kontraproduktif dengan dakwaannya. Dan apa yang didakwakan JPU dipersidangan justru berlawanan dengan fakta persidangan. Oleh karena itu, kami memohon yang mulia membebaskan klien kami,” ucapnya.

Berikut isi permohonan Terdakwa yang dibacakan Kuasa Hukum: “Dalam tuntutannya JPU mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, telah menggelapkan sewa mobil sebanyak Rp.12 juta, sehingga dijatuhkan hukuman selama 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara. Sesuai dengan fakta persidangan bahwa uang Rp.12 juta itu sudah diterima saksi pelapor (alm Sugandi) sesuai pembayaran Rp.10 juta yang tertuang diatas kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh saksi (Alm Sugandi) tanggal 6 Oktober 2017. Dan hal itu diakui saksi Rohaya binti Raimin (istri Alm Sugandi) dipersidangan saat konprontir saksi Ade Charge Fitri yangg melakukan transaksi langsung pembayaran sebagai penyewa. Kemudian uang Rp.2.500.000 ditransfer melalui rekening an Bobby (suami Fitri) yang menggunakan mobil,” ujar Jupryanto mengungkapkan bahwa JPU telah melakukan kesewenang-wenangan menjatuhkan tuntutannya, dan menafirkan sendiri kerugian bukan berdasarkan fakta persidangan.

Dalam hal ini terdakwa Johan Hany Pinaria Bin Paulus Pinaria tidak pernah menggelapkan uang sewa sebagaimana didakwakan dan dituntut JPU dalam surat tuntutannya melanggal Pasal 372 KUHP. Karena terdakwa tidak pernah terlibat lagi untuk sewa selanjutnya. Sementara dalam surat tuntutannya sendiri JPU megakui bahwa transaksi Rp.12.500.000 itu ada. Jadi, perkara yang mana yang didakwakan JPU sehingga menjatuhkan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan, sungguh tidak berdasar sama sekali, ungkap Jupryanto didampingi Muhammad Taib, SH.

Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP: yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain,” ucap sang advokat menjelaskan pengertian Pasal 372.

Dalam kasus ini terdakwa Johan pada tanggal 14 April 2017 menyewa mobil terhadap Alm Sugadi dengan uang sewa Rp.4 juta perbulan dan dibayar lunas. Kemudian pada bulan berikutnya terdakwa tidak lagi melakukan perpanjangan kontrak, melainkan diover kontrak kepada Fitri dengan persetujuan Alm Sugandi. Sejak saat itu mobil dibawah penguasaan Bobby (suami Fitri) yang dipergunakan di proyek.

Sejak mobil dibawah penguasaan Bobby, terdakwa Johan tidak pernah lagi mengetahu proses pembayaran. Dan terdakwa tidak pernah menerima uang sewa dari Fitri untuk dibayarkan kepada saksi Sugandi.

Pembayaran uang sewa untuk 4 bulan, Juni, Juli, Agustus dan September sejumlah Rp.12.500.000,- antara alm Sugandi dengan Fitri pada tanggal 6 Oktober 2017 tidak melibatkan terdakwa Johan. Itu dilakukan langsung oleh Sugandi dan Fitri dihadapan saksi Rohaya binti Raimin (istri Alm Sugandi). Dan itu dijelaskan saksi Rohaya dipersidangan.

Menurut Direktur Eksekutif LSM ALPPA (Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran) Thomson Gultom, perkara ini dipaksakan. “Jaksa Penuntut Umum tidak profesional. Seharusnya perkara ini tidak layak dijadikan perkara. Tidak ada yang dirugiakan tetapi dibuatlah seolah-olah ada yang dirugikan. Jikalaupun seandainya benar adanya yang dirugikan sehingga kasus ini ada, JPU dapat melakukan mediasi sebelum berkasnya dilmpahkan kepersidangan, supaya diselesaikan secara kekeluargaan. Inikan menjadi beban Negara. Selama dalam tahanan terdakwa menjadi beban APBN. Selain itu, terdakwa menjadi tidak produktif. Inikan menjadi sumber peningkatan penduduk miskin dinegara ini. Kasus ini akan kita laporkan kejaksa Agung. Poduk ini tidak memenuhi kepatutat,” ujar sang Diirektur.

RICHARD/THOM

NO COMMENTS