PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH SIAPA ?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Refleksi Akhir Tahun 2017 mengenai Perlindungan Konsumen
Oleh: Rolas Sitinjak SH., MH. (Wakil Ketua BPKN)

Radaronline.id, JAKARTA – Konsumen sebagai pengguna hasil produksi secara tidak langsung akan menentukan masa depan bangsa. Bagi setiap dunia usaha (baik kecil, menengah, dan besar) mencari dan mempertahan konsumen merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dalam lingkup bernegara, keberadaan dunia usaha sangat memengaruhi kondisi perekonomian negara. Artinya, konsumen, dunia usaha, dan negara merupakan tiga unsur yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

Boleh dikatakan, perlindungan negara terhadap konsumen merupakan wujud perlindungan negara terhadap masa depan bangsa. Negara harus bisa menjamin agar setiap barang/ jasa, terutama yang dikonsumsi oleh masyarakat, adalah barang yang sehat yang sesuai dengan standar kesehatan. Bisa dibayangkan bagimana masa depan bangsa yang masyarakatnya mengonsumsi barang/ makanan yang tidak sehat?

Konsumen menurut Pasal 1 ayat 2, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (PK) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain konsumen berarti seluruh rakyat Indonesia baik yang membeli maupun menggunakan barang atau jasa.

Sementara itu pasal 1 ayat 1 UU PK menyebutkan, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. UU PK ini dengan tegas menekankan agar dilakukan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum. Artinya, negara harus bekerja keras (segala upaya) guna melakukan perlindungan konsumen.

Kenyataannya, apa yang terjadi saat ini ?

Dimana negara ketika di berbagai sekolah banyak anak sekolah menginsumsi makanan yang sangat tidak sehat ? Dimana negara ketika banyak konsumen (masyarakat) mengonsumsi makanan/ minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan ? Dimana negara ketika ada produk (misalnya rokok) yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa ?
Apakah ancaman sanksi administratratif (sebagaimana dalam RUUPK), yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengabaikan perlindungan konsumen sudah menunjukkan kehadiran Negara ?

Dari banyak kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pelakunya dihukum dengan hukuman yang sangat ringan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen kita masih sangat lemah.

Dalam prakteknya negara seakan “tidak hadir” dalam melindungi masyarakat (konsumen). Hal ini diperkuat dengan simpang siurnya badan/ lembaga perlindungan konsumen. Bahkan, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bentukan negara atas perintah undang-undang seakan “dianaktirikan”. Kondisi ini terlihat dari sangat minimnya anggaran; Kelembagaan yang tidak diakui oleh Kementrian PAN; dan bahkan posisi (kewenangan) BPKN hanya di atas kertas belaka.

Banyak produk BPKN yang tidak dindahkan oleh para stakeholder/kementrian terkait. Misalnya, ketika tahun 2015 BPKN memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama terkait travel (penyelenggara perjalanan) Umroh yang mall praktek, Kementerian tidak menanggapinya dengan serius. Setelah ada kasus nasional mengenai travel umroh, semua pelaku kebijakan seakan kebakaran jenggot. Padahal jauh sebelum itu, BPKN sudah berteriak dengan lantang agar pemerintah melakukan atisipasi.

Ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen saat ini tampak jelas dari masih banyaknya produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan beredar di tengah masyarakat. Tentunya bukan hanya makanan/ minuman, tetapi juga barang kebutuhan masyarakat yang tidak punya standar nasional, jika barang-barang ini dituliskan akan menghabiskan puluhan lembar kertas.

Jika dibandingkan dengan undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang Tenaga Kerja, Rancangan undang-undang Perlindungan Konsumen ini seakan mundur 20 tahun ke belakang. Para Konsumen akan iri hati terhadap anak dan buruh yang begitu terlindungi dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang Tenagakerj. Undang-undang perlindungan Konsumen ini belum betul-betul memihak kepada konsumen baik dari materi maupun penegakannya.

Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia RI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Bagaimana dengan Perpres 50 tersebut ? Pembentukan peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah terkesan masih berkutat dalam tatanan teoretis melindungi konsumen. Perpres tidak mengatur dengan tegas siapa yang menjadi koordinator dalam melindungi konsumen. Untuk apa negara mendirikan Lembaga Perlindungan konsumen jika keberadaan lembaga tersebut sudah cacat sejak lahir ?

Kecacatan ini terlihat ketika BPKN dirancang dan dibentuk oleh pemerintah di bawah lembaga Eksekutif, tetapi Lembaga Legislatif berkeras agar BPKN independen. Akhirnya, terjadilah kompromi politik yang mengakibatkan “BPKN Independen yang tidak independen.”

Menurut hemat kami, solusi Perlindungan konsumen yang tepat saat ini adalah perlunya keseriusan pemerintah untuk memperkuat kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) baik dari sisi kemandirian lembaga, ketersediaan anggaran, dan juga dalam kewenangannya.

Semoga tahun 2018 Pemerintah sesuai dengan NAWACITA lebih serius mengkongkretkan apa yang seharusnya diamanahkan dalam Perlindungan konsumen. Perlu pelibatan BPKN dalam membuat peraturan mengenai konsumen agar konsumen terlindungi baik secara regulatif maupun aplikatif. Akhirnya kita semua berharap agar amanah undang-undang Perlindungan Konsumen bisa menjadi kenyataan yaitu konsumen yang berdaulat karena negara hadir dalam melindunginya.

Semoga Tercapai !!!

Share.

Comments are closed.