Motif Politik Dibalik Wacana Masa Jabatan Ketum Golkar

Pengamat: Semua Pesan Komunikasi Politik Bertujuan Politik, yang Disebut Sebagai Kepentingan

Radaronline.id, Jakarta – Emrus Sihombing Direktur Eksekutif
EmrusCorner mengatakan, Munaslub Golkar yang sedang berlangsung saat ini diwarnai wacana masa jabatan Ketum terpilih, Airlangga Hartarto (AH). Ada yang menginginkan hanya 2 tahun, ada pula berpendapat satu periode, yaitu 5 tahun.

Menurutnya, perbedaan pandangan ini sebagai bukti masih berpotensi munculnya persoalan di internal Golkar ke depan seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan oleh masing-masing aktor politik tersebut sarat makna kepentingan politik, sekaligus menunjukkan posisi politik mereka, yaitu berada pada pro status quo atau pro perubahan, Golkar bersih.

Oleh karena itu, pandangan yang berbeda tentang lamanya jabatan Ketum tersebut, dari aspek komunikasi politik, dipastikan mempunyai motif (kepentingan) politik individu atau satu faksi (kelompok) dari aktor politik yang melontarkannya.

“Untuk itu, masing-masing motif politik tersebut perlu dibongkar, apakah sejalan dengan tujuan dilakukannya Munaslub, sebagai penyelenggaraan luar biasa, yaitu melakukan konsolidasi partai, membangun soliditas internal, memperbaiki persepsi publik yang tidak produktif, utamanya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah dari kader dan mantan Ketum, serta menurunnya elektabilitas partai Golkar, atau tidak sama sekali,” kata Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi RadarOnline, Rabu (20/12).

Jabatan Ketum 2 Tahun

Pandangan yang membatasi jabatan Ketum hanya 2 tahun, dilihat dari aspek komunikasi politik, pasti mempunyai tujuan politis pula.

“Paling tidak, aktor politik tersebut belum menginginkan Ketum terpilih, AH, lebih lama menakodai Golkar. Bisa saja mereka memaknai bahwa AH bukan bagian dari kepentingan politik mereka atau kehadiran AH, mereka nilai dapat mengganggu gerak politik mereka selama ini,” katanya.

Pertanyaan, mengapa? Yang pasti, pesan komunikasi politik yang diproduksi oleh aktor politik, seperti pembatasan jabatan AH hanya 2 tahun, tidak ada di ruang hampa. Semua pesan komunikasi politik bermaksud atau bertujuan politik, yang dalam konsep politik disebut sebagai kepentingan.

“Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan AH, kepentingan politik aktor tersebut sulit atau tidak dapat terwujud, apapun kepentingan politiknya. Itulah yang mendorong tindakan komunikasi politik mereka, yaitu melontarkan pesan bahwa jabatan Ketum hanya 2 tahun, sebagai peluru untuk merealisasikan perjuangan politik mereka di internal Golkar,” papar Emrus.

Selain itu, pandangan yang mengatakan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak mungkin mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub. Oleh karena itu, aktor politik tersebut berpotensi menjadi duri dalam daging dalam konteks merealisasikan tujuan Munaslub. Mereka, menurut hemat saya, perlu bertobat politik demi Golkar bersih ke depan..

Jabatan Ketum Lima Tahun

Dikatakannya, aktor politik yang menginginkan jabatan Ketum Golkar selama satu periode atau 5 tahun, juga tidak lepas dari kepentingan politik dari orang atau kelompok yang mewacanakannya. Sama halnya dengan kelompok yang mengajukan jabatan Ketum 2 tahun, sarat dengan subyektivitas oleh orang yang memproduksi pesan tersebut.

Hanya saja tujuan politik aktor politik yang mewacanakan jabatan Ketum 5 tahun, bisa sama atau berjalan bersama, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Munaslub dapat menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, aktor yang menginginkan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak rasional dalam rangka mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub. Sebab, memperbaiki persoalan internal dan persepsi publik yang tidak produktif terhadap partai Golkar beberapa tahun terakhir ini, saya pastikan, sangat tidak mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kelegowoan, butuh kerjasama dan butuh ketulusan semua pihak di internal Golkar.

“Jadi, mewacanakan jabatan Ketum hanya dua tahun, sebagai bentuk hilangnya rasionalitas. Sebab, tidak cukup waktu 2 tahun bagi Ketum menyelesaikan menumpuknya berbagai persoalan politik antar faksi di internal Golkar. Belum lagi kerja politik untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” ungkapnya.

“Bahkan menurut saya, bila kepengurusan Golkar hasil Munaslub dengan masa kerja 5 tahun dapat menyelesaikan berbagai persoalan sebagai perwujudan tujuan diselenggarakannya Munaslub, suatu prestasi yang sangat luar biasa ditorehkan oleh AH bersama kabinetnya bagi Golkar,” sambung Emrus.

TOR

NO COMMENTS