Polres Jakbar Terbitkan SPDP Perusakan Rumah Pasca 2 Tahun Dilaporkan 

0
65

RadarOnline, JAKARTA BARAT – Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) atas perkara perusakan rumah salah satu warga, Rosdiana Simorangkir yang diduga dilakukan oleh HM alias IWN dan kawan-kawan pada 14 Desember 2015. 

Terbitnya SPDP tersebut artinya status perkara dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan setelah dua (2) tahun dilaporkan korban Rosdiana Simorangkir.

Dimulainya penyidikan atas perkara perusakan rumah korban ditandai dengan keluarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polres Jakarta Barat dengan Surat Nomor : B /387/XI / 2017/Res-JB  tanggal 20 Nopember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakata Barat. 

Dalam surat tersebut pada poin dua menjelaskan bahwa pada hari Senin, 18 Januari 2016 telah dimulai penyidikan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana yang terjadi pada hari Senin, 14 Desember 2015 di tanah kosong samping Waduk Bojong Indah RT 05/RW 11 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dengan terlapor atas nama HM alias Iwn dkk.

Rosdiana Simorangkir, korban perusakan mengatakan sedikit merasa lega dengan status laporannya saat ini naik ke tahap penyidikan setelah dua tahun dirasanya mengendap di kantor Polisi, “Sedikit merasa lega. Semoga ditahap penyidikan kasus ini semakin terang benderang,” ujar Rosdiana. 

Rosdiana mengaku dirinya bersama saksi telah dimintai keterangan dalam penyidikan kepolisian, “Kami berharap dalam proses penyidikan selanjutnya berjalan dengan baik dan berkeadilan agar kasus ini cepat selesai,” harap Rosdiana. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat belum menerima berkas SPDP dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat. Hal tersebut dikatakan salah satu staf Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. 

Nurlidia Sari.SH.MH, Jaksa yang ditugaskan untuk menangani perkara ini belum dapat dimintai keterangan.  

Peristiwa perusakan rumah korban, Rosdiana Simorangkir yang terletak di lahan waduk Bojong Indah, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat terjadi pada 14 Desember 2015 yang diduga dilakukan HM alias IWN dan kawan-kawan. 

Kemudian pada tanggal tanggal 30 Desember 2015, Rosdiana mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya melaporkan kasus tersebut dengan  Laporan Polisi Nomor : LP/5618/XII/2015/ PMJ/ Dit.Reskrimum, tanggal 30 Desember 2015. 

Kemudian, 7 Januari 2016, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melimpahkan perkara tersebut untuk ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakbar. 

Aset Pemda DKI Jakarta

Terkait keberadaan rumahnya yang dirusak itu, Rosdiana mengaku bahwa tempat tinggalnya tersebut berada di atas lahan yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Keluarga Rosdiana menerima lahan tersebut dari Wagiman Silalahi, yang kala itu menjabat sebagai Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakbar.

Mereka pun membenahi dan menempatinya sebagai tempat tinggal. Tapi, tak lama berselang, Ketua RW 08 Kelurahan Rawa Buaya yang mengaku dari PT. Bojong Permai, Denny Kosasih, melayangkan surat somasi kepada keluarga Rosdiana untuk segera mengosongkan lahan yang diberikan oleh Wagiman Silalahi tersebut. Surat itu diterima keluarga Rosdiana pada tanggal 27 Mei 2015.

Setahu kami, Denny Kosasih bukan lagi merupakan personel dari PT. Bojong Permai,” kata Rosdiana.

Selain itu, lanjut Rosdiana, pihaknya tidak pernah berurusan bahkan kenal pun tidak dengan orang yang bernama Heri Marsuid alias Iwan dan Franky. Namun, dengan sangat gampangnya mereka melakukan pengusiran terhadap keluarga Rosdiana, yang diikuti tindakan perusakan pada tanggal 14 Desember 2015 diduga atas suruhan pengusaha alat berat, Franky, yang mengklaim telah memiliki lahan tersebut.

Penyerahan Pengembang

Berdasarkan data yang diperoleh, lahan tersebut tercatat sebagai aset Pemprov DKI Jakarta yang bersumber dari penyerahan PT. Bojong Permai selaku pengembang yang terkena kewajiban untuk menyerahkan fasilitasi sosial dan fasilitas umum pada tahun 2005.

Penyerahan tersebut dituangkan dalam BAP Nomor 8740/077.73 tanggal 2 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Dan, Berita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2007, antara Direktur PT. Bojong Permai (Pihak Pertama), Ir. H. Ismail Sofyan, dengan Gubernur DKI Jakarta (Pihak Kedua), yang kala itu dijabat Sutiyoso.

Pasal 1 BAST tersebut menegaskan, PT. Bojong Permai menyerahkan lahan (tanah dan bangunan) kepada Pemprov DKI Jakarta berupa jalan seluas 113.106,02 m2, saluran (20.091,80 m2), duiker (540,10 m2), waduk (16.450 m2), dan rumah pompa. Secara total, jumlah luas tanah yang diserahkan sebesar 113.106,02 m2 dan luas bangunan 150.187,92 m2. Pada saat itu, nilai total aset tersebut seharga Rp 160.684.002.000,00.

Sebelumnya, ada fakta lain yang menguatkan bahwa lahan tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Pada tanggal 15 Januari 2004, PT. Bojong Permai melakukan serah terima Lahan Fasos-Fasum Tahap II kepada Walikota Jakbar, yang dituangkan melalui Surat Nomor 89/BP/K-Dir/I/2004.

Namun, fakta lapangan menunjukkan, sebagian lahan Waduk Bojong, dari luas total 16.450 m2, kini telah dikuasai pengusaha alat berat. Ia menjadikan lahany tersebut sebagai tempat parkir bagi alat-alat beratnya. Bahkan, ada yang sudah diperjualbelikan kepada masyarakat, dan didirikan bangunan-bangunan tempat tinggal di atasnya. Praktik jual-beli lahan Waduk Bojong yang merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta itu diduga dilakukan oleh oknum PNS Pemkot Jakbar, W. A. Kadir Kaya Nuddin.

MARKUS