Ganti Rugi Jalur Lingkar Dinilai Tak Sesuai

RadarOnline.id, BONDOWOSO – Warga Desa Kejawan Kecamatan Grujugan tetap menolak dengan tawaran ganti rugi berdasarkan penilaian Apprasial. Penolakan itu, setelah mereka diberikan jeda waktu oleh tim pembebasan lahan jalur lingkar untuk berfikir. Namun, pemilik lahan menilai harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Kami tetap minta harga yang sesuai. Soalnya lahan yang kami miliki merupakan lahan produktif yang bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidup kami. Kami masih ragu, apakah tim Apprasial sudah benar melakukan penilaian,” kata Agus Triono saat pertemuan berlangsung, Kamis (8/11).

Pertemuan kemarin malam merupakan pertemuan kedua, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan empat hari lalu untuk memberitahukan harga sesuai dengan penilaian Appraisal. Pada pertemuan pertama, tim pembebasan lahan menerangkan, keseluruhan lahan yang akan dibebaskan seluas 2, 5 Hektar, meliputi Desa Kejawan dan Desa Pancuran Kecamatan Kota.

Apprasial Diragukan

Setelah mengkaji, para pemilik lahan di Desa kejawan menilai banyak kejangkalan atas penilaian yang dilakukan oleh pihak Appraisal. Seperti ukuran yang tidak sesuai antara fakta dilapangan, dengan yang tercantum dikertas atas penilaian Apprasial.

Kami tidak paham apakah Apprasial sudah benar melakukan pengukuran. contohnya, luas lahan dilapangan 200 m2. tapi, dikertas tercantum 190 m2. Yang jelas ini sudah terjadi pengurangan volume,” ujar Agus.

Keraguan atas penilaian Appraisal bukan hanya dirasakan oleh Agus. Warga lainnya juga meragukan atas penilaian oleh Apprasial. Keraguan itu pada harga ganti rugi.
   
Menurut saya, penilaian Appraisal itu bukan berdasarkan standart. Tapi, berdasarkan penilaian pribadi mereka. Contohnya, lahan yang bersebelah langsung itu harganya sangat jauh. Padahal itu dekat samping kiri dan kanan. samping kiri dihargai Rp 400 ribu, sedangkan samping kanan dihargai Rp 100 ribu, ini ada apa kok selisihnya sangat jauh. ini lagi yang lucu, antara diatas sungai, dengan dibawah kok malah mahal yang dibawah?. yang jelas saya tidak puas.” Terang Rosi penerima ganti ditempat yang sama.
 
Tim pembebasan lahan yang diketuai Hari Sucahyono selaku Kepala Bidang Sumber daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerangkan, akan menyampaikan semua keberatan para pihak pemilik lahan.

Semua keberatan pihak pemilik lahan kita tampung dulu.  nanti, kita sampaikan kepada Ketua pembebasan lahan. setelah itu, akan disampaikan kepada Bupati,” kata Hairul, Anggota pembebasan lahan ditempat itu.

Menurut Hairul, pihak Appraisal sudah memiliki standart sendiri untuk melakukan penilaian. Mulai dari kelas tanah sampai dengan harga ganti rugi bangunan. Bahkan, tanaman yang masuk dalam pembebasan lahan.

“Dari ganti rugi itu, sudah masuk semua berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Appraisal. Yang jelas, mereka memiliki standart dalam melakukan penilaian,” terang Hairul.

Penolakan ganti rugi yang dinilai kurang layak, mendapatkan kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) berdomisili di Kecamatan Grujugan H. Setyo Budi. Menurut dia, pihak Pemerintah dianjurkan lebih optimal dalam menetapkan ganti rugi. Seperti, faktor ekonomi.

Mayoritas warga Desa Kejawan itu adalah petani. Yang jelas, pada saat lahan produktif mereka masuk dalam perencanaan jalur lingkar, ganti ruginya harus sesuai. Karena mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka, setelah tidak lagi menggarap lahan mereka,” ujar Budi.

Budi mengungkapkan, informasi yang didapat dari para penerima ganti rugi, nilai ganti rugi itu dinilai kurang layak. Pemerintah Daerah, dianjurkan mengkaji lagi kelayakan ganti rugi itu. Sehingga, masyarakat tidak ada yang dirugikan dalam Pembebasan lahan.

Kalau ganti ruginya seperti itu, ini kesannya penodongan terhadap masyarakat,” jelasnya.

SHODIQ
     

NO COMMENTS