Pembangunan Puskesmas dan Taman Untuk Fasilitas Umum

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Pembangunan Puskesmas dan Taman di wilayah Sektor Melati, Perumahan Grand Depok City, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong Depok, itu bukan untuk kepentingan warga perumahan itu saja, namun untuk kepentingan umum. Sebab, area tersebut sudah menjadi kewajiban pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok, sudah jelas menjadi aset Pemerintah Kota Depok, jadi aset itu jangan dikuasai warga setempat.

“Artinya, lahan sekitar 2000 meter persegi dimana gedung puskesmas itu dibangun adalah lahan (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik Pemkot Depok. Bahkan pembangunan Puskesmas tersebut sudah tertuang dalan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Depok. Maka dari itu, bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga Depok, siapapun seperti halnya dengan taman-taman uang lainnya,” ujar Kasie Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim), Sriyanto, Selasa (5/12), di kantornya.

Menurutnya, bahwa pembangunan puskesmas itu merupakan proyek lanjutan, bahkan
juga termasuk pembangunan limbah dan Ipal. Untuk pembangunan limbah kurang
lebih luasnya 9,5 meter persegi.

“Namun, sesuai kesepakatan dan rencana pembangunan lalu memang akan dibangun taman dengan luas taman kurang lebih 462 meter persegi. Jadi luasan taman yang akan dibangun di tahun ini harus selesai,” tutur Sriyanto.

Dia juga menambahkan, bahwa anggaran pembangunan lanjutan tersebut berupa lantai dua dan taman pada Puskesmas Cilodong mengunakan dana APBD Depok sebesar Rp 1,4 miliar.

“Jadi, untuk tahapan ketiga ini kegiatanya, selesai tahun ini,” ujar Sriyanto.

Sriyanto menegaskan, bahwa adanya protes dari warga sekitar yang akan dibangun tempat limba. Sebelumnya, pihaknya sudah sosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan, sudah diinformasikan akan ada taman di sebelahnya juga.

“Untuk itu, disinyalir sebenarnya bukan warga.Tapi pihak RW saja yang menolak. Sosialisasi sudah dilakukan, tapi itu tadi ada oknum RW yang gak setuju di situ ada Puskesmas,” tandas Sriyanto.

Sementara itu, menanggapi polemik pembangunan UPT Puskesmas tersebut, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengungkapkan, bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti DKLH dan bangian aset terkait fasos-fasum untuk dikaji.

“Jadi, kami sudah dapat kabarnya bahwa permasalahannya limbah yang dibuang di area tersebut. Kami tanggapi itu, karena kami pelayanan masyarakat. Tentunya kami cari solusi yang terbaik,” ujar Pradi.

Pradi’ mengingatkan, meskipun itu niat baik namun ketika ada kontra di masyarakat pihaknya perlu kembali untuk mengkajinya secara realistis. Bahkan, ketika warga yang akan menempuh jalur hukum lantaran merasa kecewa, bahwa hal tersebut sah-sah saja.

“Artinya, setiap warga Negara itu memiliki hak, menjamin kepastian hukum dan kenyamanan dari sisi yuridis, kami tidak bisa melarang itu. Namun kami juga akan mencari solusi yang cerdas agar semuanya merasa nyaman. Kami hanya bertugas untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan kepada kami, bahkan kamipun siap duduk bareng untuk mencari solusinya,” imbuh orang nomor dua di Kota Depok itu.

Maulana Said

NO COMMENTS