Diduga Tidak Melaksanakan Tugasnya, Kepala UPPRD Minta Ditindak

RadarOnline. Id, JAKARTA
Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Restribusi Daerah (UPPRD) Cilincing, Jakarta Utara Muhammad Zulfa diduga tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya bahkan diduga kuat “bermain” dalam penerbitan Nilai Objek Pajak (NOP) itu.

Sesuai dengan testimoni seorang warga yang indetitasnya masih dirahasiakan redaksi mengatakan bahwa sudah lebih dari setahun dia mengajukan permohonan NOP, tapi hingga sampai berita ini ditayangkan NOP tersebut belum diterbitkan, katanya.

Menurutnya ada “permainan” dari Kepala UPPRD yang sengaja menghambat penerbitan NOP. Dia berharap ada tindakan dari pimpinan yang bersangkutan atas upaya upaya yang menghambat pelayanan masyarakat.

“Kita sudah lengkapi semua surat surat sebagai persyaratan pengajuan NOP, seperti dari RT, RW, Lurah, BPN. Semua persyaratan itu sudah dilampiran sebagai persyaratan pengajuan didalam pembuatan NOP. Tetapi kepala unit tidak mau menerbitkan NOP, itu ” ujar sumber.

Menurut sumber, lahan tanah sekitar 30.000 m2 yang berlokasi di Kp. Bambu Kuning RT. 02 RW. 02, Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara itu atas nama Abdul AIzis, PR Armanih dan Saumih.

Menurut sumber, M. Zulfa tidak menerbitkan NOP tersebut diduga adanya pihak lain yang ingin menguasai lahan tanah yang dinilai berharga, dan M. Zulfa diduga terlibat didalamnya.

Menurut Advokat Yayat Surya Purnadi, SH, MH bahwa tindakan M. Zulfa sudah melampaui kewenangannya. Sesuai tupoksinya M. Zulfa selaku Ka. Unit UPPRD hanya menerbitkan NOP ketika surat pengantar sudah berada di mejanya. “M. Zulfa sudah melampaui kewenangannya. Tugas untuk menentukan lokasi lahan tanah adalah RT, RW, Lurah dan BPN. Bukan bagian pajak Restribusi!” tegas Yayat Surya Purnadi SH, MH kepada RadarOnline. Id ketika dimintai tanggapanya terkait tidak diterbitkannya NOP tersebut.

Lebih jauh Yayat mengatakan bahwa tindakan M. Zulfa itu masuk pelanggaran hukum karena telah melampaui kewenangannya.

Sesuai Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000., katanya.

M. Zulfa ketika dikonfirmasi lewat WA Sabtu (2/12) mengatakan bawa dirinya tidak berpihak kemana-mana.
“Saya Bekerja profesional! Saya tidak memihak kemana-mana. Dilahan itu Ma’mun dan AIzis masing-masing mengklaim lahannya. Jadi saya tidak bisa menerbitkan NOP. Sudah 4 kali saya dipanggil ke Reskrim Polda Metro Jaya atas laporan kedua belah pihak, ” jawabnya kepada RadarOnline. id.

Thomson

NO COMMENTS