Thamrin Optimis Serapan Anggaran Secara Maksimal

RadarOnline.id, KOTA DEPOK – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin mengungkapkan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja anggaran di tahun 2017 agar terserap secara maksimal. Maka, saat ini pihaknya tinggal menunggu transfer dana sertifikasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat. 

Artinya, apabila dana tersebut sudah turun, akan mendongkrak persentase dana serapan. Sebab, untuk sertifikasi saja sudah Rp 150 miliar, dana BOS Rp 100 miliar. Dari situ mendongkraknya tinggi sekali. Jadi, kami optimis bisa melampaui target serapan anggaran di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 93 persen. Meski saat ini serapan anggaran baru sekitar 70 persen,” ungkapnya, Selasa (28/11), di Balaikota.

Dia menjelaskan, bahwa program kerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di akhir tahun ini sudah dijalankan dengan baik. Sedangkan untuk bidang lainnya, tinggal beberapa program lagi yang dalam proses penyelesaian hingga pertengahan Desember 2017.

“Jadi, seperti di Bidang PTK tinggal 10 persen lagi, yaitu program penilaian kinerja kepala sekolah. Sementara, untuk program Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) SD dan SMP, yang belum selesai adalah dana fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk SD dan SMP negeri,” jelas Thamrin.

Thamrin menambahkan, bahwa di Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpas), dikatakan Thamrin, yang belum adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah pusat. Yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa rehab dan bangunan untuk SD dan SMPN. Namun, imbuhnya, pencairan termin keempat ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Bahkan itu sudah termasuk beberapa program yang tercantum dalam perubahan anggaran, ini juga masih berjalan sejak September kemarin. Misalkan pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (KNISN) . Tim sudah melaksanakan foto di sekolah, kita buat seperti name tag, jadi bisa tahan lama,” ujarnya.

Thamrin menegaskan, bahwa pihaknya juga terus melakukan evaluasi, seminggu sekali kepada kegiatan yang belum. Diantaranya, dana BOS APBD leading sektornya adalah BKD, karena ratusan sekolah melakukan koordinasi terkait.

“Artinya, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Misalnya, kaitan dengan dana bos APBD, maka koordinasi dilakukan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD),” tandasnya.

MAULANA SAID