AMPUH Minta Semua Pelaku Korupsi Berjamaah Swakelola Jakbar Diproses

Radaronline.id, JAKARTA – Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) pada tahun 2012, 2013 dan 2014 lalu, yang dibiayai oleh Negara/Daerah melalui APBD Provinsi DKI Jakarta sangat jelas-jelas banyak jadi ajang korupsi oleh oknum pejabat setempat, khusunya anggaran swakelola.

Hal itu dibuktikan dengan beberapa orang yang sudah diproses dan sudah terbukti bersalah dengan melewati proses persidangan di pengadilan tipikor Jakarta Pusat.

Sebelumnya beberapa dijadikan tersangka adalah, Yoyo Suryanto staf Administrasi Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013, Raden Sugiyarto Mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Kebon Jeruk pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013, Subari mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Kembangan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013.

Nurhadi mantan Kepala Seksi Pemeliharaan, Heri Setyawan Staf Administrasi Seksi Pemeliharaan Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013, Amir Pangaribuan mantan Kepala Seksi Pemeliharaan, Ahmad Mawardy Staf Administrasi Seksi Pemeliharaan, Heri Setyawan staf Administrasi Seksi Pemeliharaan semuanya dari Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013.

Sementara dari kecamatan ada Heddy Hamrullah mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Cengkareng pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013, Eko Prihartono mantan Kepala Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Grogol Petamburan pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat TA 2013, serta Arnold Welly Arde Direktur PT. Citra Cisangge.

Penyidikan ini berawal dari adanya kegiatan pekerjaan swakelola di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat Tahun anggaran 2013. Ada empat pekerjaan senilai kurang lebih Rp 66.649.311.310 berupa pemeliharaan Infrastruktur saluran lokal, pemeliharaan saluran drainase jalan, pengerukan dan perbaikan saluran penghubung, dan refungsionalisasi sungai/kali dan penghubung.

Dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun laporan keuangan karena ada pemalsuan-pemalsuan dokumen didalam kedua laporan yang seolah-olah telah dilaksanakan oleh pihak ketiga (fiktif). Jumlah kerugian negara dalam perkara ini, yakni sebesar Rp 43.000.000.000,-.

Sebelumnya, Sidang ‘korupsi berjamaah’ Anggaran Swakelola Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakbar dengan tedakwa Asril Marjuki mantan Sekretaris Kotamadya (Sekodya) Jakarta Barat, menjalani sidang perdana, pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (2/8) yang lalu.

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Sahlan Efendi, SH dan Fazal Hendrik, SH, JPU Salman, SH Cs dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan, pembagian uang pada masing-masing satuan kerja seperti; Camat Taman Sari Rp 80 juta diterima Parusito, 2. Camat Kebun Jeruk Rp 80 juta yang diterima Sigit, 3. Camat Gogol Petamburan Rp 80 juta yang diterima Beni Ramdani, 4. Camat Cengkareng Rp 80 juta diterima Junaedi, 5. Camat Tambora Rp 80 juta yang diterima Arif Maulana Hakim (plt), 6. Camat Palmerah Rp 80 juta diterima Agusti, 7. Camat Kalideres Rp 80 juta diterima Hayala, Camat Kembangan Rp 87 juta yang diterima Supriyadi, Satpol PP Rp 500 juta, Wakil Walikota Rp 50 juta, Sekretaris Kota Rp 50 juta, Asisten Pembangunan Rp 120 juta, Kabag Sarana Kota Rp 100 juta, Kabag Keuangan Rp 50 juta, Kepala Kantor Perencanaan Kota Rp 50 juta, Staff Kantor Perencanaan Kota Rp 1 juta, dan Kasudin Rp 130 juta.

Sementara tahun 2012 dan 2014 juga ditenggarai tidak jauh beda modusnya dengan kasus tahun 2013. Sehingga beberapa kalangan meminta kasus itu diusut sampai tuntas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD DKI Jakarta AMPUH, Jarpen Gultom SH, mengatakan tindak pidana korupsi seperti ini sudah berlangsung sejak lama. “Kami beranggapan kasus ini sudah sejak lama berlangsung, dimana anggaran swakelola ini jadi ajang korupsi bagi oknum pejabat di instansi terkait,” kata Jarpen kepada Radaronline, Senin (9/10/2017) di Jakarta.

“Kami meminta penegak hukum untuk mengusut kasus ini sampai tuntas, siapa saja yang terlibat. Silahkan dipanggil siapa saja yang terlibat mulai tahun 2012, 2013 dan tahun 2014. Karena kasus ini sudah berjamaah, sehingga harus diproses sampai tuntas,” terang Jarpen.

Pihaknya melihat sampai saat ini belum semua para pelaku diproses, termasuk yang masih aktif menjabat sampai saat ini. “Karena dimata hukum semua sama, sehingga yang tidak menjabat maupun yang sudah pensiun harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Jarpen. (Rbp)

Baca juga :
Masyarakat Minta Kejaksaan Usut Tuntas Kasus ‘Jual Beli’ Aset Pemda
Kejati DKI Diminta Periksa Praktik Jual Beli Aset Pemda Jakbar

NO COMMENTS