Sudirta Bacakan Rekomendasi Simposium Nasional Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah

0
8

I Wayan Sudirta (Tengah)

Radaronline.id, JAKARTA – Sekretaris Streeting Comitte (SC) Simposium Nasional tentang Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah : Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI, I Wayan Sudirta membacakan rekomendasi simposium di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Rabu (4/10/2017).

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dan dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan di

Simposium yang membahas pelaksanaan kewajiban konstitusional DPD RI dalam pembangunan daerah ini menghasilkan rekomendasi yaitu meningkatkan kerjasama kelembagaan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD sesuai Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

“Serta memantapkan pelaksanaan kewajiban konstitusional DPD RI yang meliputi pemantapan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, khususnya dalam penetapan dan pengawasan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa”, kata I Wayan Sudirta sesuai dengan rilis yang diterima Radaronline.

Selain itu Sudirta melanjutkan perlunya dibentuk undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.

“Simposium juga merekomendasikan perlunya dibentuk undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan diperlukan pula perubahan berbagai undang-undang, antara lain sebagai berikut UU No. 17 Tahun 2014 jo UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” jelas Sudirta.

“UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, serta Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib,” terang Sudirta yang juga salah satu kuasa hukum Ahok beberapa waktu lalu.

Adapun makalah utama Simposium disampaikan oleh Ketua SC dari Lemkaji MPR RI yaitu Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS.

Sementara narasumber yang hadir menyampaikan pikirannya adalah Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Drs. Boediarso Teguh Widodo, M.E., Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Dr. Syarif Hidayat dari LIPI. (Richard)