PHK Sepihak, Eks Kepala Sekolah Gugat Yayasan BPI

Situasi sidang di PN Jakarta Pusat dengan agenda duplik tergugat dan bukti penggugat.

Radaronline.id, JAKARTA – Mantan Kepala Sekolah Morning Star Academy Lilies A menggugat Yayasan Bintang Pagi Indonesia (BPI) tempatnya dulu bekerja. Lilies menggugat melalui kuasa hukumnya dari kantor Law Firm RBS & Parners pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

Kasus ini sampai ke pengadilan karena pihak Yayasan BPI melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dengan tidak memberikan hak pekerja sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sesuai pasal 156 ayat 1 disebutkan, “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima”.

“Kita sudah melakukan Bipartit, dan Tripartit sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun pihak BPI tidak ada etikat baiknya, sehingga kami melakukan gugatan ke pengadilan,” kata Rihard Burton Pangaribuan, SH., salah satu kuasa hukum penggugat kepada Radaronline.id, Kamis (14/9/2017) usai sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya.

“Klien kami sudah bekerja pada tergugat sejak tahun 2002, artinya sudah 15 tahun bekerja, hanya karena tidak masuk bekerja dikarenakan sakit tergugat menganggap mengundurkan diri. Padahal jelas dalam pasal 153 ayat 1 huruf a undang-undang ketenagakerjaan dikatakan, pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus, pengusaha dilarang melakukan PHK,” tambah Rihard.

Pihaknya menambahkan bahwa dalam anjuran yang dikeluarkan kantor Suku Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, pihak tergugat sudah dianjurkan memberikan hak-hak penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni UU Ketenagakerjaan.

“Pihak tergugat memang tidak ada etikat baiknya, hal ini terbukti ketika proses Tripartit di Suku Dinas Tenagakerja Jakarta Selatan, mediator melalui anjuran menyarankan agar pihak perusahaan atau yayasan BPI, membayar kepada pekerja dalam hal ini penggugat, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, 3 dan 4 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003,” jelas Rihard.

“Prilaku pengusaha yang sewenang-wenang dengan memPHK pekerja dan tidak memberikan hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku harus dilawan,” tutup Rihard.

Sementara agenda sidang hari ini duplik dari tergugat dan bukti penggugat, sidang akan kembali dilanjutkan dua minggu yang akan datang. (Yeni)

Berita terkait :
Yayasan BPI PHK 6 Guru Secara Sepihak
PN Jakpus Kembali Menangkan Gugatan Eks Karyawan Unija