Seknas Advokat Indonesia Lawan Yusril dkk Sengketa Uji Materi Perppu Ormas di MK

Seknas Advokat Indonesia yang diwakili Sandi E. Situngkir, SH, MH, Fernando Silalahi, ST, SH, MH dkk.

Radaronline.id, JAKARTA – Salah satu organ relawan Joko Widodo (Jokowi), Seknas Advokat Indonesia yang mengawal Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 tetap konsisten mengawal pemerintahan Jokowi Yusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal ini terlihat dengan keterlibatan Seknas Advokat Indonesia sebagai Pihak Terkait dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seknas Advokat sebagai Pihak Terkait tidak setuju dengan permohonan Ormas Islam dan Organisasi Advokat Indonesia, yang menempatkan Presiden Jokowi sebagai Otoriter, melanggar Hak Azasi Indonesia (HAM) dikarenakan mengeluarkan Perppu Ormas.

Pemohon Ormas Islam dan Pemohon Organisasi Advokat tidak setuju ada pembatasan bagi warga negara untuk melakukan aktifitas berorganisasi, meskipun aktifitas itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun permohonan Seknas Advokat ini diajukan oleh Sandi E. Situngkir, SH, MH, Fernando Silalahi, ST, SH, MH, Newfone Arthur Rumumpuni, SH, Sofie B Mandagie, SH, MH, dan Davidson Simanjuntak, SH menyatakan Pasal 59 ayat (3), huruf a, dan ayat (4) huruf c, pasal 61 ayat (3) pasal 62 ayat (3) dan pasal 82a Perppu Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pembacaan Permohonannya Fernando Silalahi selaku Sekjend Seknas Advokat Indonesia, menyatakan di Negara Demokrasi manapun di dunia ini melakukan pembatasan-pembatasan kepada warganya yang bertentangan dengan ideologi dan dasar Negara termasuk Indonesia yang telah menjadikan Pancasila sebagai Ideologi dan UUD RI 1945 sebagai landasan hukum berbangsa dan bernegara.

Perppu Ormas sudah memuat prinsip chek and balances berupa dual process, berupa kesempatan kepada pihak pihak yang Badan Hukum Ormas dan SKT Ormas dicabut mengajukan gugatan ke PTUN, untuk menguji Keputusan Pejabat TUN yang membubarkan status Ormas sah atau tidak.

Bahkan Seknas Advokat setuju dengan Keterangan Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo.

Seknas Advokat meminta kepada MK untuk menolak uji materi Perppu No 2 Tahun 2017 yang diajukan oleh pihak Pemohon Organisasi advokat indonesia dan Ormas Islam.

Dalam sidang perdana uji materi ini Seknas Advokat Indonesia hadir juga di tempat yang sama hadir juga Mendagri Tjahyo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoli mewakli Presiden Republik Indonesia.

“Terkait Perpu yang dikeluarkan pemerintah tersebut sudah tepat, dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945,” ujar Fernando kepada Radaronline di Jakarta usai sidang, Rabu (30/8). (Richard)