Jarpen Gultom : Kasus Ini Terlalu Dipaksakan

Jarpen Gultom, SH.

Radaronline.id, Bengkalis – Sidang lanjutan perkara Nomor : 18/PDT.G/2017/PN.Bls dengan agenda pemeriksaan saksi dari Penggugat kembali digelar pada hari Kamis (24/8/2017) sebanyak 1 orang saksi atas nama Jupri sebagi kuasa penjual tanah kepada Penggugat dihadirkan di persidangan.

Saksi Jufri menerangkan bahwa sebagai penerima kuasa dari Chaidir Ramli telah menerima uang kontan dari Lysbeth Siagian (Penggugat) sebesar Rp. 250.000.000 (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi, dimana pada saat pengukuran pertama hadir dan pengukuran kedua tidak hadir, menjual lahan dengan ukuran 100 x 80 meter.

Namun Jufri tidak menjelaskan batas-batas sempadan dengan jelas. Majelis Hakim memperlihatkan Akta Jual Beli No. 08/MD/1983 Gambar Kasar Atas Nama Chaidir Ramli Ukuran Tanah ; 80 x 80 meter Luas tanah : 6400 Meter sebagi alas hak Surat Tanah Reg:No: 137/SGKT/BB/II/2014.

Majelis Hakim bertanya, dasar apa saksi menjual tanah tersebut ke penggugat, saksi menerangkan atas permintaan pak Ramli. Majeli Hakim kembali bertanya terkait berapa uang yang diterima dari hasil penjualan tanah tersebut, saksi menjawab Rp. 250.000.000 (duaratus limapuluh juta rupiah) Majelis Hakim menunjukkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah bahwa Pihak pertama benar telah menerima uang kontan dari pihak kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). Saksi tidak bisa menjawab.

Majelis Hakim memperlihatkan bukti di kwitansi tercatat Rp. 250.000.000 (duaratus limapuluh juta rupiah) dan surat pernyataan ganti rugi tanah Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta) telah berbeda, “Ini namanya mau menghindar dari pajak, tidak benar ini, ukuran tanah yang dijual tidak jelas batas-batas sempadan tidak jelas, saksi sebagai penjual enak benar dan sipembeli (Penggugat) juga mau membeli lahan yang tidak jelas batas-batas sempadan, apa susahnya bikin patok, akibatnya begini Kami jadi dibuat pusing,” ujar Ketua Majelis Hakim Dame Pandiangan, SH.

Hakim memberikan saran supaya terang benderang pekara ini, hakim menyarankan kepada pihak Penggugat untuk menghadirkanlah Ahli, namun Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada Ahli dari pihaknya.

Sementara pada persidangan sebelumnya, Penggugat sudah menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang, yakni Yusniar Gultom, Lesdin Sijabat, Asran Pulungan dan Suyanto. Keempat saksi dari Penggugat tersebut tidak bisa menjelaskan batas-batas tanah sempadan yang sedang disengketakan.

Yusniar Gultom menerangkan bahwa terkait dengan surat pernyataan kematian almarhum Aris Pardede yang menanda tangani Surat Tanah sebagai saksi Sempadan sebanyak 5 (lima) kali yang ditandatangani pada tanggal 10 Februari 2014. Keterangan tersebut sangat tidak masuk akal, pasalnya, Almarhum Aris Pardede telah meninggal pada tanggal 22 Februari 2010.

Begitu juga ketika hakim mempertanyakan batas-batas tanah Penggugat, saksi tidak bisa menjelaskan. “Apakah lahan yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II pada saat ini merupakan tanah Penggugat,” Tanya hakim kepada saksi. Yusniar tidak bisa menjawab.

Sementara pada Senin (28/8/2017) pihak Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan saksi 2 orang dimuka persidangan yakni Mahendra Gultom dan Samsul Bahri Saragih.

Dalam keterangannya Mehendra menjelaskan, bahwa Aris Pardede telah meninggal pada tanggal 22 Februari 2012. “Bagaimana mungkin yang sudah meninggal bisa tandatangan,” kata Mahendra (28/8) dalam persidangan.

Sementara Samsul Bahri Saragih menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tinggal di lahan tersebut sejak tahun 2000, “Setahu saya Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah tinggal dilahan yang disengketakan sejak tahun 2000,” kata Samsul.

Terkait hal tersebut, salah satu Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Jarpen Gultom, SH kepada Radaronline mengatakan, sangat janggal akan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

“Dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang membuktikan lahan tersebut adalah lahan Penggugat, bahkan dari sekian banyak saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang bisa menjelaskan batas tanah tersebut. Sehingga menurut kami kasus ini tervlalu dipaksakan,” kata Jarpen Gultom.

Ia menambahkan “Sesui dengan bukti dan fakta persidangan dari keterangan saksi yang kami hadirkan bahwa Aris Pardede telah meninggal pada tahun 2012. Jadi bagaimana mungkin Aris Pardede bisa menandatangani berkas pada tahun 2014,” tambah Jarpen.

“Kasus ini kami serhkan kepada majelis hakim, sesuai dengan bukti dan fakta persidangan,” tutup Jarpen. (Richard)

NO COMMENTS