Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji?

RadarOnline.id, BONDOWOSO – Mantan Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Atmari divonis 2,8 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2016, atas kasus tindak pidana korupsi Program Padat Karya (PPK) di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang.

Hal itu, dibenarkan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bondowoso, Mohammad Fatin SH.

Menurut Fatin, Atmari tidak melakukan upaya hukum atau banding tentang vonis Hakim. Atmari menerima semua Putusan itu.

Tidak ada upaya hukum, sudah dilakukan eksekusi,” kata Fatin di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Selasa (8/8).

Informasi beredar, Atmari masih masih menerima gaji sampai saat ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso, Wawan Setiawan SH MH mengatakan surat Pemberhentian terhadap Atmari masih dalam proses. Saat dikonfirmasi perihal kabar tersebut, Wawan tidak menjawab tentang informasi bahwa Atmari masih menerima gaji setelah divonis oleh Pengadilan Tipikor.

“Surat pemberhentiaannya masih dalam proses, tunggu saja ya,” kata Wawan ditemui dikantornya.

Penyampaian sama juga dikatakan oleh Inspektur Inspektorart Kabupaten Bondowoso, Ir Wahyudi Tri Atmadji MM. Inspektorat, sudah mengirim surat kepada pihak BKD tentang proses pemberhentian Atmari.

“Inspektorat sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, itu kewenangan BKD untuk mengeluarkan SK. Kami tidak mendapat surat tembusan dari pihak Pengadilan. Namun, kami sudah Proaktif menanyakan tentang kasus Atmari,” ujar Wahjudi, kemarin.

Sudah hampir satu tahun bergulir vonis Atmari. Namun, surat pemberhentian itu belum juga selesai. Ada indikasi masih digajinya Atmari merupakan sebuah kopensasi untuk Atmari agar tidak menyebut aktor kasus korupsi Padat karya.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Bondowoso, Hadi Marsudiono SH berpendapat sangat salah jika pegawai negeri yang sudah tervonis masih menerima gaji. Menurutnya, jika seorang PNS yang sudah tidak bisa lagi melakukan tugas kesehariannya, tidak boleh menerima gaji.

“Seharusnya tidak lagi menerima gaji, uang itu harus dikembalikan karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan tugas kesehariannya,” jelas Kasi Intel. (Shodiq)

NO COMMENTS